GuidePedia


Global Post, Cirebon 
Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Cirebon Jawa Barat, dijatuhi hukuman disiplin Pasalnya PNS tersebut melanggar sumpah Jabatan, sehingga Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) memberikan sanksi. "Selama tahun 2011 kami telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 113 pejabat atau pegawai yang dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin," ungkap Kepala BKPPD Kabupaten Cirebon, Dudung Mulyana kepada Global Post, Senin (28/11)

Dari ratusan hukuman yang dijatuhkan, kata Dudung delapan di antaranya diserahkan kepada aparat penegak hukum. "Hukuman yang dijatuhkan bervariasi dari teguran,  hingga pemberhentian. Bahkan sudah 8 (delapan) PNS yang sudah kita pecat karena melakukan pelanggaran berat," tambahnya.

Ditegaskanya Dudung, sanksi pemecatan terpaksa dilakukan kepada sejumlah PNS yang melakukan pelanggaran berat antara lain karena terlibat kasus pidana. Ia menyebutkan, sejumlah kasus yang melibatkan PNS antara lain, kasus penipuan dengan modus menawarkan menjadi PNS.

"Setidaknya dua PNS sudah kita pecat karena terlibat penipuan dengan modus menjanjikan PNS. Ada juga PNS yang dicopot karena terlibat aksi perusakan dan razia minuman keras," Hukuman disiplin tersebut, kata Dudung merupakan bukti komitmen dari lembaganya dalam usaha menciptakan aparatur yang bersih dan berintegritas.

"Kami terus melakukan upaya untuk memperkuat upaya pengawasan kinerja aparat sehingga diharapkan dapat meminimalkan jumlah pelanggaran," kata Dudung. Dudung mengatakan lebih jauh, pihaknya juga terus melakukan upaya pembinaan dan melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan PNS.

"Untuk menekan nilai kedisiplinan atau angka pelanggaran, kami terus melakukan sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 ke semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Perlu diketahui, jika seorang PNS melakukan kesalahan, atasannya juga terkena imbasnya akibatnya karena dianggap tidak melakukan pengawasan atau pembinaan terhadap bawahannya," kami sarankan kepada seluruh PNS agar tidak melakukan tindakan yang sepihak, oleh karenanya harus mentaati peraturan yang telah di berikan Pemerintah terhadap PNS selagi mengambil sumpah Jabatan, “tambah Dudung.

Dengan pengawasan yang ketat, tambah Dudung, ia berharap pelanggaran disiplin oleh PNS dapat ditekan dan integritas para pejabat atau pegawai dapat meningkat. "Dengan mmeningkatnya kedisiplinan dan integritas  diharapkan proses reformasi birokrasi dapat terwujud," harap Dudung

Di tempat terpisah Sekretaris Jenderal Forum Mahasiswa Bersatu (FMB) Indonesia Ade Sukrisna, didampingi Lia Rosiana Pengurus Harian, angkat bicara. “Kami, harapkan Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon harus melakukan pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap PNS yang sudah melakukan pelanggaran atau melanggar sumpah jabatan, dan upaya hukum harus terus dilakukan tanpa mengenal asas-asas yg berujung pada penyalah gunaan hukum itu sendiri, dan MUSPIDA harus pro aktif dlm masalah ini,

Sebagai solusinya adalah remunerasi birokrasi, dimana (the right man on the right peace) menempatkn seseorang atau individu harus sesuai dengan keahliannya. “Demi terciptanya birokrasi yang profesional di Kabupaten Cirebon ,” tandasnya. (Moch Mansur)
 
Top