GuidePedia


Jakarta, Global Post 
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI) Djoyo Winoto Ph.D menjelaskan, perlu adanya forum sosialisasi sebagai langkah konsolidasi dan sarana dalam mengkomunikasikan program BPN ke depan, untuk menyukseskan program reforma agraria. “Reforma  agraria adalah tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Forum itu bertujuan untuk menghasilkan hal-hal yang penting sebagai bahan percepatan pelaksanaan program,” ujar Djoyo Winoto Ph.D kepada Global Post di Jakarta, Jumat (26/11). Karena itu, Djoyo mengatakan, yang dikedepankan adalah asas keadilan dan menghindari monopoli atas lahan. “PP reforma agraria ini nanti juga memperkuat PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar,” imbuhnya.
Dari indentifikasi BPN, kata, Djoyo terdapat 7,3 juta hektare tanah telantar di 33 provinsi di Indonesia. Tanah telantar itu dikuasai lembaga dan perseorangan, tetapi tidak digunakan sesuai dengan izin yang diberikan atau dibiarkan telantar secara fisik, kebanyakan tanah ini belum ditertibkan.
           
Djoyo juga mengungkapkan, untuk menjamin lancarnya program-program strategis, BPN RI saat ini menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Reforma Agraria, guna mendukung program pembaruan agraria nasional. PP itu, nantinya sebagai konsep reforma agraria dapat diterapkan untuk menangani kasus sengketa pertanahan, termasuk penertiban tanah terlantar. “Semula PP itu, ditargetkan pada April 2010 lalu sudah terbit,” ungkap Djoyo.
         
 Seperti di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dalam tahun 2011 ini, telah melaksanakan kegiatan Larasita (Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah), di berbagai wilayah kecamatan di wilayah kerja pada Kantor Pertanhan Kabupaten Bekasi. Di antaranya di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, memberikan pelayanan sertipikasi sehari langsung jadi (One Day Service).
       
 Kegiatan tersebut adalah merupakan bentuk inovasi dari layanan Larasita agar dapat memberikan pelayanan nyata yang langsung bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. “One Day Service ini dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah dtentukan, dengan  memperhatikan pengajuan masyarakat atau jangka waktu yang ditentukan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Bekasi.
“Tentunya, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara bergiliran,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Budi Suryanto SH, kepada Global Post, di ruang kerjanya, usai menyerahkan 1.000 setifikat produk Larasita kepada warga tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tambun Selatan, Cibitung, dan Kecamatan Tambun Selatan., Rabu (23/11).
       
 Dikatakan Budi Suryanto, Larasita adalah program pemerintahan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kepala BPN RI Djoyo Winoto Ph.D, yang diawali pada tahun 2007 di Yogjakarta. “Kegiatan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi adalah sebagai momentum gerakan Reforma Agraria 2011. Dan program ini akan kami tingkatkan terus di berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi,” kata Budi Suryanto.  
         
 Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi di bawah pimpinan Budi Suryanto SH,  banyak mengalami kemajuan dalam pelayanan. Berbagai program BPN telah dilaksanakan seperti diantaranya, Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah (Larasita), Pengakuan Hak sebanyak 1500 bidang, Prona, dan peningkatan hak, dari hak guna bangunan (HGB) menjadi hak milik dalam 1 hari kerja selesai (One Day Service).

          
 Sementara itu, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Drs. Markus Mado Masan, yang juga sebagai anggota tim pelaksana program One Day Service Larasita tersebut, mengatakan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan serta kedilan masyarakat pemohon dan masyarakat mendapat kepuasan. “Tapi, biar masyarakat yang menilainya,” terang Kasi HTPT Drs. Markus Mado Masan.

            
 Dia menambahkan, kegiatan program tersebut dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan baik bagi masyarakat pendaftar, maupun bagi masyarakat yang hanya berkonsultasi tentang pertanahan. “Intinya, kami harus melayani dengan baik, ya tentunya yang dikonsultasikan terlebih dahulu ke atasan,”  pungkasnya.
           
Di lain pihak, Masduki Cs—warga Desa Burangkeng, Kabupaten Bekasi, selaku pemohon sertifikat pengganti sertifikat hak milik (HM) masing-masing No. 10, 11, 14 dan 15 yang telah raib, sangat menyesalkan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Sebab, permohonan mereka ditunda, dengan alasan ada surat permintaan catatan blokir yang dikeluarkan oleh Deputi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) BPN RI. tertanda Drs H Gede Ariyuda.
            
 Padahal, empat sertfikat hak milik mereka tersebut tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun, baik jual beli maupun hibah terhadap siapapun. Masduki Cs mengaku sangat kecewa dengan kejadian itu.
“Sebab, kami belum pernah menjual kepada siapapun bidang-bidang tanah hak milik itu. Tapi, mengapa tiba-tiba permohonan kami dihentikan untuk penerbitan pengganti sertifikat tersebut,” ungkap Maduki, salah seorang pemilik bidang tanah hak milik itu kepada Global Post di rumahnya. | C. Herry SL

Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Batas Wilayah :
Utara   : Laut Jawa
Selatan: Kabupaten Bogor
Barat   : DKI Jakarta dan Kota Bekasi
Timur  : Kabupaten Karawang
Luas Wilayah : 127,388 Ha
Jumlah Penduduk : 1.877.414 Jiwa (Sensus Penduduk 2003)
Wilayah Administrasi :  Kecamatan: 23,  Desa: 187
BUDI SURYANTO, SH
Kepala Kantor Pertanahan
H. DANGSEP NURJAMIL, S.H.
Kepala Sub Seksi Penetapan Hak
Drs. MARKUS MADO MASAN
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
MASYHURI, A.Ptnh
Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
DEDDY KUSDIAWAN, BA.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
H. RAHMAT EFFENDI, SH, MH.
Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan
Pelaksana Tugas
Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
 DANI SYAMSUL PURNAMA, A.Ptnh
Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah
JOKO SUSANTO, A.Ptnh
Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
SOLEHUDIN, A.Ptnh
Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT
H. TIMBUL PARULIAN, SH.
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
M. SAMIADJI, BSc
Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat

HARDO, S.H.
Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat
R. MOCH. HARYAMAN, BSc.
Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah
HOTBEN SIRAIT, SH.
Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
LILI MUNIRI, S.SiT
Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak
TOTO GUNARTO, S.H.
Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan
DEDI DARUSMAN, S.H.
Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
SOPIYAN, A.Ptnh
Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
 AGUS NURINSANTO, SH
Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
T. FAHRI, S.Si
Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian
               

 
Top