GuidePedia


Medan, Global Post
Karena merasa tidak puas menerima hasil putusan hakim tipikor yang memvonis 2,5 tahun penjara, Syamsul Arifin Gubernur Sumatera Utara,  melalui kuasa hukumnya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Namun, majelis hakim PT Jakarta memvonis  4 tahun penjara  ditambah denda Rp. 8,5 milyar kepada Gubernur Sumatera Utara itu. Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, terjerat hukum gara-gara menggasak  uang negara (APBD) sebesar Rp. 98,7 miliar saat menjabat Bupati Langkat. Majelis Hakim  Pengadilan Tinggi Jakarta  yang dipimpin oleh M Yusran Thawab menyatakan Syamsul Arifin  melanggar pasal 2  ayat 1 jo pasal 18 (b) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  jo  pasal - 65 ayat - 1 (KUHP).
Pengadilan Tinggi Jakarta  membatalkan  putusan pengadilan  tipikor yang menyatakan  Syamsul Arifin  melanggar  pasal - 3 Undang– Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yang menjatuhkan vonis  2,5 tahun  kepada Syamsul  Arifin. 

Abdul Hakim  selaku kuasa hukum Syamsul Arifin  belum bisa menerima  putusan pengadilan tinggi (PT) Jakarta dan akan mempelajari  dengan teliti, untuk menentukan sikap  apakah menerima putusan banding atau mengajukan  kasasi.

Tampaknya hati-hati sekali pengacara Syamsul Arifin  untuk mengajukan kasasi,  sebab bisa jadi hukuman lebih berat lagi apabila kalah di pengadilan  di tingkat kasasi. 

Disayangkan  sekali di negara kita ini, walaupun banyak  pejabat  terindikasi korupsi tetapi tetap saja mereka diperbolehkan untuk mencalonkan diri  menjadi gubernur, walikota/bupati, camat, lurah dan lain  sebagainya.  
Seperti  Syamsul Arifin  jauh sebelumnya  diketahui  terjerat kasus  korupsi  APBD Langkat Sumut. Akhirnya, Syamsul  Arifin  baru menjabat Gubernur Sumut lebih  kurang satu setengah tahun terpaksa berurusan dengan KPK yang membuat Syamsul Arifin terpuruk dalam penjara. 

Ironisnya  lagi di negara kita ini kendatipun sudah pernah dinyatakan bersalah dengan kekuatan  hukum yang tetap,  masih saja  bisa mencalonkan diri  menjadi pejabat negara. 

Apakah  tidak ada lagi rakyat yang baik,  pintar dan jujur di antara sekian banyak rakyat Indonesia. Seharusnya hukum tegak menjadi panglima, setiap  yang salah  tidak dibenarkan untuk menjadi pejabat  apapun di negara ini,  agar negara kita ini  makmur, aman dan sentosa.  (Fahmi)
 
Top