GuidePedia


Jakarta, Global Post 
Diperkirakan Menteri pekerjaan umum Djoko Kirmanto bahwa penyebab runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara akan diketahui dalam hitungan satu bulan. “Tidak ada batas waktu, tapi menurut perkiraan saya satu bulan sudah bisa diketahui. Jadi sudah ditemukan kesalahan,” kata Joko di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2011) pekan lalu. Dikatakan Djoko, penyelidikian mengenai penyebab runtuhnya jembatan itu diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian. “Itu kan ada tim profesional dari beberapa universitas dan Polri juga sudah di sana, jadi kita lihat saja hasilnya bagaimana nanti," tuturnya.
Diakui Djoko, ada kejanggalan dalam runtuhnya jembatan tersebut karena baru beroperasi selama 10 tahun.
“Pasti ada kejanggalan, karena kalau jembatan kan harusnya 40 sampai 50 tahun, ini baru 11 tahun, makanya kita minta audit, kita lakukan penyelidikan lebih mendalam,” katanya
.
Hingga Jum’at (2/12) lalu Tim Bareskrim Mabes Polri yang bertugas di Kalimantan Timur telah memeriksa 22 saksi berkaitan dengan insiden robohnya jembatan Tenggarong Kutai Kartanegara yang membentang di atas Sungai Mahakam.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Saud Usman Nasution menjelaskan ke-22 orang saksi tersebut belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. "Kami mengumpulkan semua saksi yang melihat dan merasakan, khususnya terhadap buruh yang melakukan perbaikan jembatan pada saat itu, kemudian juga saksi-saksi lain yang terkait dengan kejadian itu,” ujarnya di Jakarta, Jumat (2/12/2011).

Selain memanggil dan memeriksa para saksi, tim Bareskrim Mabes Polri fokus pada pencarian korban yang masih belum ditemukan, termasuk upaya untuk memindahkan jembatan ke tempat yang lebih tinggi agar petugas bisa lebih leluasa melakukan olah TKP.

"Kalau saat ini masih belum memungkinkan untuk olah TKP, karena jembatan masih di dalam air dan airnya juga sangat keruh, sehingga tidak bisa melihat apa-apa di dalam air," imbuh Saud. Sampai saat ini, Saud menjelaskan korban yang dievakuasi masih belum ada penambahan.
DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi

Komisi V DPR mendesak Kementerian Pekerjaan Umum segera membentuk tim investigasi dan mengetahui hasilnya paling lambat 30 hari kerja.

"Hasil ini awal dari perhatian kita, dari runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara," kata Wakil Komisi V DPR, Mulyadi, saat menutup rapat kerja dengan Kementrian PU, Kamis malam (1/11/2011).
Rapat Komisi V dengan Kementerian PU hingga larut malam sekitar pukul 22.00 Wib, juga mendesak supaya pemerintah segera mengangkat reruntuhan jembatan Kukar, agar arus lalu lintas dan angkutan sungai kembali normal.

Adapun hasil kesimpulan rapat kerja komisi V DPR dengan Kementerian PU membuahkan delapan point antara lain ;

Pertama, Mendukung upaya Basarnas untuk melakukan pencarian dan mengevakuasi bagi para korban. Serta meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat membebaskan biaya perawatan, serta memberikan santunan kepada masyarakat yang menjadi korban.

Kedua, meminta Kementerian PU untuk melakukan investigasi secara menyeluruh atas runtuhnya jembatan dengan membentuk tim independen yang berasal dari para pakar bidang perguruan tinggi anatara lain, ITB, ITS, UGM, UI, himpunan ahli konstruksi Indonesia dan Litbang PU serta menyampaikan hasilnya kepada Komisi V selambat-lambatnya 30 hari kerja.

Ketiga, Guna menjamin aksesibilitas wilayah, Komisi V DPR RI mendukung langkah Kementerian Perhubungan untuk mengadakan transportasi darurat untuk menggantikan sementara fungsi jembatan.
Keempat, Meminta pemerintah untuk segera mengangkat reruntuhan jembatan agar lalu lintas dan angkutan sungai di Sungai Mahakam dipulihkan secepatnya.

Kelima, Meminta Kementerian PU melakukan audit dan observasi terhadap jembatan dengan bentang panjang terutama dengan sistem suspension dan cable stayed.

Keenam, Mendesak Kementerian PU untuk segera menyelesaikan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bagi pemeliharan jembatan dengan bentang panjang.

Ketuju, Meminta Kepolisian RI untuk mengoptimalkan manajemen lalu lintas untuk meminimalisir gangguan terhadap mobilitas masyarakat.

Sementara yang terakhir adalah Mendukung sharing pendanaan melalui APBN untuk membangun kembali Jembatan Kutai Kertanegara. (oz/Ful/Ray/ant)
 
Top