GuidePedia


Jakarta, Global Post 
Terpilihnya Pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera mengusut temuan baru audit forensik Century yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan audit forensik itu diberikan BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hari Jumat, (23/12) lalu. "Sebab, apa yang menjadi aset temuan audit BPK dulu dengan yang sekarang ini, walaupun belum ada hasilnya, tetapi (hasil) ini adalah bagian dari penguatan itu," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (22/12) lalu.
Dikatakan Pramono, audit forensik tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih mendetail mengenai kemungkinan adanya pelanggaran dalam kasus Century. Pelanggaran itu, menurut Pramono, bisa dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, terutama aliran dana dengan nilai besar yang diduga hasil korupsi.
"Saya harapkan KPK lebih bisa mempunyai kemandirian independen dalam persoalan menyangkut kasus Century ini. Sebab, kalau tidak segera diselesaikan, persoalan politiknya pasti akan berkepanjangan," kata Pramono.

Dia menambahkan, KPK juga harus mempunyai keberanian dalam mengusut kasus yang diduga melibatkan Wakil Presiden Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut. Bahkan, menurut Pramono, bukan tidak mungkin, KPK bisa menjadikan hasil audit forensik itu sebagai alat bukti untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kalau KPK masih dengan cara pendekatan yang lalu, saya yakin ini hanya menambah keruwetan saja. Tetapi, kalau apa yang menjadi temuan itu bisa terbuktikan, harusnya KPK berani mengambil tindakan," katanya.

Menjawab wartawan mengenai ihwal dirinya yakin KPK mampu mengusut kasus ini, Pramono mengaku tidak terlalu yakin. Pasalnya, dengan sistem demokrasi yang ada saat ini, Ia menilai cukup sulit menyentuh pejabat-pejabat publik yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Karena, apa pun menyangkut orang-orang yang sedang dalam kekuasaan, dan orang-orang yang dalam kekuasaan itu relatif tidak bisa tersentuh. Pengalaman kita membuktikan, baik KPK jilid I maupun II, baru orang setelah pensiun, setelah tidak menjabat, baru disentuh. Belum ada satu pun pejabat publik yang disentuh, kecuali anggota DPR," kata Pramono.

Sementara itu Nudirman Munir, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar menegaskan, nasib skandal Bank Century berada di tangan KPK.

"Dalam bentuk apa pun hasilnya (audit forensik BPK soal kasus Century), kalau KPK serius mengusut kasus ini, tidak masalah. KPK harus serius dan ada kemauan," kata Munir.

Tepilihnya Pimpinan KPK baru, kata Munir, sebagai ujung tombak untuk menuntaskan kasus skandal yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun itu. "Harapan kita hanya kepada pimpinan KPK yang baru saat ini," katanya menegaskan.
Hasil audit forensik BPK tidak akan menjadi tolok ukur dalam penuntasan kasus tersebut. Pasalnya, hasil audit itu dinilainya telah banyak interpensi dari penguasa. "Audit forensik ini penuh kekhawatiran, ada intervensi penegak hukum," ujarnya.

BPK menyerahkan laporan audit forensik kasus Bank Century kepada DPR, Jumat (23/12), lalu. Seharusnya laporan tersebut disampaikan Kamis (22/12), namun ditunda karena beberapa pimpinan DPR berhalangan hadir.

Ketua BPK Hadi Poernomo, pada pertengahan November lalu, mengatakan, dalam audit forensik kasus Bank Century, pihaknya menemukan berbagai fakta baru yang memperkuat sembilan temuan dalam audit sebelumnya.

Sembilan temuan itu sudah dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2008. Adapun sejauh ini KPK belum menemukan indikasi tindak pidana korupsi pada proses penggelontoran dana talangan Rp 6,7 triliun itu.

DPR sendiri telah menemukan lebih kurang 60 pelanggaran pada saat proses merger, pengucuran fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP), hingga penetapan status Bank Century yang perlu di-bailout.

DPR juga menilai, Wakil Presiden Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut. Saat itu, Boediono masih menjadi Gubernur BI, sementara Sri Mulyani menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. (Rully/Sk/Ray/Ant)
 
Top