GuidePedia


 Kab. Kolaka, Global Post 
Karena diduga telah melakukan pelanggaran Undang Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Ketenagakejaan, Imigrasi Sulawesi Tenggara memeriksa Ir. Dudung Juhana M. Si, Plt. Dirut   Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Perusda) Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pihak Perusda diduga telah menaungi Mr. Difaqi alias Mr. TEE selaku direktur PT. Tianjin Hao Tong Company yang melakukan penambangan ore nikel di area PD Aneka Usaha seluas 37 Ha, atau Join Operasional (JO) pada Perusda selaku pemegang IUP penambangan ore nikel. Rahmat dari Imigrasi Sulawesi Tenggara kepada Global Post membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Dirut Perusda dan Mr. TEE terkait dengan pelanggaran keimigrasian.
Rahmat mengatakan, pihak Perusda selama ini tidak pernah melaporkan tentang keberadaan Mr. TEE selaku warga negara asing yang berasal dari Cina, dan yang bersangkutan  hanya memiliki pasport visa kunjungan wisata, bukan visa menetap sementara kerja tambang.

Padahal, kata dia, selama ini Mr. TEE selaku Dirut PT Tianjin Hao Tong Company telah lama melakukan kegiatan penambangan ore nikel di area Perusda dengan cara JO dan mengeksport ore nikel ke Cina.
“Karena  menaungi warga negara asing yang nota bene keberadaanya illegal, maka pihak Perusda pun  harus bertanggung jawab atas dugaan kasus tersebut. Kami telah melakukan pemanggilan dua kali terhadap pihak Perusda dan Mr. Tee, namun Mr. Tee tidak pernah datang, sehingga kami selaku petugas imigrasi datang ke kantor Perusda guna melakukan pemeriksaan,” ujar Rahmat. 

Ironisnya, lanjut Rahmat, Mr TEE sudah melarikan diri ke Cina dan Perusda mengganti Dudung Juhana selaku dirut. Namun, bukan alasan dugaan kasus keimigrasian ini  akan mandeg begitu saja. “Kami akan tetap 
memprosesnya. Kasus ini kami terima berdasarkan laporan dari rekan-rekan Konsorsium LSM yang ada di Kab. Kolaka,” tegas Rahmat.

Sementara itu, Kabag Humas Perusda Kolaka, Haning Abdullah mengatakan, sebaiknya pihak Imigrasi Sulawesi Tenggara tidak asal menanggapi laporan yang belum tentu jelas kebenarannya. Seharusnya ditanyakan dulu tentang keberadaan Mr. TEE ke kantor Imigrasi Pusat di Jakarta, apakah Mr. TEE itu illegal atau tidak.

“Apalagi keberadaan Mr. TEE di Kab. Kolaka, itu adalah komonikasi dan rekomondasi antar kedutaan RI dan Kedutaan Negara Cina yang tembusan Gubernur Sultra pada saat itu, jadi apanya yang ilegal,” katanya.
“Kalau memang Mr. TEE itu Ilegal kenapa dari dulu pihak imigrasi Sultra tidak menangkap Mr.  TEE, apalagi Mr TEE pernah dipanggil oleh pihak Polda Sultra. Kenapa baru sekarang dibesar-besarkan dan dijadikan kasus,” kata Haning Abdullah yang juga Sekretaris LMR-RI Kab. Kolaka-Sultra itu.  (Aj/Kyl)
 
Top