GuidePedia


Jakarta, Global Post 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah sejumlah terdawa perkara korupsi divonis bebas, kalangan DPR mendesak moratorium pendirian Pengadilan Tinggi Tipikor dan Tipikor daerah menyusul vonis bebas atas sejumlah kasus korupsi. Langkah itu dianggap penting untuk memastikan tak ada lagi para terdakwa koruptor yang di vonis bebas dari jeratan hukum.perekutan awal hakim yang kurang bagus ini tentu paktor utama yang menyebabkan buruknya kinerja Pengadilan Tipikor daerah. Pembentukan  Pengadilan Tipikor di daerah tampa pemantauan yang ketat membuka peluang permainan mafia hukum. Berbagai kencaman dan kritikanpun bermunculan, ada juga kalangan yang telibat korupsi harus diajukan ke Pengadilan Tipikor pusat Jakarta.

Dunia Penegakan hukum (Law Enforcement) sudah demikian dan sering bahkan akrab di uji oleh pratik-pratik kotor seperti mal pratek jabatan atau kriminalisasi profesi yang berwujud dalam pratik diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakjujuran yang menguji tak sedikit yang berasal dari elemen Pengadilan itu sendiri.
Itulah yang kemudian dipopulerkan dengan stigma keadilan dikoyak sendiri oleh tikus-tikus peradilan, salah satu yang tertuduh adalah hakim Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi Daerah (Tipikorda).

Kekecewaan itu mencuat setelah Pengadilan Tipikorda Bandung, Semarang, Surabaya dan Samarinda menjatuhkan putusan Vonis bebas terhadap para terdakwa korupsi yang di adilinya.

Putusan majelis hakim Pengadilan Tipikorda yang membebaskan para koruptor mengantongi uang Negara secara illegal itu merupan pukulan yang dirasakan menyakitkan bagi gerakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Bila sebelumnya kasus-kasus yang diusut oleh KPK dilimpahkan ke pengadilan pusat yang berkedudukan di Jakarta, kini persidangan perkara tindak pidana yang merugikan negara disebar ke pegadilan tipikorda.

Semagat dan kerja keras KPK dengan menangkap dan menyeret tersangka korupsi ke pengadilan tipikor seperti sia-sia dengan keluarnya putusan bebas yang dilakuakn oleh pengadilan tipikor di sejumlah daerah.
Sebagai pelaksana undang-undang para hakim di pengadialn tipikor, selayaknya tidak sekedar menemukan kebenaran dalam proses persidangan, tapi seharusnya juga membekali diri dengan semangat memberantas para terpidana korupsi yang disertai integritas yang tinggi.

Kebebasan hakim untuk menjatuhkan hukuman memang menjadi prinsip dan di lindungi oleh undang-undang. Namun jangan sampai hakim yang tidak sepenuh hati menjalankan tugasnya malah berlindung di balik kebebasan dan independensi tersebut.

Ketua Mahkamah Kontitusi Mahfud MD bahkan mengusulkan agar pengadilan tipikorda dibubarkan, usulan tersebut sebagai sikap atas maraknya terhadap putusan pengadilan tipikorda yang terpinada korupsiNYA di vonis bebas. Meskipun usaulan Mahfud itu mengundang reaksi keras dari hakim-hakim pengadilan tipikorda.
Pendistribusian perkara-perkara korupsi kepengadilan tipikor di daerah  memang perintah UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-unadng tersebut dibuat setelah putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang menyatakan pasal tentang pengadilan tipikor yang diatur UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UU 1945.

Konsekwensinya, Pemerintah berkewajiban membentuk pengadilan tipikor di daerah-daerah seperti yang diperintahkan oleh UU No 46 Tahun 2009. Bahkan undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan pengadilan tipikor di setiap ibu kota kabupaten atau kota.

Secara bertahap dibentuk beberapa pengadilan tipikor pada setiap pengadilan di ibukota provinsi antara lain Bandung ibu kota provisi Jawa Barat, Semarang ibu kota provinsi Jawa Tengah, Surabaya ibu kota provinsi Jawa timur,dan Samarinda Ibu kota Kalimantan Timur. Hakim-hakim barupun direkrut untuk pengadilan tipikor di tingkat daerah, sebagian merupakan hakim karir dan ada juga yang datang dari luar badan pengadilan. Mereka yang bukan latar belakang karir itu menjadi hakim ad hoc di Pengadilan tipikor, mulai dari tingkat pertama, banding sampai kasasi.

Awal dari ketentuan undang-undang yang mewajibkan ada hakim non karir atau ad hoc itu merupakan jawaban atas kesanksian selama ini terhadap integritas para hakim yang datang dari pengadilan umum, bahkan sususnan majelis hakim untuk persidangan perkara korupsi pun berbeda dengan pemeriksaan perkara lain di peradilan umum.

Bila majelis hakim di pengadilan negeri terdiri dari tiga hakim,majelis Pegadilan Tipikor terdiri dengan lima hakim. Perbedaan di pengadilan tipikor dengan khusus diberikan oleh undang-undang mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bukan lagi kriminal biasa, tapi sudah dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa, maka dengan itu di bentuk Komisi Pemberansan Korupsi (KPK) sebagai sebuah institusi dengan kewenangan istimewa yang tidak dimiliki oleh lembaga Penegak Hukum lainnya.

Keadilan banyak menghiasi putusan hakim, tetapi jauh dari memihak kebenaran, objektiviitas dan kejujuran para penegak hokum. Dari luar peradilan para bandit structural dan para konglemerat hitam masih menjadi kaum elitis yang perkasa dan arogan. Mereka bermain advokasi, apologi dan menyebarkan tekanan psikologis untuk menciptakan ketakutan kaum aparat penegak hukum.

Politik verbalitis mereka lancarkan guna membuat aparat penegak hukum tunduk dan lumpuh. Alhasil mereka tidak hanya terbebas dari jeratan hukum, tetapi juga mampu unjuk kekuatan bahwa mereka adalah sang penentu. 

Hukum di negeri ini masih terhegemoni oleh kekuatan mafiaoso, terijak-injak oleh aparat yang nakal atau menyalahgunakan jabatan dan pembarter kekuasaan. Itu menunjukan tak sedikit elite penegak hukum yang sibuk mengejar kemapuan, kenyamanan dan keamanan. Seperti dikatakan Herbet Markus tegolong sebagi one dimention man atau manusia berdimensi tunggal, sosok yang menjalani kehudupan secara eksklusif tanpa mementingkan kepentingan bangsa dan citra negara hukum.(Raymond)
 
Top