GuidePedia


Dolok Sanggul, Global Post 
Dugaan pungutan liar (pungli) masih terjadi pada pengurusan sertifikat tanah melalui Prona (Proyek Nasional) Badan Pertanahan Nasional (BPN), meskipun program itu seharusnya meringankan beban masyarakat. Namun, hingga saat ini  belum ada konsekuensi hukum kepada yang oknum BPN yang terlibat dalam pungli tersebut. Proyek nasional (Prona) yang dikatakan gratis dan diarahkan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu. Pada praktiknya berbeda dari apa yang ditetapkan. W Silaban—salah satu warga,   mengatakan bahwa ada pungutan yang dilakukan oleh oknum BPN UPT Doloksanggul yang bekerjasama dengan kepala desa kepada masyarakat.
Pungutan tersebut berkisar Rp 600 ribu hingga Rp 1 juta. “Hal yang menyesalkan ialah  saya mendapat informasi bahwa kantor BPN UPT Doloksanggul tengah dilaporkan masyarakat Kec. Bhakti Raja kepada beberapa unsur penegak hukum terkait pengusulan sertifikat Prona, namun yang tak kunjung ada proses hukumnya,” katanya.

Dari salah satu kepala desa yang tidak mau disebutkan identitasnya juga menyebutkan bahwa kebanyakan warga yang mengurus sertifikat melalui Prona dari kalangan yang berada hingga pegawai pemerintah (PNS), sehingga program prona bisa dikatakan salah sasaran. “Kalo tidak dikasih, saya yang ditekan,” ujar kepala desa kepada wartawan, belum lama ini. 

Oleh sebab itu, kata dia, dapat dikatakan bahwa pihak BPN UPT Doloksanggul melakukan ajang bisnis dengan memamfaatkan Prona, yang kemudian dibagi kepada mereka yang memberikan  keuntungan. Maka dari itu diharapkan aparat hukum segera menyelediki serta  menindak tegas oknum yang dimaksud. 

Sementara Kepala BPN UPT Doloksanggul M Tambunan ketika hendak ditemui wartawan tidak berada di tempat. “Sangat disayangkan, yang bersangkutan jarang sekali berkantor,” ujar salah seorang stafnya.

Namun, Kasubsi Pendaftaran Tanah Irianto Silalahi SH membantah adanya pengutipan dana dalam pengurusan sertifikat tanah melalui prona yang dilakukan pihak BPN UPT Dolosanggul. Dengan nada dan gerak tubuh gemetar ia berkata, ”Ah, nggak ada itu lae! Biaya yang dibebankan hanya blanko dan materai saja. Tahun 2011 pemerintah pusat melalui BPN mengalokasikan 450 persil sertifikat prona, dan semuanya sudah hampir rampung,” jelasnya. (Fir)
 
Top