GuidePedia


Jakarta, Global Post 
Nunun Nurbaeti sedang dalam keadaan tidak sehat untuk diperiksa, karena itulah kasus dia dibantarkan hingga dia cukup sehat untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan keterlibatan dia dalam kasus suap pemilihan deputi senior gubernur Bank Indonesia pada 2004. Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddash, di Istana Negara, Jakarta, Jumat, mengatakan, "Iya dibantarkan karena fasilitas undang-undangnya memungkinkan." Dia turut hadir dalam upacara pengucapan sumpah jabatan bersama empat koleganya.
Upacara itu sendiri memiliki agenda pokok pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua baru KPK, Abraham Samad, dan para wakilnya; dan disaksikan Kepala Negara, Presiden Susilo Yudhoyono.
Muqoddash mengatakan, KPK memandang pemulihan kesehatan Nunun Nurbaeti cukup penting untuk proses pemeriksaan selanjutnya. 

"Mudah-mudahan tim dokter siapkan yang bersangkutan lebih sembuh biar ada ketenangan lahir batinlah untuk proses. Jadi kami mengutamakan kesehatan," kata Busyro.

Pembantaran adalah keputusan untuk melakukan perawatan kepada tersangka namun selama-lamanya waktu perawatan itu tidak dihitung dalam pengurangan masa tahanan. Setelah tersangka sembuh, maka pemeriksaan atau proses hukum akan dilanjutkan kembali.

Mengenai pengembangan untuk kemudian dilakukan pemanggilan pihak-pihak terkait lainnya, Muqqodash mengatakan bila cukup bukti tentu akan dilakukan hal tersebut.

"Sedang kami pertimbangkan kalau perlu akan kami mintakan untuk datang ke kantor," katanya menanggapi apakah Adang Daradjatun, suami Nunun akan dimintai keterangan.

Sementara tentang Miranda Goeltom, Muqqodash mengatakan dari sejumlah informasi yang bersangkutan masih berada di Indonesia.

"Kalau dalam pemeriksaan lebih lanjut setelah sembuh ada penguatan ke Bu Miranda kita akan melakukan (pemeriksaan) lebih lanjut kepada siapapun juga," kata Busyro.
Ia menambahkan KPK masih mendalami asal uang yang diberikan kepada sejumlah anggota DPR yang dinyatakan bersalah dalam kasus suap pemilihan deputi gubernur Bank Indonesia.

KPK kirim surat resmi pencekalan Miranda

Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengirimkan secara resmi permohonan cegah tangkal terhadap Miranda Goeltom kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mengajukan permohonan pencegahan secara lisan. 

Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa pekan lalu mengatakan pihaknya secara resmi telah mengirimkan surat permohonan cekal atas mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.

"Hari ini (Selasa, 13/12) baru kami mengirimkan surat cekal untuk Bu Miranda Goeltom. Kami `prepare` dulu, begitu penangkapan dilakukan kami sudah minta secara lisan untuk dilakukan pencekalan, surat baru kami kirimkan hari ini," ujar dia.

Ia mengatakan dengan perpanjangan masa pencekalan, Miranda Goeltom tidak dapat lagi bepergian keluar negeri. "Kalau sebelumnya Bu Miranda boleh saja pergi, tapi kan sekarang sudah dicegah lagi," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan meski telah melakukan pencekalan kepada mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu, KPK tetap akan fokus pada penyidikan terhadap Nunun Nurbaeti terlebih dulu. "Kami fokus dulu ke Ibu Nunun, dalam waktu satu dua hari kami akan coba lakukan pemeriksaan lagi,” katanya.

Kemkumham menyatakan telah resmi mengeluarkan kembali surat perintah cegah tangkal untuk Miranda Goeltom selama enam bulan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Keimigrasian. 

Masa cekal Miranda Goeltom berakhir pada 11 Oktober 2011. Namun demikian paspor mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia ini pun telah ditarik sebelumnya oleh pihak Imigrasi. (Ray/Ant/T.V002/N002) 
 
Top