GuidePedia


Garut, Global Post 
Bantuan motor yang merupakan program Bantuan Gubernur Jawa Barat sebanyak 431 unit untuk 431 desa yang berada di kabupaten Garut diwarnai dengan pungutan pada saat pengambilan motor tersebut, Kamis (08/12). Pengambilan motor itu langsung dilakukan oleh kepala desa masing masing di kantor BPMPD Garut dan sebuah daeler di kawasan Tanjung, Tarogong Kaler. Menurut beberapa sumber yang juga kepala desa yang ada di Kabupaten Garut, pada mulanya mereka diinstruksikan oleh salah satu lembaga, dimana tempat para kepala desa ini bernaung.
"Tadinya nilai yang mereka tawarkan sebesar lima ratus ribu rupiah per kepala desa untuk setiap pengambilan satu unit motor tersebut, namun setelah negoisasi akhirnya disepakati menjadi dua ratus ribu rupiah saja," ungkap salah seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya. 

Kalau dikalkukaskan memang nilainya cukup besar. Bayangkan saja, jika dua ratus ribu rupaih dikalikan dengan jumlah desa yang ada di Garut yaitu sebanyak 431 desa, maka jumlah uang yang terkumpul dari pungutan itu adalah Rp.86.200.000,-

Namun, salah seorang kepala desa yang juga enggan disebutkan namanya, menyebutkan bahwa pungutan itu wajar saja mengingat tidak ada dana pendamping yang diterima oleh BPMPD. Jadi, uang tersebut digunakan untuk beberapa kepentingan, di antaranya untuk bensin, oli, membayar piket yang dilakukan oleh beberapa staf BPMPD, dan lain lain.

Namun, Kabid Pemdes BPMPD Garut, Otang Sadewa S.Sos M.Si, yang ditemui di aula BPMPD, Jumat (9/12), didampingi Erwin, salah seorang Kasubid di Pemdes, menyatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang pungutan tersebut dan tidak pernah mengintruksikan stafnya untuk melakukan pungutan, walaupun memang tidak ada dana pendamping untuk program ini.

Sedangkan Erwin menuturkan, walaupun tidak ada dana pendamping staf Pemdes melaksanakan tugas piket untuk menjaga motor agar tidak rusak atau hilang setiap harinya. “Setahu saya motor ini tidak ada bensinnya, jadi pengurus APDESI sepakat untuk mengisi bensin pada motor motor. Mungkin uang yang dipungut itu dikelola untuk membayar bensin serta untuk piket,” katanya.

Namun, pihak BPMPD tidak bisa menjelaskan berapa jumlah uang yang terkumpul, berapa untuk piket, berapa untuk oli, dan sebagainya, karena dana tersebut tidak dikelola oleh BPMPD. (Syaiful Noor)
 
Top