GuidePedia


Bandung, Global Post 
Puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Pembebasan Tol BOCIMI (Bogor-Ciawi-Sukabumi) mengadu ke Komisi D DPRD Jawa Barat, Rabu (16/11). Sebelum diterima Komisi D DPRD Jawa Barat, mereka melakukan unjuk rasa di depan pintu gerbang Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. “Kami minta Komisi D DPRD Jawa Barat segera turun ke lokasi bakal proyek pembangunan Tol Bocimi, khususnya Ring Satu Kota Bogor. Kami meminta anggota dewan yang terhormat turun ke lokasi agar tahu kondisi yang sebenarnya,” kata Ade Hermawan,
Koordinator Aksi Unjuk Rasa tersebut dalam orasinya. Tujuan kita datang ke Gedung Sate tersebut, memohon kepada Gubernur Ahmad Heryawan bersama Ketua DPDR Provinsi Jawa Barat Ir.Irfan Suryanagara segera turun kebawah, karena laporan yang disampaikan seolah-olah tidak ada masalah, seperti pembebasan lahan sudah sesuai prosedur, harganya standard an itu hanya pembohongan, makanya kita datang kesini dikarenakan hak –hak kita merasa tidak dihargai, dan mudah-mudahan Bapak Gubernur bisa menghargai hak-hak kita.
Ade yang juga Ketua Paguyuban Warga Pembebasan Tol Bocimi Kota Bogor menjelaskan, sampai saat warga dari tiga kelurahan yaitu dari Kelurahan Arjasari, Kelurahan Muara Sari Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Sindangsari Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, yang yang tanah dan bangunannya akan terkena proyek pembangunan Tol Bocimi belum menerima uang pembebasan tanah. Antara pimpinan proyek dan warga belum ada kecocokan harga tanah.

“Harga yang ditawarkan pihak proyek terlalu murah. Kami hanya meminta harga pembebasan tanah di Kota Bogor sama dengan harga pembebasan yang diberikan kepada warga Kabupaten Bogor, yaitu antara 4 sampai 5 kali lipat harga pasar atau antara 7 sampai 10 kali lipat NJOP,” tegasnya.

Ade mengharapkan, Komisi D DPRD Jawa Barat dapat menyelesaikan masalah yang kini menimpa 350 KK dari tiga kelurahan di Kota Bogor itu. Pasalnya, katanya, ketika mereka mengadukan permasalahannya ke pihak pemerintahan setempat, tidak ada yang menanggapi. “Makanya, kami jauh-jauh dari Bogor datang ke Bandung untuk mengadu ke Komisi D DPRD Jabar,” tegasnya. (Herman S)
 
Top