GuidePedia


Kediri, Global Post 
Petikan pernyataan tersebut diatas, adalah pernyataan Kasi Pidsus Kejaksaan Negri Kota Kediri, Hadi, ketika dikonfirmasi wartawan Koran ini diruang kerjanya, terkait Putusan Mahkamah Agung (MA) pada terdakwa Rachno Irianto. Dimana, dalam pernyataannya mengaku kalau pihaknya belum menerima putusan itu secara  resmi. “Persisnya saya belum menerima putusan itu, meskipun sudah banyak yang mengatakan kalau putusan itu sudah turun. Dan banyak teman-teman dari Pemkot yang menanyakan soal putusan Rachno Irianto. Berhubung saya belum menerima putusan itu, ya saya jawab belum ada. Meskipun diluar sana banyak yang mengatakan kalau putusan itu sudah turun,” terang Hadi.
Lebih lanjut lagi Hadi menambahkan, putusan MA memang bisa diakses lewat internet. “Tapi, kalau resminya belum saya terima, bagaimana saya meng-eksekusi dan dari pihak Pengadilan sendiri saya tanya, juga mengaku belum terima putusan itu. Anda sendiri tahunya putusan itu dari internetkan?” tambahnya sambil balik bertanya pada wartawan Global Post.
          
Sementara itu, ditempat terpisah, Ketua Pansek Pengadilan Negri Kota Kediri, Kasnoto, juga mengakui kalau putusan Rachno Irianto. “Sampai saat ini saya belum terima putusan MA yang terkait pada terdakwa Rachno Irianto” terang Kasnoto dengan singkat.
            
 Sedangkan kasak-kusuk yang merebak, kalau terdakwa Rahno Irianto berupaya melakukan deal-deal berharap supaya putusan itu tidak segera diturunkan sebelum ijin pensiun dini disetujui oleh pihak Pemkot Kediri. Dengan harapan bisa menerima gaji pensiun secara penuh. 
            
 Namun, hal tersebut dibantah oleh Ivantoro, selaku Kepala Badan Kepegawaian Kota Kediri, melalui SMS. “Belum ada surat masuk terkait mas Rachno”.
            
 Sekedar diketahui, berdasarkan putusan MA Nomor. 1057 K/Pid. Sus/2010, di terangkan; Bahwa terdakwa Drs Racno Irianto MM, terbukti melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama dan berlanjut, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 200.000.000,- dimana, perkara tersebut diatas diputuskan pada tanggal 10 Agustus 2011. (Nir) 
 
Top