GuidePedia


Kediri Kota, Global Post 
Ternyata pemerintahan kota Kediri biang serta kandangnya koruptor. Terbukti dari hasil pemeriksaan atas kepatuhan BPK RI yang selesai direlease tahun  pada 30 Juni 2010 terdapat hak Pemerintah Kota Kediri atas penjualan kios Pasar Bandar sebesar Rp 2.270.232.404,00 yang tidak bisa disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Terkait pengelolaan piutang penjualan kios Pasar Bandar, BPK RI telah mengungkapkan beberapa kali dalam catatan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Kediri sejak tahun anggaran 2006, 2007 dan terakhir tahun 2008. Dalam catatan pemeriksaan itu, diungkapkan berbagai permaslahan terkait pengelolaan pasar maupun piutang penjualan kiosnya.
Pengalihan hak pengelolahan Pasar Bandar yang awalnya di pegang oleh PT Bhakti Mujur Wasisa (PT.BMW) ke koperasi pasar (KOPPAS) Bandar Jaya sejak tahun 1990. Kemudian pada tahun 2001 beralih kepada Pemkot Kediri yang menunjuk Dinas Pengelolahan Pasar sebagai penerus pengelolaan pasar. Akhirnya mulai tahun 2004 pengelolaan pasar beralih dari Dinas Pengelolaan Pasar  kepada PD BPR Kota Kediri, sampai sekarang.

Pengalihan tersebut meliputi pengurusan piutang penjualan kios yang sudah terjual kepada pedagang dan pengelolaan aset-aset milik pasar serta melakukan penjualan lanjutan kios yang masih kosong.
Dalam rapat notulen yang membahas permasalahan piutang Pasar Bandar yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2009 sebagai hasil tindak lanjut atas temuan pemeriksaan LKPD TA 2008 disebutkan bahwa sampai dengan tahun 2004 tunggakan pedagang Pasar Bandar sebesar Rp.2.536.939.950,-.

Selama tahun 2005 sd 2008, PD BPR Kota Kediri telah menerima setoran dari pedagang per 31 Desember 2008 adalah Rp.2.310.232.404, -Konfirmasi dengan bagian pembukuan diketahui bahwa jumlah tagihan yang telah dihimpun oleh BPR Rp.2.310.232.404,- belum dapat dicantumkan sebagai piutang dalam laporan keuangan, karena baik pemkot maupun PD BPR kota tidak menjamin kepastian jumlah tersebut.

PD BPR kota sesuai dengan SK walikota Nomor 112 A tahun 2003 ditetapkan sebagai pemegang hak guna bangunan Pasar Bandar dan chanelling pengelolaan kredit kepemilikan kios/los di Pasar Bandar.

Dalam surat nomor 600776001/386/419.82/2009 tanggal 24 Maret 2009, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) menjelaskan bahwa sebagai pemegang hak guna bangunan PD BPR Kota Kediri telah mensertifikatkan kios dan los yang ada di Pasar Bandar. 

Sedangkan sebagai lembaga channeling pengelolaan kredit kepemilikan kios/los sampai dengan saat ini masih belum dapat terealisasi, karena hampir 90% lebih pemakai kios tidak mau melakukan pembaharuan perjanjian kredit kepemilikan kios/los dengan PD BPR kota. Sebab, masih mengakui perjanjian dengan KOPPAS bandar jaya sebagai perjanjian yang sah.
Hasil pemeriksaan BPK RI 2009 merekomondasikan kepada Walikota Kediri untuk mengkordinasikan kepada pihak terkait penagihan penjualan pasar Bandar dan mengintensikan penagihan.

Dari rekom tersebut Walikota Kediri menerbitkan SK Nomor 332 tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang tim penagihan piutang jual beli kios/los Pasar Bandar Kota Kediri.

Berdasarkan surat dari Kabid pengelolaan aset DPPKA yang juga disebut sebagai anggota tim penagihan piutang tersebut dengan nomor surat 028/02/419.44/2009 tanggal 11 Juni 2009 menyatakan bahwa  selain dibentuknya tim penagihan piutang tersebut pada tahun 2007, juga telah dibentuk tim inventarisasi piutang jual beli kios/los Pasar Bandar Kota Kediri dengan SK Walikota Nomor 436 Tahun 2007, tanggal 16 Juli 2007.
Kabid Pengelolaan Aset DPPKA juga menyebutkan bahwa tim inventarisasi telah melakukan pendataan,pembinaan dan pendekatan terhadap pedagang Pasar Bandar.

Berdasarkan surat dari ketua tim penagihan piutang eks penjualan kios/los Pasar Bandar Kota Kediri Nomor 700/1028/419.44/2009 tanggal 31 Agustus 2009, diperoleh informasi bahwa hasil evaluasi tim penagihan dengan PD BPR Kota Kediri mulai bulan Januari sd Agustus 2009, dari tagihan semula sebesar Rp.2.310.232.404,- telah terdapat pelunasan sebesar Rp.40.000.000,- (sesuai buku setoran nomor:0998000499 tanggal 31 desember 2009).

Dengan demikian, sisa tagihan di pedagang sebesar Rp.2.270.232.404,-surat tersebut juga menyatakan bahwa tim penagihan piutang serta perwakilan pedagang Pasar Bandar akan segera melakukan penjadwalan ulang terhadap jangka waktu angsuran kios/los, dengan memperbaharui perjanjian jual beli kios/Los Pasar Bandar dengan para pedagang.
Adapun total jumlah pendapatan dari penagihan penjualan kios/los yang berhasil dihimpun PD BPR Kota Kediri mulai tahun 2004 sd 2009: 

 Tahun                           Jumlah                      Keterangan

Tahun 2005               41.707.546,00            Disetor melalui dinas pengelola pasar
Tahun 2006               50.000.000,00                        SDA
Tahun 2007              75.000.000,00                        SDA
Tahun 2008              60.000.000,00                        SDA
Tahun 2009              40.000.000,00                        SDA
                   Jumlah 266.707.546,00            Disetor ke DPPKA

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris DPPKA menjelaskan bahwa akan dibentuk tim penelusuran piutang jual beli kios/los di Pasar Bandar, dengan memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, untuk menyelesaikan permasalahan piutang jual beli kios/los di Pasar Bandar.

Ketua LSM Bintang Kejora yang mengamati hal ini menyatakan, ”dikemanakan uang sebesar Rp.2.270.232.404,00 tersebut? Kenapa tidak bisa disajikan dalam laporan keuangan. Saya mohon kepada aparat penegak hukum baik Polres Kota Kediri dan Kejaksaan Negeri Kota untuk ikut memantau dan membuktikan siapa sebenarnya yang menjadi tikus koruptor dalam Pemkot Kediri, terutama kasus Pasar Bandar ini.” (BB)
 
Top