GuidePedia


Jakarta, Global Post 
Pernyataan Mahkamah Agung (MA) menantang Komisi Yudisial (KY) untuk menyadap telepon hakim-hakim nakal merupakan bukti keseriusan penegakan hukum. "Kalau memang ada hakim nakal, silakan sadap," ujar Ketua MA, Harifin Tumpa, di Jakarta, Kamis (17/11) pekan lalu, seusai penandatanganan kerja sama hukum syariah dengan MA Sudan. Pada kesempatan tersebut, Harifin meminta penyadapan dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia (HAM). "Penyadapan harus dilakukan dengan prosedur yang sah. Kalau tidak ada apa-apa, lalu disadap. Itu melanggar HAM. Kalau memang ada bukti yang mengarah ke kenakalan, silakan saja disadap," tuturnya.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga KY Ibrahim, saat workshop media di Bandung, akhir pekan lalu, mengatakan pihaknya akan melaksanakan fungsi penyadapan sesuai amanat UU KY terbaru UU Nomor 18 Tahun 2011 dengan meminta bantuan aparat penegak hukum. Dari tiga lembaga penegak hukum yang ada, kata Ibrahim, KY sedang menjajaki kerja sama dengan KPK untuk permintaan penyadapan. Ibrahim juga mengungkapkan bahwa mekanisme perumusannya juga sudah disusun KY dengan KPK.

Menanggapi kewenangan penyadapan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat keputusan bahwa penyadapan harus dilakukan berdasarkan UU khusus. Namun hal ini tidak ditanggapi oleh MA. "Kalau itu, tanyakan saja ke MK," ujarnya.

Bahkan dalam waktu dekat, MA akan menggelar sidang pemecatan hakim. Rencananya 3 hakim akan diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) karena melakukan pelanggaran serius. "Majelis sudah dibentuk. Dalam waktu dekat, kalau tidak salah minggu depan (minggu ini – red))," ungkapnya.
Menurut Harifin, MA akan memanggil seluruh hakim ad hoc Pengadilan Tipikor. Selanjutnya seluruh hakim ad hoc Pengadilan Tipikor tersebut nantinya akan diberikan pembekalan hukum tindak pidana korupsi oleh pihaknya.

"Semua hakim ad hoc Pengadilan Tipikor itu diberikan pendalaman terhadap hukum tindak pidana korupsi," ujar Harifin.

Total hakim ad hoc Pengadilan Tipikor yang akan dibekali oleh pihaknya berjumlah 224 orang. Harifin mengakui kompetensi dan penguasaan hukum materil dan substansi hakim ad hoc Pengadilan Tipikor daerah agak kurang mumpuni. Karena itu perlunya ditambah bekal, sehinaga kinerja hakim-hakim Pengadilan Tipikor daerah akan semakin baik pula sebagaimana hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, katanya. (WP/SKO/RAY)
 
Top