GuidePedia


Jakarta, Global Post 
Rencananya pemilihan gubenur (pilgub) pada masa mendatang tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD sendiri. Hal ini disikapi oleh sejumlah gubenur secara berbeda-beda.
Para gubenur yang mendukung, melihat bahwa pemilihan DPRD tidak menguragi legitimasi gubenur terpilih. Kuncinya ada pada kualiatas anggota DPRD, bagaimana kemampuan mereka meyerap aspirasi konstituennya terkait figur gubenur yang dikehendaki. Sebaliknya kubu-kubu anggota DPRD yang menolak pilgub oleh DPRD sendiri merupakan langkah mundur dalam demokrasi. Selain itu, dianggap tidak menyelesaikan persoaalan potensi kerawanan sosial dan biaya mahal, sebagaimana dasar pemikiran pemerintah.

Para gubenur yang mendukung rencananya tersebut diantaranya Gubenur Jateng Bibit Waluyo, Gubenur Jatim Soekarwao, dan Gubenur Bali Made Mangku Pastika.
“Itu memeng usul dari kami,” ujar Soekarwo, Gubenur Jatim. “Pengalaman yang melelahkan ketika Pilgub Jatim 2009 yang lalu,” imbuhnya melalui Kabiro Hukum Pemrov Jatim, Suprianto, Rabu (9/11

Saat Pilgub Jatim 2009 anggaran yang keluar kurang lebih 800 miliar untuk dua putaran. Ditambah lagi satu lagi pengulangan di tiga kabupaten di Pulau Madura, sebagai mandat dari putusan Mamkamah Kontitusi (MK). Anggaran tersebut belum termasuk dana kampanye yang di keluarkan masing-masing oleh calon pasangan  cagub dan cawagub.

            
 Diunkapkan, mengadapi Pilgub  Jatim 2014 telah disiapkan anggaran 600 milar, dengan asumsi masih dilakukan secara langsung. Namun, jika Pilgub dilakukan pemilihan oleh DPRD anggaran lebih kecil, sehingga bisa dimanpaatkan untuk program pembagunan di daerah untuk menyentuh kepentingan rakyat.

Pilgub oleh DPRD menurutnya tidak akan mengurangi legitimasinya,dibandingkan jika dipilh langsung oleh rakyat.selain ditentukan oleh kapasitas dan akseptabilitas yang besangkuatan,legitimasi gubenur terpilih juga ditentukan kualiatas oleh DPRD.

             
“Di situ juga rakyat dapat menilai ,sejauh mana kemampuan wakil-wakilnya di DPRD menyerap aspiransi kontituennya untuk menetapkan cagub,” ujarnya.
   
Hal serupa disampaikan oleh Gubenur Jateng Bibit Waluyo. Menurutnya, hal krusial agar Pilgub oleh DPRD menghasilkan gubenur yang kredibel adalah kualitas DPRD harus ditingkatkan.

 “Saya setuju gubenur dipilih oleh DPRD karena akan lebih menghemat biaya dan tenaga. namun kualitas DPRD harus ditingkatkan. Kalau kulitas rakyat tidak dibenahi, saya pesimitis gubenur yang diajukan dan dipilih akan berkualiatas,” ujarnya.
Menurut Bibit untuk membenahi Kualitas anggota DPRD menurutnya peran pimpinan Patai Politik (parpol) sangat penting dalam menyipkan calon anggota dewan. “Saat ini proses kaderisasi di tubuh parpol kurang berjalan baik, sehingga berdampak terhadap kualitas anggota dewan,” ujarnya.

              
Gubenur Jateng Bibit Waluyo mengatakan, proses untuk mengembalikan pilgub kepada DPRD Provinsi memerlukan waktu panjang. Antara lain harus meretivinsi UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Pasalnya, UU itu mengatur pilkada Provinsi dan Kabupaten kota dilakukan secara langsung oleh rakyat.

           
Di sisi lain, Gubenur Bali Made Mangku Pastika berpendapat ,Gubenur yang dipilih rakyak maupun yang dipilih DPRD sama-sama menjalankan amanat konstitusi. ”Karena Indonesia dalam tahap membagun Demokrasi ,tentu bukan hal yang tabu untuk mencari model terbaik pemilihan kepala daerah,termasuk Pilgub,”  ujarnya.

Langkah Mundur 
           
Gubenur yang menolak pemilihahan oleh DPRD yang di tentukan dalam draf RUU pemilihan kepala daerah (Pilkada) beralasan, hal itu mencabut akar demokrasi yakni kedaulatan di tangan rakyat, sekaligus langkah mundur dalam demokrasi di tanah air.
Di antaranya yang menolak, Gunenur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamangku Buwono X, Gubenur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dan Gubenur NTT Frans Lebu Raya.
               
Menurut Gubenur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, sangat tidak beralasan jika pilgub secara langsung dikembalikan ke DPRD, hanya karena alasan besarnya anggaran dan potensi kerawanan sosial.
Potensi kerawaan sosial bisa muncul pada pilkada jika ada kecurangan. “Siapa bilang kalau memilih gubenur lewat DPRD tidak berpotensi rawan. Selain ada kerawanan, tidak ada jaminan biaya akan lebih murah,” ujar Syahrul yang awal 2013 nanti akan bertarung untuk jabatan Gubenur untuk priode kedua.
             
 Menrutnya, gambaran episiensi dengan memakai takaran uang sangat berbaya,sebab analisasinya lebih menjurus kepratik politik uang. ”Logikanya kalau menjadi gubenur karna uang menjadi gubenur karena uang ,maka saat menjadi gubenur berpikir untuk mengebalikan modanya,” ujarnya.
    
 Menurutnya, pilkada langsung merupakan laboratorium demokrasi,kalau prosesnya cukup panjang,menguras tenaga  dan pikiran hasilnya tentu lebuh terjamin. Karena rakyat yang memilih pemimpin terbaik, bukan pilihan partai politik di DPRD.
     Untuk itu dia meminta agar pilgub secara langsung harus dipertahankan, mengingat kondisi pemerintahan ke depan akan mengembalikan posisi gubenur sebagai wakil pemerintah pusat, seperti yang terjadi Ameriaka Serikat (AS), Kanada dan Tiongkok. Oleh sebab itu, bangunan demokrasi dan penguatan penguatan dari pemerintah pusat harus melibatkan rakyat secara langsung,” tandasnya.
             
Syahrul menambahkan ,karena gubenur menjadi wakil pemerintah pusat daerah, sepantasnya mendapat kepercyaan rakyat. ”Gubenur itu harus menjadi milik semua golongan agama dan etnis,” tuturnya.
              
Senada degan itu,  Gubenur DIY Sri Sultan tidak sependapat jika pilkub dikemblikan kepada DPRD. Menurutnya, masalah pemaknaan otonomi daerah yang dijadikan pangkal masalah terjadinya beda arus antara gubenur dan bupati /walikota, bermula dari perbedaan parpol pengusungnya.
“Klau antara gubenur dan bupati/walikota berbeda parpol, maka kepentingan parpol yang lebih menonjol. Karena itu, saya sudah sering katakan agar pejabat publik melepaskan baju parpolnya, dan tidak mejabat dalam stuktur parpol,” tegasnya.
            
 Untuk mengekang biaya pilgub, menurutnya proses pemilihan tidak dikembalikan kepada DPRD, tetapi dilakukan seeentak di seluruh Indonesia. ”Pemilihan Gubenur bisa di arengkan dengan pemilihan bupati/walikota. Jadi, sekali jalan dan akan semakin baik jika disamakan jadwal pemilu legeslatif. Itu akan menekan biaya,” ujarnya.
   
           
Dikatakan Sri Sultan, gubenur baik lewat DPRD ataupun pemilihan langsung, juga tidak bisa menjamin sang penjabat mampu melayani masyarakat secara akuntabel. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah pusat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tegas dalam menerapkan aturan dana kampaye.

             
Gubenur NTT Frans Lebu Raya juga mengharap pilgub tetap oleh rakyat. Sebab, inti demokrasi di tangan rakyat. ”Dengan pemilihan langsung oleh rakyat, secara moral ada tanggung jawab besar terhadap rakyat yang memilihnya,” ujarnya.

Menurutnya, rencana pemerintah mengebalikan pilgub ke tangan DPRD merupakan langkah mundur. “Sebab, pratik serupa selama orde baru banyak kelemahan,” ujar Frans.

Sedangkan Gubenur DKI Jakarta Fauzi Bowo menambahkan,  pilgub oleh DPRD yang dinilai mampu megurangi biaya dan waktu perlu kajian lebih medalam, karena menyangkut hak pilih rakyat untuk menentukan pemimpin di daerahnya. (Raymond).
 
Top