GuidePedia


Jakarta, Global Post 
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2012 dinilai oleh kalangan pekerja dan buruh belum memenuhi kriteria kebutuhan hidup layak (KHL). Proses penetapan UMP 2012 juga dinilai tak transparan dan tidak mengakomodasi usulan yang disampaikan serikat pekerja dan buruh. Demikian dikatakan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz kepada wartawan di Jakarta di Jakarta, Kamis (24/11). Sementara itu, anggota Dewan Penasihat Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Djimanto serta Ketua Harian Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia (APGAI) Suryadi Sasmita menilai kenaikan UMP 2012 sudah memadai. Jika lebih tinggi lagi, dikhawatirkan bisa mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam hal ini, penetapan UMP 2012 yang dilakukan Dewan Pengupahan Daerah (DPD) sudah mengacu pada survei KHL dan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar berharap pengusaha dan pekerja bisa duduk bersama serta memahami kondisi masing-masing pihak. Namun, pemerintah menekankan agar pengusaha bisa memenuhi tuntutan para pekerja dan buruh, karena merupakan mitra untuk memajukan perusahaan.

Dikatakan Menakertrans, pengusaha dan pekerja/buruh bisa bekerja sama dalam mewujudkan pelaksanaan pekerjaan yang layak. Hal ini dapat diwujudkan dengan membangun hubungan industrial yang harmonis antara manajemen dan serikat pekerja.

Tentunya kerja sama yang erat di antara keduanya akan mewujudkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif serta menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Pernyataan Muhaimin Iskandar itu dilontarkan saat menyaksikan penandatanganan naskah perjanjian kerja bersama (PKB) antara manajemen sebuah perbankan di Jakarta.

Timboel Siregar mengatakan, pemerintah harus melakukan intervensi untuk memastikan UMP 2012 sesuai dengan KHL. Jika masalah pemenuhan tingkat kesejahteraan yang minimal bagi pekerja ini tidak diselesaikan, maka demo buruh di berbagai wilayah bisa makin anarkis dan dampaknya akan meluas terhadap keamanan serta ekonomi nasional.
"Tuntutan buruh ini sudah disuarakan sejak delapan tahun lalu. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah buruh harus sesuai dengan KHL. Namun, sampai saat ini tarik-menarik kepentingan di antara kedua pihak masih kuat dan pemerintah belum mampu mendesak dunia usaha untuk merealisasikan tuntutan pekerja tersebut," katanya.

Menurut Timbul, kalangan pekerja dan buruh tidak meminta upah dan gaji untuk menjadi kaya. Tetapi, hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup dasar. Sebab, faktanya terjadi kenaikan harga pangan pokok dan barang lainnya, termasuk ongkos transportasi dan biaya energi.

"Kalau tuntutannya tidak dikabulkan, buruh akan terus berdemo karena hanya itu yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya menuntut hak dan pemerintah harus memperjuangkan nasib buruh," tuturnya.

Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, pemerintah harus cepat tanggap dengan tuntutan para buruh. Berdasarkan tuntutan tersebut, seharusnya segera dilakukan dialog tripartit untuk memperoleh jalan keluarnya. "Jangan menunggu kerusuhan meluas, baru pemerintah mendesak pengusaha untuk menaikkan gaji buruh," katanya.

Menurut dia, buruh juga mengetahui kondisi perusahaan tempat mereka bekerja. Artinya, mereka tidak akan menuntut sesuatu yang berlebihan, tetapi sesuai dengan kemampuan perusahaan. "Apa yang diminta buruh telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan wajib untuk dikabulkan," ujarnya.

Djimanto menilai, kenaikan UMP 2012 tergolong tinggi karena tidak mengacu pada rekomendasi dari dewan pengupahan, namun didasarkan desakan aksi unjuk rasa buruh dan pekerja. Selama ini, perusahaan skala kecil dan menengah tidak mampu membayar sesuai ketentuan UMP karena memang tergolong tinggi. Meski demikian, perusahaan tetap harus membayar sesuai UMP jika mampu. Namun, jika tidak mampu, maka membuat surat penangguhan.

"UMP yang terlalu tinggi membuat UKM tidak ada yang mampu membayar gaji karyawannya sesuai ketentuan. Padahal jumlah karyawan yang bekerja di sektor informal atau UKM mencapai 70 persen dari jumlah pekerja dan buruh yang ada," katanya.

Ia menambahkan, rekomondasi dewan pengupahan tidak dihargai dan hasil survei KHL tidak dijadikan acuan penentuan UMP oleh gubernur serta bupati dan wali kota.

Sedangkan Ketua Harian Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia (APGAI) Suryadi Sasmita menilai, kenaikan UMP yang terlalu tinggi justru dapat memicu angka pengangguran yang lebih besar. Hal ini terjadi dikarenakan perusahaan tidak mampu membayar gaji pekerja sesuai UMP sehingga akan mengurangi jumlah karyawan dan memperbanyak penggunaan mesin otomatis.

Menurut dia, kenaikan UMP dinilai sudah di luar kewajaran dan terjadi setiap tahun. Jadi langkah yang dilakukan oleh perusahaan kemungkinan akan mengurangi jumlah karyawannya agar ada efisiensi biaya produksi. "Pekerjaan karyawan yang bisa digantikan oleh mesin akan dilakukan," kata Suryadi.

Selain itu, perusahaan juga akan menghindari perekrutan karyawan untuk menjadi pegawai tetap dan memilih menggunakan karyawan berstatus kontrak atau alih daya (outsourcing). Tujuannya agar biaya operasional perusahaan bisa lebih efisien dan efektif.

Terkait masalah UMP ini, Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, pihak pengusaha dan pekerja harus bekerja sama menjaga hubungan industrial agar dapat menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja. Dalam hal ini, pekerja dan pengusaha dapat melakukan negosiasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam bentuk musyawarah. Dalam forum tersebut akan terjadi dialog yang pada dasarnya bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, namun juga menguntungkan perusahaan.

Sementara itu, aksi unjuk rasa buruh masih terjadi di berbagai tempat. Namun, unjuk rasa yang paling keras terjadi di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (24/11). Aksi buruh di Batam ini merupakan lanjutan aksi pada Rabu (23/11). Buruh membakar sebuah mobil dinas anggota DPRD Kepri dan beberapa mobil masyarakat, bahkan membakar sejumlah pos polisi. Aksi buruh ini dicegah aparat kepolisian, sehingga sempat terjadi bentrok saling lempar batu.

Sedangkan di Bekasi, Jawa Barat, ribuan buruh juga melakukan aksi unjuk rasa lagi menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK). Mereka, kemarin, melakukan sweeping ke perusahaan untuk mengajak rekan-rekan mereka mengikuti aksi tersebut. Lalu lintas di tengah Kota Bekasi menjadi macet total karena para buruh kemudian melakukan aksi pemblokiran jalan. Kemacetan parah antara lain terlihat di Jalan Ahmad Yani.

Ketua Bidang Organisasi FSPMI Amir Mahfud menegaskan, aksi sweeping itu dilakukan untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Kota dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,8 juta. Tuntutan para buruh ini belum disepakati Pemerintah Kota Bekasi. Karena itu, Amir menegaskan bahwa buruh di Bekasi akan terus menggelar unjuk rasa sampai tuntutan dipenuhi. (SKO/Sus/Wel/Pe2n/Ant)
 
Top