GuidePedia


Subang, Global Post. 
Pemerintah Kabupaten Subang mengeluhkan dana bagi hasil dari sektor minyak dan gas (migas) yang realisasinya selalu tidak sesuai target yang ditetapkan SK Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Migas. Akibatnya, penyusunan dan pelaksanaan belanja APBD Kabupaten Subang terganggu. Dari prediksi awal dana bagi hasil diproyeksikan sesuai target ternyata pada realisasi penggunaan anggarannya tidak. Akhirnya APBD perubahan 2011 mengalami depisit. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Subang, Endang Aminullah, menilai pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan tampak tidak konsisten dalam melaksanakan kebijakan bagi hasil Migas.

Padahal, Pemerintah Pusat telah berkomitmen yang tertuang dalam SK Kemenkeu tersebut. “Dalam SK Menteri Keuangan sudah jelas ditetapkan bahwa DBH Migas untuk Subang tahun 2011 sebesar Rp. 35 Miliar. Tapi fakta realisasinya selalu saja tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam SK itu,”ujar Endang, kepada Global Post, di ruang kerjanya.

Endang mengaku, setiap tahun realisasi pencairan dana bagi hasil Migas tidak sesuai target. Bahkan pada tahun 2011 ini setengahnya saja tidak.”Ya paling realisasinya hanya Rp. 15 miliar-an. Ini kan nggak konsisten. Sementara bagi Pemda, uang Rp. 1 miliar pun sangat berharga,” tandas Endang.

Menurut Endang ketika menetapkan anggaran DBH, seharusnya pemerintah pusat memperhatikan kondisi riil di lapangan. Sebab tidak tercapainya realisasi itu berpengaruh pada penyusunan dan realisasi anggaran daerah.

“Ketika kita menyusun belanja anggaran, kita berpatokan pada SK Kemenkeu yang Rp. 35 miliar tersebut. Lalu disusunlah belanja sesuai angka Rp. 35 miliar itu. Tapi ketika yang direalisasi faktanya hanya Rp. 15 miliar misalnya, lantas kekurangannya (sebesar Rp. 20 miliaran, red) bagaimana? Ini jelas persoalan besar bagi Pemda,” tegas Endang.

Dikatakan Endang, pihaknya telah berkali-kali menyampaikan keluhan dan protes kepada Pemerintah Pusat terkait konsistensi dalam DBH Migas ini. Namun tidak mendapat respon. Pihaknya justru mempertanyakan besarnya DBH Migas yang diterima Pemprov Jabar. Padahal idealnya yang seharusnya mendapatkan DBH migas lebih besar adalah Pemda Kabupaten/Kota penghasil Migas.

“Kami sering diundang dalam rapat-rapat dipusat untuk membahas DBH migas ini, berkali-kali sudah kami sampaikan keluhan kita. Bahkan, kami juga protes, tapi selalu tidak di dengar. Justru malah pemerintah Propinsi yang DBH migasnya besar, padahal seharusnya yang mendapatkan itu adalah pemerintah daerah penghasil,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi, saat ini di Kabupaten Subang terdapat 72 titik sumur minyak. Sayangnya, dari puluhan titik itu hanya 6 sumur yang masih produksi. Sedangkan sebagian besarnya sudah tidak produksit.

“Di Subang semuanya ada 72 titik sumur, tapi hanya 6 yang masih produksi. Sebagian besarnya yakni sekitar 48 titik sudah ditutup karena sudah habis (plugged and abandoned). Sekitar 18 titik sedang dalam tahap eksplorasi (exploration and development) untuk mencari kemungkinan realisasi lifting (produksi minyak terjual) dan prognosa (perkiraan jumlah produksi minyak) setiap tahunnya  menunjukkan trend kenaikan. Namun realisasi bagi hasil yang selalu tidak mencapai target kerap menjadi keluhan bagi sebagain besar Pemerintah Daerah penghasil Migas.

“Realisasi lifting kita memang ada kenaikan, begitu juga dengan prognosanya. Tahun 2009 misalnya, realisasi lifting kita sebesar 371,47 BOPD (bareel oil per day/ barel per hari, red) dan tahun 2010 lifting kita sebesar 452,22 BOPD. Sedangkan ditahun 2011, prognosa atau perkiraan produksi minyak kita sebesar 454,48 BOPD.”
 
Top