GuidePedia


Jakarta, Global Post
Oknum Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Timur diduga menerima uang ratusan juta rupiah dari pemilik proyek  pembangunan 36 unit rumah tinggal dikawasan Ciracas Jakarta Timur. Uang tersebut diduga untuk meloloskan prosesi pembangunan perumahan yang ditengarai melanggar ketentuan IMB. Setiap pelanggaran dikenakan Rp 15 juta per unitnya. Selain itu, terhadap empat unit Ruko, oknum TU di Sudin Pengawasan P2B ini mematok Rp 100 juta tiap unit Ruko.Hal tersebut dikemukakan oleh seorang sumber yang tidak mau disebut jatidirinya, dan mengaku menyaksikan kesepakatan yang dibuat oleh pemilik proyek Drc dengan Dnl Tata Usaha di Sudin P2B Jaktim.
Sumber ini juga menyatakan kekhawatirannya, akan dikemanakan uang yang nilainya hampir satu Milyar tersebut. “Jika uang tersebut hanya dibagi-bagikan kepada oknum-oknum lain di Sudin P2B Jaktim saja, sangat disayangkan akan hilangnya uang yang seharusnya disetor sebagai retribusi ke kas daerah itu” ungkap sumber ini seraya mengharapkan adanya pengawasan dari Dinas P2B DKI Jakarta terhadap oknum-oknum di Sudin P2B Jaktim.
                 
Manager Umum proyek OCM Burhanuddin yang ditemui dilokasi proyek mengatakan bahwa dirinya tidak tahu persis mengenai uang kompensasi atas pelanggaran bangunan yang diberikan oleh atasannya kepada oknum TU di Sudin P2B Jaktim. Namun dikatakannya, untuk pengurusan Izin maupun untuk pengurusan prosesi birokrasinya saja, atasan Burhanuddin sudah habis sekitar Rp 2 Milyar.
                
 “Ini belum jadi apa-apa, Mas. Tapi atasan saya sudah keluar sekitar Rp 2 Milyar” aku Burhanuddin. Dikatakannya, proyek pembangunan 36 unit rumah hunian yang bertipe Mansion tersebut terletak di dua lokasi yang tidak berjauhan. “Kalau ditempat ini kita hanya membangun sekitar 18 rumah hunian” imbuhnya.
                 
Staf Penertiban Suku Dinas P2B Jaktim Fajar Dwi Handoko yang dihubungi oleh Global Post lewat Ponselnya menyangkal hal tersebut. Fajar mengatakan bahwa pemilik bangunan itu berbohong dengan pengakuannya tersebut. Fajar Menegaskan bahwa setiap pelanggaran ketentuan yang berlaku akan ditindak tegas.
                 
“Pemilik bangunan itu bohong besar. Tidak ada pihak P2B maupun oknum Tata Usaha P2B Jaktim yang menerima uang dari pelanggaran yang terjadi. Nanti, jika ternyata ada pelanggaran yang dilakukan dalam prosesi pembangunan rumah hunian tersebut, akan kami tindak” tegas Fajar Dwi Handoko. (Arto)
 
Top