GuidePedia


Jakarta, Global Post 
Penggantian menteri-menteri baru dengan dukungan wakil menteri yang jumlahnya mencapai puluhan orang seharusnya memberikan dampak positif bagi kinerja pemerintahan. Masyarakat terus mengamati sejauh mana peran dan efektivitas wakil menteri dalam mendukung kinerja menteri, sehinngga masing masing menteri dalam jabatannya mampu memberikan kontribusi secara maksimal. Kenyantaannya, apa yang ditunggu masarakat masih jauh dari kenyataan. Dengan minimnya gebrakan hasil reshuffle membuktikan bahwa perombakan kabinet lebih bertujuan mengatasi problem politik di dalam negeri, ketimbang memperbaiki kinerja dalam pemerintahan. Padahal, rencana reshuffle karena indikasinya minimnya kinerja para mentri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.


Hasil evaluasi Ketua Unit kerja Presiden Untuk Percepatan Program Reformasi (UKP4R) Kuntotoro Mangkusubroto menunjukan bahwa kinerja para menteri tidak maksimal. Teryata, hasil reshuffle yang dilakukan hampir sebulan, yakni pada bulan  Oktober 2011 lalu. Sejauh ini tidak memuaskan masyarakat pada umumnya.

Walaupun evaluasi kinerja kabinet hasil reshuffle baru terlihat, setidaknya dalam tiga bulan setelah dilantik seharusnya kabinet harus bisa menelesaikan permasalahan. Masa sisa  pemerintahan  Presiden SBY tiga tahun sejauh ini terdapat persoalan krusial yang dihadapi bangsa ini. Misalnya, kemiskinan yang semakin meningkat serta banyaknya pengguran dan sulitnya lahan pekerjaan, serta kenaikan harga kebutuhan pokok untuk kebutuhan rakyat.

Ketika melakukan reshuffle Oktober lalu, Presiden SBY sudah manyatakan akan merubah gaya kepemimpinan. Ini menunjukan bahwa prediden menyadari ada hal penting yang harus diperbaiki untuk memenuhi harapan rakyat. Hal ini justru sangat positif, sehingga dalam sisa kepemimpinannya tiga tahun mendatang berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang maksimal, khususnya bagi kemajuan bangsa ini.

Diharapakan kepada anggota menteri beban dalam kondisi pemerintahan ini tidak seharusnya dilimpahkan semuanya kepada presiden sebagai kepala Negara. Para anggota kabinet harus berkeja keras untuk mengebalikan kepercayaan publik. Justru presiden sudah memberi arahan ataupun garis besar kebijaksanaan yang harus dilakukan dan dicapai masing masing menteri untuk melakukan kinerja yang maksimal untuk kesejahtraan rakyat. (Raymond)
 
Top