GuidePedia


Subang, Global Post 
Sebanyak 8 orang anggota DPRD dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Subang pada Kamis, (10/11). Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mempelajari tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang. Khususnya dalam pengelolaan Bidang Kesehatan, Mitigasi Bencana Alam dan Pengelolaan Ekonomi dan  Keuangan. Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komis 3 DPRD Aung, SH diterima oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Drs. H. Cecep Supriatin, M.Si di Ruang Rapat Bupati dengan didampingi para pejabat dari Dinas Kesehatan dan  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Mereka diantaranya mempertanyakan tentang pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat miskin, perlindungan pemerintah kepada petani pada saat panen dan pasca panen, pengelolaan potensi-potensi  pariwisata yang ada dan penanganan mitigasi bencana.

Pihak Pemkab Subang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pihak pemerintah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa untuk tepat dalam menentukan status sosial warga. Sehingga kekeliruan yang timbul dapatdiminimalisir. 

“Jangan sampai pihak desa atau kecamatan salah dalam menentukan  status sosial. Misalnya karena sakit dan tidak mau membayar meminta SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Desa. Hal ini dapat menyerobot warga yang benar-benar berhak,” jelas Kasie Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan, Drs. Otang saat menjelaskan. 

Pemerintah hanya membatasi bantuan untuk rawat nginap maupun pengobatan. Sedangkan mengenai pengelolaan aset daerah diantaranya pengelolaan pasar dan potensi pariwisata, menurut Kepala Bagian Perekonomian, Drs. Tri yang didampingi Kabid Perbendaharaan DPPKAD, Dadang Kurnianudin, S.IP mengatakan bahwa hal tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Karena untuk mengerjakan hal tersebut perlu penanganan secara profesional. Pihak pihak pemerintah melakukan pembinaan dan pemantauan untuk meminimalisir gangguan ekonomi pasar yang ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Perindagsar).

Untuk menangani mitigasi bencara dilakukan oleh Satuan Pelaksana (Satlak) dan Dinas Sosial. Dalam pelaksanaannya pemeritah membangun gudang bantuan salah satunya di daerah Pantai Utara (Pantura) yang rawan terjadi bencana khususnya ancaman banjir atau rob air laut.(H. Agus Jayusman/MU2N)
 
Top