GuidePedia


Bengkulu, Global Post
Tim terpadu yang di bentuk berdasarkan Keputusan Gubernur No.2298. Xxiii tahun 2010, tentang pembentukan Tim terpadu dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya di Provinsi Bengkulu, ternyata kurang bermanfaat. Kurang bermanfaatnya keputusan gubernur itu terbukti dengan hasil kinerja tim yang sampai sekarang sangat dipertanyakan. Bahkan, ada yang menuding tim tidak bekerja atau difungsikan, sehingga perambahan hutan di Provinsi Bengkulu semakin memprihatinkan, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau yang dilakukan oleh pihak swasta.
Berdasarkan informasi yang diterima Global Post, bahwa penyidikan semenjak tahun 2010 hingga 2011 belum pernah dilaksanakan. Kalaupun ada, sampai saat ini hasil dari penyidikan tersebut dinilai nihil. Padahal, dari hasil pantauan di lapangan, perambahan hutan kawasan semakin lama kian mengkwatirkan.

Sebagai contoh yaitu perambahan yang berada di Kabupaten Muko-Muko, Regester 66  Air Tramang di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Subuh , yang dilakukan oleh CV Duta Sukses, yang sudah berjalan lebih kurang dua tahun, dengan luas lebih kurang 100 hektar. Begitu juga perambahan yang berada di HPT  Air Ipuh II Regester 65.

Perambahan juga terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara oleh PT SIL (Sandabi Indah Lestari) dan di Kabupaten Bengkulu Tengah , di kiri kanan jalan Bengkulu Kepahiang juga dirambah.

“Dana perlindungan hutan dan penyidikan pada tahun 2011 mencapai lebih kurang 800 juta rupiah yang dianggarkan dari APBD, akan tetapi hasil kerja tim terpadu dipertanyakan,” ujar sumber. “Sudah beberapa bulan ini tidak ada kegiatan penyidikan. Kalau operasi gabungan ada, akan tetapi itu bukan penyidikan. Dikemanakan anggaran yang mencapai ratusn rupiah tersebut?”

Apabila suatu pekerjaan fisik atau proyek  tidak sesuai dengan petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) adalah melanggar aturan dan ketentuan, diduga ada indikasi korupsi. Karena setiap pekerjaan pembangunan  pemerintah berdasarkan juklak dan juknis yang sudah menjadi keputusan (kebijakan pemerintah) mempunyai kekuatan hukum  yang sama dengan peraturan hukum positif. 

Pelanggaran dan penyalagunaan keputusan dan peraturan pemerintah tersebut  diduga ada indikasi korupsi, dan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah pusat diduga fiktif. (Usmady)
 
Top