GuidePedia


Bandung, Global Post
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara mengatakan saat ini hampir 60% APBD Jawa Barat diperuntukkan untuk Kab/Kota. Mengenai kendala dalam hal pencairan, lebih karena persoalan pertanggungjawaban dari Kab/Kota yang terlambat. "Proses pemberian bantuan tentunya harus transparan melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan. Provinsi tentunya tidak bisa memberikan bantuan begitu saja kalau laporan pertanggungjawabannya belum ada, karena khawatir bantuan tersebut tidak tepat sasaran," ujar Irfan ketika DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan dialog dan hearing  dengan para Kepala Desa se-Kabupaten Garut di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut (11/11).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Jabar mengemukakan kegiatan dialog hearing yang rutin dilakukan DPRD Jawa Barat kali ini sengaja mengangkat masalah perangkat desa, terutama karena selama ini DPRD Provinsi Jawa Barat sering menerima apirasi dari perangkat desa di Jawa Barat yang memerlukan perhatian terkait dengan masalah masa jabatan, usia, pensiun serta masalah lainnya.

Menurut Ketua DPRD, apabila masalah yang menyangkut perangkat desa ini sudah ada ketetapannya maka akan mudah bagi  proses pelaksanaan pemerintahan desa selanjutnya,  yang pada akhirnya  desa sebagai ujung tombak akan berkembang dengan lebih baik lagi. 

Pada acara dialog hearing yang juga dihadiri Komisi A DPRD serta Anggota DPRD Jawa Barat asal daerah pemilihan Jabar XI (Garut, Tasikamalaya), Ketua DPRD Kabupaten Garut, perwakilan Bupati Garut serta unsur muspika ini tak kurang dari 150 Kepala Desa hadir dan menyampaikan beragam aspirasi kepada DPRD Provinsi Jawa Barat.

Ketua DPRD Kab. Garut, Ahmad Bajuri mengapresiasi kegiatan dialog hearing dan mengatakan kegiatan ini penting untuk menjalin kesinambungan komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Apalagi menurutnya masalah perangkat desa yang saat ini belum berjalan maksimal.

"Institusi pemerintahan yang ada di desa memang belum maksimal. Karena itu dengan adanya supporting dari provinsi diantaranya melalui bantuan anggaran akan berjalan lebih baik," terangnya.

Sementara ini dalam sesi dialog mengemuka kekecewaan para Kepala Desa terhadap pelaksanaan musrenbang di desa yang dinilai tidak menghasilkan apa-apa karena sampai saat ini masih banyak desa yang belum menikmati hasil-hasil pembangunan seperti jalan aspal dan lain sebagainya. 

Para kepala desa mengharapkan agar pihak provinsi juga melakukan monitoring serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya yang dibiayai oleh provinsi.
 
Top