GuidePedia


Semarang, Global Post
Adanya permasalahan kredit fiktif Bank Jateng Syariah, bukan dikarenakan kurangnya prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh managemen Bank Jateng, melainkan memang adanya unsur kesengajaan oknum dari pihak dalam yang mau diajak bermain. Direktur Utama Bank Jateng, Drs. Hariyono, MM, kepada wartawan, belum lama ini, mengatakan bahwa terkuaknya kasus itu pun dikarenakan adanya rutinitas pemeriksaan yang dilakukan.

“Justru karena kita melakukan pemeriksanaan makanya kasus ini konangan (terbongkar). Pemeriksaan yang kita lakukan minimal ada dua kali. Pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan umum, rutin dilakukan. Pemeriksaan khusus, kalau muncul kasus seperti kredit fiktif ini”, terangnya.

Sejauh ini, menurut Hariyono, langkah penting yang telah diambil, diantaranya, mengupayakan pengembalian uang dari nasabah bermasalah. Hal itu dirasa sangat penting, karena sangat mempengaruhi kinerja bank. Bila angka kredit macetnya tinggi, berarti kinerja bank dianggap buruk. Kedua, semua sumber daya manusia (SDM) yang terbukti melalukan kesalahan diberi sanksi. Mulai sanksi ringan, berat sampai dengan pemecatan. Ketiga penanganan kasusnya diserahkan kepada penegak hukum. Biar nanti majelis hakim di Pengadilan yang menentukan pertanggungjawaban hukumnya.

“Dari kalangan internal, sampai sekarang sudah 4 orang yang mendapatkan sanksi berat, dengan jabatan tertinggi Pimpinan Cabang. Sebenarnya kasus ini muncul karena adanya pihak ketiga yang bisa mempengaruhi pejabat pemerintah untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif, yang kemudian kemudian dijaminkan kepada Bank Jateng”, ungkapnya.
                
 Lebih lanjut menurut Hariyono, sebenarnya system operasional prosedur (SOP) dan perangkat monitoringnya seperti laporan sudah memadai. Tetapi sekali lagi, karena ada oknum yang bermain sehingga sulit mendeteksinya, dan setelah diaudit baru ketahuan. Didalam audit itu sendiri ada 2 (dua) system, yaitu pasif dan aktif. System pasif artinya berdasarkan data-data. Kemudian yang aktif, kita yang aktif menelusuri.  Hingga kini audit khusus terus dilaksanakan.

Menurut Hariyono, kredit bermasalah tersebut, dilakukan oleh oknum di Kantor Cabang dengan plafon yang masih dibawah kewenangan Pemimpin Cabang. Sehingga kasus tersebut, sama sekali tidak terkait dengan pejabat di Kantor Pusat apalagi Direktur. Lebih-lebih Direktur Utama. Sangat jauh penjenjangannya.

“Semua punya kewenangan dalam batasan tertentu. Direktur pun tidak mungkin mengetahui kondisi detail seluruh setiap unit usaha setiap saat. Tapi kalau Pimpinan Cabang, sesuai kewenangannya ya harus tahu semua detail perkembangan usaha dan permasalahan di wilayah kerjanya. Sehingga Pimpinan Cabang harusnya juga secara kontiniu melaporkan setiap perkembangan kepada Kepala UUS. Tapi kewajiban melaporkan itu tidak dilakukan, Nah, Kepala UUS ini saja sampai tidak mengetahui. Itu sebabnya yang bersangkutan juga dikenai sanksi karena dianggap lalai melakukan tugas, utamanya dalam pengawasan”, tandas Hariyono.

Mengenai  dampak kredit fiktif di unit syariah akan mempengaruhi NPL Bank Jateng secara keseluruhan, dikatakan Hariyono, bahwa sesuai ketentuan dari Bank Indonesia, masih dalam batas kewajaran.

“Sesuai aturan dari BI, sebuah Bank Umum dikatakan sehat apabila NPL-nya maksimal 5%. Sementara NPL Bank Jateng hanya 1,15%. Sehingga kalau ditanya pengaruhnya terhadap kinerja secara keseluruhan, bisa kami katakan masih dalam tahap wajar”, pungkasnya. (YF)
 
Top