GuidePedia


Kediri Kota, Global Post 
Menindak lanjuti pemberitaan edisi kemarin, bahwa atas kondisi tersebut diketahui terdapat permasalahan yang timbul setelah tukar guling tersebut. Deposito sebesar Rp.2.000.000.000,00 tidak disimpan di kas daerah dan belum diakui sebagai kas. Dana abadi atas tukar guling tanah eks kas desa Kelurahan Dandangan disimpan dalam bentuk deposito di PD BPR Kota Kediri atas nama Pemkot Kediri yang bukan merupakan rekening kas daerah. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri menyebutkan bahwa kas di kas daerah sebesar Rp.82.922.246.976,74 tersimpan dalam rekening giro Bank Jatim Kota Kediri Nomor 0061018399. “Penyimpanan dana abadi sebesar Rp.2.000.000.000,00belum diakui sebagai bagian daripada kas,” ujar sumber yang dapat dipercaya.

Mengenai pengamanan bilyet deposito tidak memadai atas kepemilikan deposito sebesar RP.2.000.000.000,00 atas nama Pemkot Kediri, Tim Pemeriksa menanyakan keberadaan deposito tersebut. Pada saat dilakukan uji fisik atas keberadaan bilyet deposito yang asli tidak dapat ditunjukkan.

Ada pun konfirmasi kepada penerima bilyet MA selaku Asisten Administrasi Pembangunan pada saat bilyet diserahkan tanggal 14 Januari 2005m diketahui bahwa begitu diterima bilyet tersebut disimpan di brankas Bagian Pemerintahan, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Pihak PD BPR Kota Kediri menyatakan secara tertulis di atas materai bahwa deposito tersebut masih ada di PD BPR Kota Kediri. 

Namun, sampai akhir pemeriksaan laporan keuangan selesai, Pemkot Kediri sampai sekarang belum bisa menunjukkan keberadaan fisik bilyet deposito tersebut.

Pada tanggal 15 Juni 2010 Pemkot Kediri memberikan penjelasan serta bukti dokumen bahwa bilyet deposito tersebut telah diganti yang baru dengan Nomor bilyet 001797 tanggal 12 juni 2010 atas nama Pemkot Kediri sebesar Rp.2.000.000.000,00 berjangka waktu 6 bulan dan bunga sebesar Rp.15.000.000,00 tiap bulannya.

Dalam lampiran I keputusan Walikota Kediri Nomor 1468 tahun 2004 pada poin A ditetapkan tentang mekanisme pengelolaan jasa deposito. Disebutkan bahwa lurah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan uang jasa deposito disampaikan kepada Walikota Kediri,  dengan tembusan kepada badan pengawas dan kepala bagian keuangan.

Lurah Dandangan mengungkapkan bahwa dana yang berasal dari bunga deposito sebesar Rp.15.000.000,00 tersebut diterima setiap 6 bulan sekali dan digunakan untuk kegiatan di lingkungan Kelurahan Dandangan.

Sedangkan untuk penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada Pemkot Kediri, selama ini belum pernah dilakukan.

Adapun pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa selama ini penggunaan dana deposito didasarkan pada Keputusan Lurah Dandangan dengan nomor 030/16/419.70,11/2009, tanggal 23 Juli 2009, yang mengatur penggunaan dana jasa deposito selama 6 bulan mulai Februari hingga Juli 2009.

Kemudian Keputusan Lurah Dandangan Nomor 030/02/419.70.11/2010 tanggal 18 Januari 2010, yang mengatur penggunaan dana jasa deposito selam 6 bulan mulai Agustus 2009 hingga Januari 2010.
                    
Februari s.d juli 2009            Agustus s.d januari 2010
Bantuan stimulan RT dan RW            24.750.000,00            24.750.000,00
Bantuan stimulan LPMK                    12.600.000,00            12.600.000,00
Bantuan operasioanl kelurahan            7.650.000,00            12.650.000,00
Bantuan stimulan linmas                       4.900.000,00             4.900.000,00
Bantuan stimulan PAUD                        2.500.000,00             2.500.000,00
Bantuan operasional PKK                     6.000.000,00             6.000.000,00
Bantuan operasional PS armada           2.000.000,00              2.000.000,00
Bantuan oprs karang taruna                 3.000.000,00               3.000.000,00
Pentas seni jaranan                               2.000.000,00               3.500.000,00
Pembelian seragam LKK                     7.000.000,00
Pembelian alat listrik makam              1.000.000,00 
Subsidi ke RW dalam rangka PHBN HUT RI                5.400.000,00 
Pemeliharan kendaraan oprs                                          150.000,00 

Dengan perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2002 tanggal 25 Juli 2002 menegaskan bahwa desa-desa yang berada di wilayah Kota Kediri. Pada saat mulai berlakunya perda ini ditetapkan statusnya sebagai kelurahan. Kewenangan desa berubah menjadi kewenangan kelurahan, di antaranya menyebutkan bahwa seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi aset desa berubah status menjadi aset Pemkot Kediri dan dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pemerintah Kota Kediri melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 273 tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Kediri Nomor 1468 tahun 2004 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Hasil Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Dandangan dengan PT Gudang Garam Tbk, menetapkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset untuk menandatangani, menerima serta mencatat sebagai penerimaan daerah berupa jasa/bunga deposito setiap bulannya. Selanjutnya menyalurkan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat Dandangan.
Sekkota Kediri Agus Wahyudi yang  juga menjabat sebagai Plt DPPKA, enggan berkomentar terkait masalah itu. Dia hanya menyebutkan bahwa: “Itu sudah di pindah ke bank jatim mas,” ujarnya kepada koran ini.

Tempat terpisah saat koran ini menemui ketua LSM Bintang Kejora di ruang kerjanya. Dikatakan, hal itu tidak sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal, 193(b) menyatakan bunga deposito, bunga atas penepatan uang di bank, jasa giro dan/atau bunga investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah, pasal 18:ayat(1) juga menyebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota menunjuk bank umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan/atau bank sentral untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
“Ayat (3) menyebutkan bahwa penunjukan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian anatara bendahara umum daerah dengan bank umum yang bersangkutan,” ujarnya.

Hal senada dikemukakan Bupati LIRA Kabupaten Kediri. “Itu juga tidak sesuai dengan permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 20 ayat (2). Satu lagi mas, Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan pada pasal 5 ayat (1),(2), serta penjelasan pasal 5 ayat (1) yang dimaksud kekayan dan sumber-sumber pendapatn desa adalah 7 point,” ungkapnya kepada koran ini saat berada di kantor LSM Bintang Kejora.
Parahnya, masalah itu mengakibatkan kekurangan penyajian kas sebesar Rp.2.071.050.950,37 (Rp.2.000.000.000 + Rp.71.050.950,37) serta potensi kehilangan aset Pemerintah Kota Kediri terhadap kendaraan yang dibeli dengan dana tersebut dan tidak menggunakan atas nama Pemerintah Kota Kediri. “Penyajian di LRA pun dinilai kurang, ”tandasnya.

No                                              Nama Akun                     Nilai(Rp)

 1         Pendapatn jasa giro                            183.084.078,03
 2         Belanja bantuan sosial                      149.850.000,00
 3        Pengeluaran pembiayaan-pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya                            27.809.724,00
 4         Belanja pemeliharaan                        150.000,00
 5         Belanja jasa kantor                            1.000.000,00

Semua ini pun terjadi disebabkan kelalaian DPPKA tidak menyimpan deposito pada kas daerah dan tidak mencatat deposito di neraca sebesar Rp.2.000.000.000,00.

Kelalaian kepala DPPKA tidak mencatat dan mengganti kepemilikan kendaraan dengan atas nama Pemerintah Kota Kediri. SK Walikota Kediri Nomor 1468 Tahun 2004 tentang tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban dana kompensasi hasil tukar menukar bekas tanah kas desa kelurahan dandangan dengan PT.Gudang Garam Tbk tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan pendapatan dan kelalaian lurah dandangan yang tidka melaporkan SPJ penggunaan dana kepada walikota kediri.

Atas permasalahan tersebut sekretaris DPPKA menjelaskan bahwa pada saat tanggal penyusunan neraca sampai akhir pemeriksaan BPK,DPPKA belum pernah menerima laporan adanya deposito berikut jasa bunganya sehingga belum bisa memasukkan dalam laporan keuangan.(Chivas Regal)
 
Top