GuidePedia


Bekasi, Global Post
Ketua Panwaslu Mulyadi S.Pd S.Sos M.Si memimpin kegiatan Bimbingan Teknis Kesekretariat Panwaslukada Kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Sekretariat Panwaslukada dibentuk sebagai unit pendukung pelaksanaan teknis dan administrasi pengawasan pemilukada. Bimbinggan  teknis keskretaritan yang dilaksanakan di di Hotel Hom Tambun Bekasi,  15 November 2011, diikuti sebanyak 69 peserta, termasuk dari MP kecamatan se-Kabupaten. Pada dasarnya bimbingan dan pelatikan diberikan kepada kepala sekretariat dan pegawai  sekretarit panwaslukada kecamatan se-Kabupaten  Bekasi,  agar  tercipta  pemahaman, visi dan misi dalam pelaksaanan  tugas.

Pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD dana hibah Panwaslukada Kabupaten Bekasi, sesuai surat Keputusan  Bupati Nomor 978.5/kep.432, Kesbangpol/2011, tanggal 18 Oktober 2011, tentang hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada panitia pengawas Kab. Bekasi.

Tugas kesekretariatan  adalah mempertanggungjawabkan keuangan serta memberikan dukungan teknis adminitrasi pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilukada, serta  meningkatkan koordinasi, antara panitia pengawas pemilukada kabupaten dan panitia pemilu kada kecamatan seluruh kabupaten.

Kegiatan itu sesuai dengan Peraturan Panwaslu Nomor 18 tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan pemilukada. Sekretriat Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, masing-masing wajib memberikan dukungan fasilitas dan adminitrasi kepada anggota  panwaslu provinsi dan anggota panwaslu kabupaten/kota. 

Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pemilu,  Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Republik Indonisia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman  Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebagaimana  diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonisia Nomor 44 Tahun  2007 tentang Pedoman Pengelolaan  Belanja Pemilih  Kepala Daerah. (Susi KJ)  
 
Top