Senin, 03 Oktober 2011

Kantor Imigrasi Sukabumi Tidak Profesional Buntut Pelepasan TKA Asal China


Sukabumi, Global Post 
DPRD Kabupaten Sukabumi berencana memanggil sejumlah pejabat Kantor Imigrasi Sukabumi beberapa hari ke depan. Ini menyusul dilepasnya sejumlah tenaga kerja asing (TKA) asal China oleh keimigrasian. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Asep Wahyu Nirwana Boestomi mengaku akan akan mengkoordinasikan kepada pimpinan DPRD  soal rencana itu. Sebab, apa yang dilakukan salah satu direktorat di bawah Kemenhukham itu, jelas-jelas melanggar undang-undang.

Ia menegaskan, bahwa TKA yang bekerja di PT Sanghai Electric Corporation (SEC) sebagai kontraktor PLTU Jabar 2 Palabuhanratu telah melangkahi aturan undang-undang ketenagakerjaan.  Sebab mereka bisa bekerja kembali di PLTU dengan dasar surat Kementrian Hukum dan HAM tanggal 25 Agustus 2011. 

Diketahui, surat bernomor IMI. UM.01.10-3673  atas  hasil Rapat Kordinasi Dirjen Keimigrasian, Kementrian ESDM, dan Kemenakertrans. “Berarti undang-undang kalah dengan rapat koordinasi,” katanya merasa aneh.

Ia juga mempertanyakan, kenapa kantor Imigrasi menahan paspor TKA itu. Padahal paspor itu menurut Away hanya visa kunjungan atau wisata saja. “Yang namanya bekerja ke luar negeri mana pun TKA itu harus menggunakan visa kerja. Bukan visa wisata. Enak saja kalau hanya visa wisata terus diperpanjang dan mereka bisa bekerja di Indonesia. ini soal harga diri, mereka harus melengkapi dokumennya kalau tidak dideportasi saja,” desaknya.

Di tempat terpisah, Pengacara Sukabumi, M Saleh Arif juga ikut mengkritisi. Ia menganggap masalah keberadaan TKA asal Cina itu murni kesalahan kantor Imigrasi, PT SEC dan Maxima yang memperkerjakan TKA itu “Ini murni kesalahan Imigrasi dan PT yang memperkerjakan TKA itu, kafrena dokumen mereka itu harus diurus oleh PT yang memperkerjakan,” katanya. 

Ia juga menggap Imigrasi kantor Imigrasi dan PT SEC itu sudah melanggar undang undang. “Ketenagakerjaan itu kan sudah diatur dalam undang-undang. jadi tidak bisa dikalahkan dengan rapat koordinasi siapapun termasuk mentri,” katanya.
Pria yang aktif mengurus TKA di Indonesia itu juga membeberkan prosudur pemberangkatan TKA hingga bisa bekerja di Indonesia. “Proses sebelum masuk kata Saleh, PT yang memperkerjakan TKA itu dan yang bekerjasama dengan PT  SEC (PT Maxima, red-) itu harus ada rencana penggunaan TKA termasuk jabatan mereka. Hingga rekomendasi visa tenaga kerja. “Dan visa izin terbatas yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Ham,” katanya.
Lebih lanjut Saleh membeberkan, setelah TKA itu masuk ke Indonesia, mereka (TKA, red-) harus mengurus izin tinggal sementara lalu izin tenaga kerja asing ((ITA). “Mereka juga harus mengurus surat keterangan laporan diri di Mabes Polri, da Visa Tenaga Kerja Asing (VITAS),” bebernya.

Konsultan/pengurus TKA asing di Indonesia itu juga menambahkan, jika TKA itu sudah masuk ke Sukabumi. TKA itu harus bisa menunjukan Surat tanda Lapor (STL) dari mabes polri itu keapada kepolisian setempat. Dan TKA itu harus membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTS) di kelurahan setempat. dan dokumen surat keterangan lapor diri ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Disdukcasip) setempat.
“Makanya, kalau semua itu tidak ditempuh. maka PT yang memperkerjakan mereka itu benar-benar melanggar. Apalagi kalau ada intansi yang membiarkan berari intasi itu juga ikut melanggar undang-undang ketenaga kerjaan,” tuturnya. (Yosef)

0 komentar:

Poskan Komentar