Global Post Terkini:
Home » » Drs Dedi Sutardi Mpd (Sekretaris Disdik Jabar): Peralihan RKB Mutlak Karena Kondisi

Drs Dedi Sutardi Mpd (Sekretaris Disdik Jabar): Peralihan RKB Mutlak Karena Kondisi

Editor By GLOBAL POST on Minggu, 30 Oktober 2011 | 09.13


Bandung, Global Post 
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Drs Dedi Sutardi M.Pd mengatakan bahwa bantuan RKB yang dialihkan dari sekolah negeri ke sekolah swasta,  sudah memenuhi dan mengikuti tahapan-tahapan yang panjang. “Ini kan awalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin diserahkan bantuan ke sekolah dalam bentuk block grant, sehingga tarifnya pun bukan dalam tarif lelang, yaitu Rp. 85 juta untuk SMA/SMK, dan Rp.95 juta untuk SMP,  termasuk meubelair-nya,” ujar Dedi Sutardi, didampingi Kasubag Kepegawaian dan Umum Drs Diding Gusutardy M.Pd, kepada Global Post, di ruang kerjanya,  25 Oktober 2011.
Dedi Sutardi juga menegaskan beberapa hal. Pertama, tidak ada sedikitpun terkait  bantuan RKB  dengan politik anggaran. Kedua, tidak ada tekanan dari pihak manapun, tetapi  mutlak karena kondisi. “Bahkan ini hasil rapat pimpinan dan konsultasi ke  Kemendagri. Yang berangkat  juga bukan hanya Disdik Jabar saja, tetapi  terdiri dari tim yaitu dari Bappeda, Adbang dan Disdik Jabar,” ungkapnya.

Dedi Sutardi memaparkan, karena SMP tidak boleh memungut biaya dari masyrakat, bantuan untuk SMP dilengkapi dengan meubalair-nya. “Awalnya kami (Pemerintah Provinsi Jawa Barat) berpikir bantuan akan di-block grand-kan seperti mekanisme pemerintah pusat yang langsung memberikan bantuan ke komite sekolah,” ujarnya.

Ternyata, lanjut  Dedi Sutardi, Keputusan Gubernur (Kepgub) terbit pada bulan Juli. “Kami konfirmasi sampai ke Bappenas dan LKPP terkait boleh tidaknya bantuan tersebut di-block grant-kan ke komite sekolah. Ternyata jawaban yang diberikan dari Pemerintah Pusat bahwa bantuan tersebut tidak boleh di-block grant-kan dan harus ditenderkan,” katanya.

Dengan adanya petunjuk dari Pemerintah Pusat seperti itu, ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat it, maka pihaknya menanyakan kepada semua kabupaten/kota, karena konsekwensi bantuan keuangan menjadi belanja langsung resiko kabupaten/kota, harus ditenderkan dan harus ada dana pendamping.

Menurutnya, Disdik Jabar dalam hal bantuan RKB sudah berusaha semaksimal mungkin. “Semua kabupaten/kota sudah kita Tanya. Bahkan, dalam  rapat di Badan Perencanaan Kab/Kota, di Cianjur, kita tanya dan tidak ada yang menyanggupi dana pendamping, dengan alasan tidak terencanakan dari awal.
“Kami pun menyampaikan informasi kepada kabupaten/kota  bahwa bantuan untuk RKB akan di-blok grand-kan, tidak belanja langsung Disdik Kab/Kota, sehingga mereka tidak merencanakan dana pendampingnya,” ujar Dedi Sutardi.

Ternyata, ungkap Dedi Sutardi menjelaskan, tiba-tiba setelah pihaknya konfirmasi ke Kemendagri, Bappenas, dan LKPP tidak boleh, harus belanja langsung Disdik Kab/Kota dan ditenderkan. “Jadi, yang pertama uang tidak cukup dan kabupaten/kota tidak sanggup menyediakan dana pendampingnya, dan waktunya tidak memungkinkan,” tegasnya.
Meskipun Disdik kabupaaten/kota mencari uang dari mana-mana, dan anggaplah uang pendampingnya ada, tetap harus menunggu APBD Perubahan, karena di APBD Murni mereka tidak menganggarkan dana pendamping RKB.

Sementara kalau menunggu APBD Perubahan pasti waktunya bulan September atau Oktober , baru ada kepastian dana pendamping. “Itu baru boleh uang tersebut direalisasikan untuk ditenderkan, bahkan jawaban dari Disdik Kabupaten/Kota semuanya angkat tangan dan tidak menyanggupinya untuk fisik bulan Oktober baru diumumkan dan dilelang,” ujarnya.

Disdik Jabar akhirnya mengadakan rapat beberapa kali, sehingga dialihkanlah bantuan RKB tersebut ke sekolah swasta, kerena menurut Kemendagri, Bappenas dan LKPP, kalau bantuan RKB ke sekolah swasta boleh di-block grant-kan dan dihibahkan langsung dari provinsi ke rekening sekolah bersangkutan, dan tidak melalui kas daerah kupaten/kota.

Bahkan, nama-nama sekolah swasta pun yang sudah ditetapkan pada akhirnyapun tidak bisa langsung ditransfer, karena di APBD Provinsi posisi uangnya bukan dihibah, melainkan bantuan keuangan. Artinya, sekolah swasta tetap menunggu APBD Perubahan. 

“Ada satu kabupaten yang meminta bantuan tersebut untuk dicairkan yaitu Kabupaten Majalengka, karena bupatinya menyampaikan surat pernyataan kepada Gubernur bahwa Kabupaten Majalengka siap menyediakan dana pendamping,” pungkasnya. (Herman S)     
Bagikan Artikel Ini Ke :

Leony LiSku Global Post
Surat Kabar Umum, menyajikan berita secara Tegas, Jelas dan Akurat,berimbang sesuai undang undang Pers no 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.
Ikuti : | +Google | Facebook | Twitter

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »
Berita Global Post Lainnya:
Breaking News close button
Back to top

Bagaimana Pendapat Anda?
 
Copyright © 2009. Sku Global Post - Surat Kabar Umum | Tegas Jelas Akurat Redaksi | Menerima Artikel | Tulisan Kirim Via Email