Global Post Terkini:
Home » » SITU & SIMB Di Kabupaten Bekasi Masih Perlu Dikaji

SITU & SIMB Di Kabupaten Bekasi Masih Perlu Dikaji

Editor By GLOBAL POST on Minggu, 12 Juni 2011 | 20.22


Bekasi,  Global  Post 
Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak bangunan seperti rumah toko (Ruko)  tanpa SITU    dan SIMB  di Kabupaten Bekasi, padahal  aturannya perundangannya sudah ada. Hal ini menunjukkan masih perlunya pengkajian terhadap produk hukum SITU dan SIMB—terutama agar penerapannya bisa lebih efektif di lapangan. Di sisi lalin, memang masih banyak masyarakat di Kabupaten Bekasi yang kurang mengetahui adanya Perda Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin UU Gangguan dan Izin Tempat  Usaha di wilayah Kabupaten Bekasi.

Dalam, pasal 3a Nomor 1 Point b, disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib memiliki izin tempat usaha. Hal ini diperjelas  lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Bekasi Nomor 504/Kep.58-DPDLP/2003 tentang Klasifikasi Jenis Usaha yang wajib memiliki izin tempat usaha (SITU) di Kabupaten Bekasi.

Meskipun demikian masih banyak usaha baik perorangan atau badan hukum yang tidak mematuhinya. Diduga hal itu terjadi karena masih kurangnya sosialisasi tentang Perda  tersebut, sehingga masyarakat atau pengusaha menjalankan usahanya tanpa disertai SITU, yang merupakan syarat dari berdirinya suatu badan usaha.

Padahal, pelanggaran terhadap Perda tersebut  sudah jelas seperti yang ditegaskan pada Pasal 16 Peraturan Daerah No mor 22 Tahun 2001, menyebutkan bahwa: “Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3a ayat 1 Peraturan Daerah  ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).” 

Selain SITU (Surat Izin Tempat Usaha) yang juga merupakan produk hukum yang harus ditaati masyarakat  Kabupaten Bekasi adalah Perda Kabupaten No.7 Tahun 1996 tertanggal 27 Mei 1996 tentang  Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi. Dalam pasal 3, disebutkan bahwa  setiap bangunan yang didikan baik perorangan atau badan hukum, wajib memiliki surai Izin  Mendirikan Bangunan (IMB).

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2), obyek IMB adalah setiap kegiatan usaha untuk mendirikan bangunan di daerah. Sedangkan subyek IMB adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendirikan bangunan. Ada 14 item permohonan IMB sesuai 

Pasal 4,  antara lain perusahaan industri, rumah tempat tinggal, untuk bangunan sosial, sekolah, puskesmas, rumah sakit, balai pengobatan dan sejenisnya, sarana ibadah, galian dan penanaman instalasi dan sanitasi, reklame/panggung reklame, bangunan menara, antenna transmisi  dan sejenisnya.

Bagi bangunan tanpa IMB, sesuai pasal 8 ayat (1) bangunan yang dibangun oleh perorangan  atau badan hukum tanpa Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi  atau tidak sesuai  peruntukannya dapat disegel atau dibongkar, dan berlaku juga bagi kegiatan tambahan atau renovasi bangunan secara fisik/Kontruksi bagi  yang memiliki IMB.

Memang tidak mudah untuk menyadarkan tentang keberadaan dua Perda tersebut. Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Setu, Drs Yudi Candra Permana MM kepada Global Post, diruang kerjanya, mengatakan bahwa sesuai surat perintah Camat Setu No.:800/564/Ekbang/2009, tanggal 30 Desember 2009 perihal Surat Perintah serta menindaklanjuti Peraturan Bupati Bekasi No.7 tahun2009, dirinya selaku Kasi Ekbang selalu melaksanakan pendataan dan pemeriksaan perijinan terhadap pemilik usaha/perusahaan.

Menurutnya, ada 12 item berkas perijinan termasuk perijinan yang lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, antara lain ijin pemasangan reklame, ijin pengelolaan limbah non B3 yang bernilai ekonomi dan lain sebagainya. 

“Mengenai IMB, kita akan memanggil  baik perorangan atau Badan hukum berdasarkan Perda No.7 Tahun 1996, tanggal 27 mei 1996 tentang SIMB. Bila mereka  belum memiliki atau mengurus SIMB diharapkan kepada masyarakat mentaati sesuai peraturan yang berlaku untuk wajib mematuhinya karena kita sadar bahwa pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kita adalah berkat kerjasama dan kesadaran masyarakat sebagai bagian dari pembangunan Kab.Bekasi yang kita cintai ini,” pungkas  Yudi Chandra Permana. (Sus/Sr)
Bagikan Artikel Ini Ke :

Leony LiSku Global Post
Surat Kabar Umum, menyajikan berita secara Tegas, Jelas dan Akurat,berimbang sesuai undang undang Pers no 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.
Ikuti : | +Google | Facebook | Twitter

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »
Berita Global Post Lainnya:
Breaking News close button
Back to top

Bagaimana Pendapat Anda?
 
Copyright © 2009. Sku Global Post - Surat Kabar Umum | Tegas Jelas Akurat Redaksi | Menerima Artikel | Tulisan Kirim Via Email