GuidePedia

Sulawesi Utara, Globalpost 
Puluhan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, akhirnya di panggil oleh pihak Komisi III DPRD Kabupaten Kolaka mengikuti rapat dengar pendapat. Para pengusaha ditanya tentang penyetoran pendapatan asli daerah(PAD) dari retribusi hasil sektor pertambangan tersebut. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten  Kolaka, Rusman S.Pd,  mengatakan, hasil pemantauan lapangan yang dilakukan pihaknya mencatat, sedikitnya selama ini sudah 10 kali pengapalan dari rencana 22 kali pengapalan tanah ore dari berbagai kuasa pertambangan yang telah dilakukan, namun belum ada pemasukan untuk daerah.

“Sementara sudah cukup banyak tanah galian yang diekspor ke luar Negeri namun belum ada PAD yang masuk dalam kas Pemkab Kolaka,” katanya 
Rusman mengatakan, yang menjadi pertanyaan apakah kewajiban perusahaan kepada daerah berupa retribusi Rp10.000/ matriks ton telah diselesaikan atau belum.
“Kalau memang kewajiban itu belum disetorkan, kendalanya apa? Perda yang mengatur tentang hal tersebut sudah ada dan sangat jelas,” katanya.
          Hal yang sama disampaikan anggota DPRD lainnya, Ir Sirwan Jaya Rasak, Fraksi dari Partai Amanat Nasional (PAN). Kepada koran ini, dia menilai retribusi RP. 10.000/matrik ton yang ditetapkan sudah sangat realistis dibanding rencana awal yakni dua dolar AS per matrik ton.
“Untuk itu, jangan lagi ada alasan yang tidak jelas, dikarena retribusi Rp10.000 sudah harus diterapkan dan ini sangat realistis,” jelasnya
 Sementara itu mengenai status kawasan yang masuk dilokasi tambang para pemgang IUP ini juga dipertanyakan oleh pihak Komisi III DPRD Kolaka. Dan,  ada beberapa perusahaan yang mengakui lokasinya masuk dalam status kawasan tersebut, di antaranya PT Sumber Setia Budi (SSB) dan Perusahaan Daerah (PRUSDA).
Namun,  Andi Suherman yang mewakili PT SSB menjawab dari 192 Ha, lokasi yang ditambang PT SSB, untuk saat ini sambil menunggu proses ijin pinjam pakainya terbit hanya 10 Ha lahan masyarakat.
Lain halnya dengan pihak PRUSDA, Dudung Juhana sang direktur dengan singkat mengtakan pihaknnya memintah kepada pemerinyah, agar dapat dibantu untuk menurungkan status kawasan sehingga pihak PRUSDA menambang tanpa Join Opersional (JO). (Okyl)
 
Top