GuidePedia


Subang, Global Post 
KPID Jawa Barat dalam setahun mendapat lebih dari 1200 laporan pengaduan 700-an diantaranya terkait isi siaran yang dinilai menyimpang dari norma penyiaran. Penyimpangan penyiaran yang terjadi umumnya penggunaan kalimat yang menjurus pada seks secara vulgar. Kamudian diikuti pembicaraan yang mempertajam unsur SARA (sukuisme, agama, ras dan atar golongan). Bagi pelaku penyiaran merupakan kewajiban untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Karena dalam siaran pelaku penyiaran menggunakan ranah berupa kanal (channel) frekwensi yang “dipinjam” dari publik.

“Oleh karenanya harus digunakan untuk kepentingan publik sesuai dengan semangat UU,” ujar Ketua KPID Jawa Barat, Prof. Hj. Atie Rachmiatie, yang didampingi oleh Bidang Infrastruktur Penyiaran, Drs. Haris Sumadiria, M.Si  pada pertemuan dengan pengelola penyiaran yang berlangsung di Ruang Asda 3 Setda Kabupaten Subang, Rabu (27/4).
Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh 5 penyiaran swasta dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kab. Subang.

Dalam pengawasannya kepada perusahaan penyiaran harus mendokumentasi penyiaran dalam 1 tahun terakhir. Mengenai dokumentasi penyiaran. Menurut Haris, bukan semata sebagai pemantauan belaka, tetapi menyangkut reputasi lembaga penyiaran. “Dengan adanya dokumentasi akan memudahkan pihak lembaga penyiaran untuk menyajikan bukti siaran kepada pemasang iklan,” jelas Haris.

Kemudian pada sesi dialog terungkap tuntutan kepada KPID Jawa Barat untuk tegas dalam menindak lembaga penyiaran yang menyimpang. Diantaranya stasiun radio yang mengudara melebihi jangkauan yang diijinkan dan stasiun radio yang menyiarkan iklan rokok pada jam siaran yang tidak diijinkan.

Untuk menjawabnya diperlukan pemahaman Peraturan KPI No. 02 dan No. 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Muncul usulan untuk menyosialisasikannya melalui siaran radio.

Atas usulan tersebut pihak KPID menyambut baik dan berencana akan memasukannya pada agenda rapat pleno KPID Jawa Barat untuk direalisasikan.

Sedangkan untuk menciptakan suasana persaingan yanng sehat antar lembaga penyiaran, disarankan membentuk asosiasi pelaku penyiaran di Kabupaten Subang.
Pihak Dinas Kominfo siap memfasilitasi pembentukan tersebut dengan menyediakan tempat pertemuan jika diperlukan. (H Agus Jayusman)
 
Top