GuidePedia

Bekasi, Global Post 
Sungguh luar biasa kebaikan hati anak-anak yang masih duduk dibangku Taman Kanak-kanak (TK) mampu membiayai operasional kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan kecamatan Tambun Selatan Betapa tidak, beberapa nara sumber yang tak lain pengelola lembaga pendidikan TK menuturkan bahwa selain pembayaran blanko Ijazah sebesar Rp.20.000,- per lembar, iuran Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTK) sebesar Rp.3000/orang (guru-red) setiap bulan, juga iuran gugus sebesar Rp.500 / anak setiap bulan, kami (pengelola-red) masih harus menyetorkan uang kepada UPTD sebesar Rp.300 / anak setiap bulan yang langsung diterima oleh Dra. Siti Maryam.
  “Kami pun tidak mengerti dasar pungutan Rp.300 / murid setiap bulan tersebut, apakah itu merupakan amal anak-anak TK kepada pihak UPTD atau sebagai apa, kami juga tidak pernah tahu untuk apa digunakan uang anak-anak itu.”
            
Dikatakannya, dilihat dari nilai rupiahnya sih tidak seberapa alias hitung-hitungan setiap anak menyumbang tiga (3) biji permen untuk jajan oknum di UPTD Pendidikan Tamsel setiap bulan. Tapi coba bayangkan berapa banyak lembaga pendidikan TK dan berapa banyak anak-anak TK se-kecamatan Tambun Selatan, jika ditotal-totalkan hitungan orang bodoh bisa mencapai jutaan rupiah diraup pihak UPTD dari recehan jajan anak-anak TK, terangnya sambil meminta namanya tidak dipublikasikan karena takut ada tekanan dari pihak-pihak yang merasa terusik sumber punglinya.
            
Menindak lanjuti informasi nara sumber tersebut, SKU Global Post meng-konfirmasi kepada pelaksana TK di UPTD Pendidikan Tamsel, Dra. Siti Maryam, Senin (2/5) pekan lalu. Menurutnya, Siti, lembaga pendidikan TK di Tamsel sekitar 130 sekolah dengan jumlah murid keseluruhan mencapai 5000 anak, sedangkan pungutan atau setoran pengelola TK kepada UPTD sebesar Rp.300 / anak setiap bulan itu benar adanya, jelas Siti.
            
Ironisnya dan sangat mencengangkan, Siti mengatakan bahwa pungutan dari anak-anak TK tersebut dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan di UPTD” seperti biaya surat-menyurat atau biaya telepon, bayar makan atau minum “wartawan” di kantin, serta isi amplop sebesar Rp.20.000 buat wartawan atau LSM yang datang di UPTD, ucapnya secara global tanpa mengatakan oknum.
            
Ketika ditanya, apakah tidak ada anggaran dari pemda untuk operasional UPTD sehingga mengutip recehan dari anak TK? Dan siapa saja atau berapa banyak “wartawan” yang ibu maksud? Siti berdelik dengan gerak-gerik sok sibuk bercampur wajah pucat mengatakan hal itu wewenang kasubag TU. “Silahkan saja tanya kepada H. Ngadiran sebagai pimpinan saya (Siti-red),” kelitnya.
            
Saat bersamaan ditemui diruang kerjanya, kepala sub bagian (Kasubag) Tata Usaha (TU) UPTD Tamsel, H. Ngadiran tidak mau memberikan jawaban sebagaimana dikatakan Siti, itu merupaka kebijakan dan wewenang pimpinan, silahkan saja temui kepala UPTD, ucap Ngadiran kepada awak media ini.
           
Sementara itu, kepala UPTD Pendidikan Tamsel, DR. Sukarmawan, M.Pd  mengatakan dengan diplomatis bahwa pungutan tersebut sudah berlangsung selama enam (6) tahun silam atau merupakan “kebijakan warisan” pimpinan sebelum dirinya menjabat sebagai kepala UPTD Tamsel. Itu pun setelah ditanya kepada pelaksana TK, kata Sukarmawan, pungutan itu bukan diminta atau diharuskan, melainkan sebagai bentuk solidaritas para pengelola TK untuk bantu-bantu operasional kegiatan di UPTD.
           
Lebih lanjut, kepala UPTD bertitel “Doktor” itu membenarkan penggunaan uang dari anak-anak TK itu sebagai dana tastis untuk biaya konsumsi (jamuan) tamu terkait kedinasan, seperti rekan-rekan pers dan sebagainya. Toh juga nilainya tidak seberapa, makanya saya minta (Sukarmawan-red) kepada rekan-rekan termasuk anda (wartawan Global Post) jangan dibesar-besarkan masalah seperti ini, karena kita sama-sama mengerti kebutuhan demi kemajuan pendidikan, ucap Sukarmawan seakan melegalkan pungutan recehan dari anak TK tersebut. (Vic / Zalu)    
 
Top