Rabu, 16 Maret 2011

Ketua DPW NCW DKI Jakarta C HERRY SL Produk Hukum Harus Dikritisi


Jakarta, Global Post
Ketua DPW NCW DKI Jakarta C Herry SL mengatakan bahwa kebijakan publik yang disusun pihak eksekutif dan legislatif, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah harus dikritisi. Pasalnya,  banyak undang-undang dan peraturan pemerintah yang justru tidak berpihak kepada rakyat Indonesia.
      
“Setiap penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam menerbitkan undang-undang (UU) maupun  peraturan pemerintah (PP) harus bisa dijadikan pengayom rakyat atau untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa komunal. ” ujar Dewan Pendiri dan Ketua Dewan Pengurus
Wilayah (DPW) Nasional Corruption Watch (NCW) DKI Jakarta, C Herry SL, kepada Global Post, di Jakarta Media Center (JMC), Rabu (9/3), usai acara Pemberikan Penghargaan Golden Press Awards (GPA) kepada para 60 pelopor bangsa yang sukses melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing, yang dilaksanakan NCW dan Koran Transaksi.

Menurut  C Herry SL di antaranya penerima GPA itu adalah Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang telah melaksanakan berbagai upaya percepatan dalam pelayanan terhadap masyarakat seperti, program One day service Larasita peningkatan hak (proses sertifikat dalam 1 hari kerja selesai).
       
Larasita adalah program pemerintah di bawah pimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), bekerjasama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Djoyo Winoto Ph.D., sebagai pemangku tugas terkait Reforma Agraria bahwa, tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.
       
Sementara itu, Kasi Pemberdayaan dan Pengendalian pada Kantor Pertanhan Kota Bekasi Purwati A.Tnh., yang hadir mewakili Kepala Kantor (Kakan) Robinson Simangunsong SH, kepada Global Post mengatakan, merasa puas mendapat penghargaan dari lembaga lain yang menyoroti kinerjanya selama ini.
 “Kami sebagai pelayanan masyarakat di bidang pertanahan hanya melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Maka penghargaan ini akan kami abadikan dan kami atas nama kepala kantor pertanahan kota bekasi dan rekan-rekan kerja kami mengucapkan terima kasih yang dalam kepada NCW dan Koran Transaksi rupanya selama ini kami dipantau dalam kinerja kami,” tutur Purwati, yang akrab disapa Ipung itu.

Harus Tampil Beda
               
 NCW adalah sebuah Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM), yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial, alat pemantau, pengawasan serta pemberian dukungan dan saran/masukan/koreksi kepada lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya termasuk sepak terjang fusionarisnya.                      
“NCW tentunya harus tampil beda dengan lembaga LSM yang lainnya,” kata C Herry SL, yang akrab disapa Cak Herry ini, “maka dengan berdirinya NCW di tengah rakyat harus mampu mewujudkan terbentuknya suatu pemerintahan negara Indonesia, menuju dan mewujudkan Indonesia bersih. Artinya, bebas dari KKN.”
                Lalu Cak Hery mempertanyakan siapa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencetuskan kehidupan bangsa, dan atau ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
       Menurut Cak Hery, konsep tata kelola pemerintah dan negara sudah benar. “Tapi prakteknya dikuasai oleh penguasa komunal crime, di mana realisasi tindakannya super oportunis dan super pragmatis yang meleluasakan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotesme, yang menjadi kreatifitas dan rekayasa criminal,” , tandas Ketua DPW DKI Jakarta itu.
     
Mereka itu, kata Cak Hery, menyengsarakan atau menelangsakan kehidupan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Buktinya ada raskin, ada SKTM, ada JPS, ada PMPN dan sebagainya. Sementara duit rakyat di KKN triliunan rupiah ini. Ini tindakan biadab dan menghilangkan secara implisit sila kemanusiaan dan sila keadilan sosial, dalam falsafat Negara Pancasila Republik Indonesia tersebut, subversi,” ujarnya bersemangat.
       
 Dikatakan Cak Hery, NCW saat ini ada dan telah berdiri di tengah rakyat dengan Visi dan Visi-Nya adalah untuk menciptakan pernyataan sikap rakyat secara bersama dalam rangka melenyapkan penguasa komunal berkuasa yang KKN di Bumi Pertiwi ini.
     
 “NCW dalam kiprahnya sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia, syah dan berdiri sesuai dengan cita-cita berbangsa dan bernegara untuk kemakmuran, adil dan sejahtera bagi rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana yang dimaksud dalam falsafah Negara Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.
    
NCW akan melakukan fungsinya baik sebagai mitra kerja maupun control sosial, dengan mengedepankan moral “bersih”. “KPK, MA, KY, Kejaksaan Agung dan Polri dapat mengakomodir keinginan rakyat dalam melenyapkan pelaku KKN yang biadab dan subversi,” kata Cak Herry.
      
Cak Herry, lebih lanjut memaparkan, bahwa yang paling penting adalah fungsi hukum di negara ini masih terkondisi hukum kolonialis  Belanda. Aertinya, belum semua dirubah secacara mendasar, sesuai dengan dasar falsyafat pancasila dan UUD 1945.
      
“Terutama isi jiwa dengan aplikasi dan implementasi di yudikatif di dalam struktur wewenang kekuasaan apa bila timbulsituasi masalah masih terkondisi subordinasi implicit di lembaga yudikatif, efeknya rakyat yang menjadi korban,” tandas Cak Herry.
     
Menurut Cak Herry, saat hukum masih bias diatur-atur atau dikondisikan. “Bagaimana tidak! Secara umum terlihat duit negara triliunan rupiah untuk kepentingan kemakmuran rakyat di-KKN berjamah oleh penguasa komunal. Begitu tertangkap pelakunya proses hukumnya kusut dan aneh. Ini tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh hukum kita yang masih mengacu pada produk hukum colonial belanda. Hakim, jaksa spisial interest menganggap dirinya kompeni belanda, sedangkan rakyat dianggap inlandernya. Kemudian timbul mafia hukum, mafia kasus, mafia peradilan yang membaur putusan hakim, dan tuntutan jaksa. Ya, lengkap sudah itu namanya pelaku KKN ditunggangi oknum KKN,” papar Cak Herry.  
      
Sementara itu, Mayjen TNI (Purn) H. Syamsu Djalal SH, sebagai Ketua Dewan Pembina NCW, seusai acara tersebut menegaskan dan mengingatkan para pengurus NCW agar segala sesuatunya sebelum mencetuskan gagasan dapat dipersiapkan secara matang terlebih dahulu.
       
Dalam pemaparannya H. Syamsu Djalal, yang juga mantan Dan Puspom Republik Indonesia, mengatakan bahwa, Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
      
 
 “Maka berdirinya NCW jangan main-main, karena segala suatu kesuksesan harus dicapai melalui perjuangan dan upaya-upaya yang dilakukan secara terus menerus dan meningkat dari waktu ke waktu, dilandasi dengan jiwa nasionalisme dan semangat patriotisme, dalam rangka untuk muwujudkan Indonesia bersih. Artinya bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tegasnya.
       Mantan Dan Puspom itu mengingatkan, NCW harus tertib dan efisien, dan melaksanakan fungsinya untuk kepentingan bangsa dan Negara. “Menjadi pemimpin harus tegas jangan pliyak pliyek. Kapan tidak tegas, negara akan kacau terus yang akibatnya rakyatlah menjadi korban. Hal ini juga mest dikritisi NCW,” imbuh H Syamsu Djalal SH.
     
 Di lain pihak, Drs. H. Sofyan Abdurrachman, sebagai Dewan Penasehat NCW seusai acara pemberian penghargaan GPA memberi  masukan, bahwa untuk mempercepat proses terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, sadar atas hak kewajibannya sebagai warga negara perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan.
Selain itu, kata anggota Penasehat NCW itu, perlu pemberian bantuan bagi seluruh lapisan masyarakat tentang kebijakan publik yang telah diterbitkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif oleh lembaga independen. “Sebagai contoh berdirinya LSM NCW ini,” ujar Sofyan kepada Global Post, penuh semangat.
      
Sofyan menambahkan, hal itu sebagai wujud kepedulian sosial serta rasa tanggung jawab anak bangsa atas berjalannya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance), menuju berbangsa dan bernegara. (Tim) 

0 komentar:

Poskan Komentar