Headlines News :

Suara Buruh


Panwaslu dan Satpol PP Jaktim Lempar Tanggung Jawab

Jakarta, Global Post 
Alat peraga kampanye masih saja menjamur di wilayah Jakarta Timur. Hampir setiap sudut kota dipenuhi oleh alat peraga kampanye calon legislatif dan parpol.
 
Pantauan Global Post di lapangan, Kamis (27/3) ratusan alat peraga kampanye milik caleg maupun parpol bertebaran di setiap titik, seperti di sepanjang Jl Otista Raya, Jl DI Panjaitan, Jl Dewi Sartika, Jl Pramuka, Jl Penggilingan, Jl Pulogebang, Jl Raya Bekasi, dan sebagainya.


Selain itu, alat peraga kampanye juga banyak dipasang di sepanjang Kanal Banjir Timur (KBT). Selain dipasang di setiap pohon yang ada, juga dipasang di tiang listrik dan pagar KBT tersebut. 


Namun anehnya, Panwaslu dan Satpol PP saling lempar tanggung jawab terkait penertiban alat peraga kampanye yang melanggar tersebut.


Ketua Bidang Penanganan Pelanggaran Kampanye Panwaslu Jakarta Timur, Ahmad Syarifudin, mengatakan, pihaknya memang belum melakukan penertiban lagi karena masih menunggu pihak Satpol PP untuk bergerak. Pasalnya, penertiban alat peraga kampanye itu merupakan kewenangan Satpol PP karena terkait pelanggaran ketertiban umum.


"Secara ranah hukum, ini menyangkut ketertiban umum. Jadi tanggung jawab Satpol PP untuk menertibkan alat peraga, kami Panwas hanya mendampingi. Panwas tidak mempunyai kewenangan mencabut alat peraga, tapi hanya merekomendasikan kepada Satpol PP. Sehingga pelaksanaan di lapangan ya tugas Satpol PP," ujar Syarifudin.


Namun Kepala Satpol PP Jakarta Timur, Syahdonan, saat dikonfirmasi mengatakan, penertiban alat peraga kampanye tergantung Panwaslu. Sebab hal tersebut merupakan domain Panwaslu. 


"Kami hanya mendampingi dan mengawal. Tapi kami juga tidak menutup mata, selama pelanggaran ketertiban umum itu ada akan ditertibkan," kata Syahdonan.


Pihaknya menambahkan, penertiban sebenarnya rutin dilakukan oleh masing-masing Satpol PP tingkat kecamatan. Hanya setelah diturunkan pada malam hari, mereka memasangnya kembali di pagi hari.


Pihaknya tidak mungkin menertibkan alat peraga di siang hari. Karena akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan memicu terjadinya kemacetan. Karenanya, penertiban hanya dilakukan pada malam hari. (Kemri)

Musrenbang Jaktim Fokus Rembug Usulan Warga

Jakarta, Global Post - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota administrasi Jakarta Timur yang berlangsung di ruang pola kantor walikota Jakarta Timur Rabu (19/3) membahas seluruh rencana pembangunan dari hasil rembug (usulan) warga melalui pengurus RW hingga Provinsi DKI Jakarta yang ditampung oleh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Jaktim. 


Walikota Jaktim menegaskan fokus utama yang menjadi program kerja tahun ini adalah pengembangan sistem transportasi, pengendalian banjir, penertiban pedagang kaki lima (PKL), parkir liar, percepatan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), dan penataan lingkungan kumuh.


Sementara, Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur, Benny S Kamal menambahkan, Musrenbang merupakan amanat UU No. 25/2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. "Karena itulah harus diselenggarakan secara sinergis, komprehensif dan akuntabel sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Benny.


Benny menjelaskan, proses dari mekanisme perencanaan pembangunan DKI Jakarta ini dimulai dari tingkatan paling bawah yaitu Rembuk RW. Kemudian dilanjutkan ke Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota Jakarta Timur, dan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta.


Ia menambahkan, usulan dari RW saat ini sudah tersaring sebanyak 8.135 kegiatan, di Musrenbang Kelurahan sebanyak 3.044 kegiatan, Kecamatan 2.284 kegiatan dan Musrenbang Kota Jakarta Timur sebanyak 2.387 kegiatan. Hal ini akan menjadi sarana sinkronisasi dan koordinasi penyusunan rencana kerja SKPD/UKPD tingkat Kota Jakarta Timur untuk tahun 2015.


Kepala Bappeda DKI Jakarta, Andi Baso meminta agar seluruh SKPD/UKPD dalam menyusun rencana kerja, untuk memperhatikan Surat Edaran Sekda Nomor 13/SE/2014 tentang Input Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD 2015. 


SKPD/UKPD mengurangi kegiatan-kegiatan kurang lebih 50 persen melalui penggabungan beberapa kegiatan sejenis menjadi satu kegiatan tanpa mengurangi sasaran maupun volume atau target pengeluaran, tidak hanya terpaku pada kegiatan yang bersifat rutin, namun lebih fokus pada kegiatan yang efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.


SKPD/UKPD juga diharapkan memperhatikan aspek pelaksanaan dan penyerapan atas kegiatan-kegiatan lebih dari 90 persen," kata Andi saat membuka Musrenbang Jakarta Timur 2014. (Kemri)

Bazis Jaktim Bantu Masjid Dan Musholla



Jakarta, Global Post
BAZIS Jakarta Timur memberikan bantuan untuk perbaikan masjid, musholla dan majelis taklim yang terkena dampak banjir. Tercatat ada 15 tempat ibadah dan lembaga keagamaan di wilayah Jakarta Timur mendapatkan bantuan dengan total nilai Rp 167.500.000.


Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Walikota Jakarta Timur saat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama anggota KORPRI Jakarta Timur di ruang serba guna Blok C Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis (13/03/14).


Adapun 15 tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan dari bazis yaitu, Masjid Jami Al Anshor, di Jl. Perintis RT 09/07 Kelurahan Makasar, Masjid Ghairu Jami Al Furqan di Jl. Bungur X RT 09/06 Kelurahan Rambutan, MT Wal Muzakarah Raudhatul Hikmah di Jl. Kampung Pulo RT. 12/02 Kelurahan Kampung Melayu.


Kemudian tempat ibadah Dzikir Muawanah Ikhwan di Jl.Kebon Pala I RT 15/07 Kelurahan Kampung Melayu, Musholla dan MT Darul Umam di Gg. Arus Dalam RT.10/02 Kelurahan Cawang, Musholla Miftaful Huda Gg. H. Liman RT. 05/05 Kelurahan Cililitan, Masjid Jami Hasbiallah di Gg. Mangga RW 03 Kelurahan Bidara Cina dan Musholah Nurul Ihsan di Jl.Kebon Sayur I RT. 11/03 Kelurahan Bidara Cina.


Selain itu mendapatkan bantuan juga Musholla Al Bashir di Jl. Tanjung Lengkong RT. 014/07 Kelurahan Bidara Cina, Masjid Al Muntaha di Jl. Tanjung Lengkong RT. 14/07 Kelurahan Bidara Cina, Musholla Al Badru di Asrama Polri Jl. Otista 18 Kelurahan Bidara Cina, Masjid Assaadah di Jl. SMU 14 RT 02/04 Kelurahan Cililitan, Musholla Baabul Khair di Jl. Garuda II RT. 13/06 Kelurahan Cakung Timur, Musholla dan MT Darul Hakim di Jl. Raya Bekasi Timur RT. 02/02 Kelurahan Klender dan Masjid Jami Baiturrahman di Jl.Dewi sartika Gg. Arus RT. 11/02 Kelurahan Cawang.


BAZIS Jakarta Timur juga menyerahkan bantuan untuk anak yatim. Tercatat ada 10 anak yatim piatu yang mendapatkan bantuan, masing-masing anak mendapatkan santunan sebesar Rp.300 ribu.


Kepala BAZIS Jakarta Timur Drs. Dwi Busara mengatakan, ke-15 tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan tersebut tersebar di 8 kelurahan yang terkena dampak banjir beberapa waktu lalu. Bantuan ini diserahkan jumlahnya bervariasi, tergantung kondisi kerusakan atau keadaan fisik bangunan yang perlu direhabilitasi.


“Untuk seluruh dana bantuan pembangunan fisik atau rehabilitasi tempat ibadah atau lembaga keagamaan yang disalurkan berasal dari hasil pengumpulan ZIS di wilayah Jakarta Timur tahun 2013,” kata Dwi. (Kemri)

Terungkapnya Pemalsu Dokumen PK Diharapkan Panglima TNI dan Kapolri Menindak Mafia Otak Kejahatan Tanah



Jakarta, Global Post 
Terungkapnya Otak kejahatan pemalsu dokumen peninjauan kembali perkara No.392 Pk/pdt./2014 Mahkamah Agung RI antara Niman bin Sian melawan Yayasan Sosial Bhumiyamca oleh Lembaga Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Independen di Indonesia merupakan sebuah prestasi. Hal ini harus menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan pemalsu data, terutama bagi mereka para oknum dan mafia pelaku kejahatan.


Terkuaknya kasus tersebut setelah Niman bin Sian dipanggil Polres Metro Jakarta Timur sebagai saksi dalam perkara laporan Suparman pengguna sertifikat No.393/Duren Sawit Jakarta Timur yang diterbitkan diatas tanah Sian bin Katu girik C.328 persil 16 b blok sawah atas penunjukan tanah oleh Zaini dengan pemohon Ny. Raden Roro Suharti yang diukur dan digambar oleh T. Marpaung dari Badan Pertahanan Jakarta Timur seluas 1.173 meter tanggal 12 Desember 1994 dan kemudian dibukukan oleh Drs. Tugiman untuk sertifikat dengan memakai petunjuk warkah sertifikat memasukan data girik. C.57 persil 12 Blok D1.


Upaya rekayasa untuk menerbitkan girik palsu No. C. 3733 persil 12 blok 1 diluar peta lokasi Pondok Kelapa, sebelumnya dengan menunjuk lokasi tanah di Duren Sawit dan memakai akta jual beli palsu No.1334/Jatinegara/1990 Tanggal 18 Desember 1990 antara Soejono Joyo dengan kuasa hukum Yayasan Sosial Bhumiyamca memalsukan tanda tangan Niman bin Sian dan tanda tangan istri Niman bin Sian. 


Akhirnya terbit gambar situasi tanah No.7984/1994 Tanggal 12 Desember 1994 dan ketahuan oleh Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur, ternyata pelaku pemalsuan barang bukti (novun) oleh Letkol Laut Sigit Wahyu Wibowo, SH. M.Hum atas nama Yayasan Sosial Bhumiyamca milik TNI Angkatan Laut. 


Berdasarkan bukti, penggunaan barang bukti baru oleh Letkol Laut Sigit Wahyu Wibowo, SH. M.Hum berupa akta jual beli No.1334/jatinegara/1990 tanggal 18 Desember 1990. Akibatnya sebanyak 100 orang Warga Pondok Kelapa yang diwakili kepala keluarga 20 orang melaporkan Letkol Laut Sigit Wahyu Wibowo, SH. M. Hum Kepada Kepala Pusat Polisi Militer Angkatan Laut sesuai bukti laporan No.PG/19/111/2014/Pomal, Kamis (27/3/2014) di kawasan Kelapa Gading. Laporan tersebut diterima Letkol CPM Seno. K dan pelapor diwakili Niman bin Sian sebagai pelapor, dirinya mewakili 20 orang kepala penghuni kaveling Korps Marinir Pondok Kelapa yang berasal dari Tanah Niman bin Sian yang didampingi oleh Advokat Mudjadid.


Selanjutnya warga Pondok Kelapa korban penipuan kuasa Yayasan Sosial Bhumiyamca melaporkan Mayor Jenderal TNI (Pur) Achmad Rivai Laksamana Madya Angkatan Laut selaku Ketua Yayasan Sosial Bhumiyamca kepada Kapolda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan diduga selaku otak kejahatan pemalsuan barang bukti baru (novun) peninjauan perkara di Mahkamah Agung RI yang menyuruh Sigit Wahyu Wibowo, SH. M. Hum sebagai pelaku kejahatan intelektual sesuai laporan polisi No.TBL.1030/111/2014/PMJ/Reskrimum Polda Metro Jaya dengan ancaman pasal 263 ayat 1 dan pasal 264 ayat 1 KUH pidana yang ancamannya 7 penjara. 


Saat didesak wartawan mungkinkah perkara ini dipeti eskan karena tersangka orang berduit, Mudjadid menjawab kasus ini wajib dikawal panglima TNI dan Kapolri karena kalau tidak pasti yang bersangkutan di KPK kan, ujar Mudjadid tegas. 


Menurut advokat Mudjadid, sebetulnya Letkol Laut Sigit Wahyu Wibowo, SH. M.Hum juga melanggar aturan Undang-undang Advokat No.18 Tahun 2003, karena yang bersangkutan melakukan praktek advokat tanpa ijin Mahkamah Agung/Presiden/Panglima TNI, terlebih kata Mudjadid, Letkol Laut Sigit Wahyu Wibowo adalah otak kejahatan penggelapan tanah Yayasan Sosial Bhumiyamca dan tanah hak milik Rakyat yang berada dalam perpetaan tanah Yayasan Sosial Bhumiyamca.


Lebih parahnya lagi, kata Mudjadid, yang bersangkutan pembuat teror terhadap pemilik tanah yang berasal dari Niman bin Sian bersama ketua RT.01 RW.013 Toha Azhari dengan memalsukan tanda tangan Dr. Ir. Suhermansyah selaku ketua RW 013/07 Kelurahan Pondok Kelapa untuk memfitnah pemilik bangunan kepada wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama dan juga menteror Badan Pertahanan Jakarta Timur untuk tidak menerbitkan sertifikat hak Rakyat Pondok Kelapa.


Adanya bukti kejahatan Sigit Wahyu Wibowo tersebut telah diketahui bukti formil kejahatannya di tempat kejadian perkara, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang disaksikan Priambudi Teguh, SH. MH. Panitera Mahkamah Agung dan Tengku Ilza Nor, SH. M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai saksi kunci tanggal 19 September 2013 dalam permohon peninjauan kembali perkara di Mahkamah Agung dalam menggunakan barang bukti palsu oleh Letkol Laut Sigit Wahyu Wibowo, katanya.
 

Dikatakan Mudjadid, Panglima TNI dan Kapolri wajib menindak Mafia Otak Kejahatan Tanah. Mahkamah Agung RI wajib melindungi hak keperdataan masyarakat jangan sampai tidak meneliti perkara yang diajukan masyarakat dengan aturan yang jelas. Jangan sampai penjahat jadi pemenang dalam berperkara. Karena dewasa ini mafia tanah merajalela mencari mangsa masyarakat buta hukum dan buta huruf, modusnya dengan menggunakan surat palsu dalam berperkara setelah penjabat kelurahan/kecamatan dan Badan Pertahanan dimutasi jabatannya atau bahkan menunggu pemilik tanah meninggal dunia. 


Kadang kala mudah terbongkar kedoknya disaat salah perhitungan, ternayata misalnya, pemilik tanah masih hidup. Sehingga penjabat yang ikut terlibat tak jadi menikmati massa pensiunnya,” kata Advokat Mudjadid memaparkan pengalamannya dalam membongkar kejahatan tanah sejak tahun tujuh puluhan. 


Lebih jauh diungkapkan Mudjadid, pada umumnya otak pelaku kejahatan tanah bekerja sama dengan oknum pejabat juru ukur gambar tanah dan kepala saksi pengukuran tanah. Padahal mereka hanya korban ekonomi karena gaji kecil. Akhirnya menghianati sumpah jabatannya sebagai pejabat lurah dan camat atau badan pertahanan. Demikian juga penyidik polisi dan jaksa serta hakim dalam menegakkan hukum sering merugikan Negara dan Masyarakat. Kalau ini terjadi maka akan sulit hukum ditegakkan, kata dosen spesialis Hukum Administrasi Negara dan Widya Iswara pengajar pegawai negeri sipil dan TNI/Polri yang juga mantan anggota Badan Pembina Hukum ABRI/Oditurat Jenderal ABRI/Team Oditur Jaksa Pusat dimana saat ini dirinya aktif memimpin lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia Independen di Indonesia. (Jer/Red)

Hj. Ramdhyana Nuzul Qadrina, SH : Sebagai Penerus Masyumi PBB Ingin Menegakan Keadilan dan Kepastian Hukum




Jakarta, Global Post 
 Persoalan fundamental yang dihadapi bangsa dan negara kita adalah persoalan Keadilan dan Kepastian Hukum. Ditahun 2014 momentum Pemilu adalah saat yang tepat untuk mengawal perubahan Demokrasi dan Kebebasan, dimana saatnya hukum mengalahkan kesewenang-wenangan. Saatnya Keadilan menjadi landasan bagi kebijakan dan tindakan negara guna mengelimir kesenjangan yang terjadi. Target Pemilu baik Legislatif maupun Pilpres 2014 adalah tonggak awal memulai perubahan Hukum dan Keadilan bagi NKRI ke depan.


            Untuk Mengetahui Lebih jauh bagaimana upaya Partai Bulan Bintang melakukan perubahan diatas, simak wawancara khusus M. Holik dan Jerialita dari Global Post bersama Hj. Ramdhyana Nuzul Qadrina, SH. Caleg DPRD DKI Dapil IV Jakarta Timur  meliputi Kecamatan Cakung, Pulogadung dan Matraman Partai Bulan Bintang No. Urut 2 di Apartemen Gading Icon. Berikut petikannya ;


Apa yang melatarbelakangi Ibu ikut berkompetisi pada pencalegan Tahun 2014 ini ?


Latar belakang saya untuk caleg tahun ini karena Partai Bulan Bintang masih berdasarkan Islam Syariat, karena partai-partai yang lain sudah tidak ada. Kita kan berbasiskan pada Islam, kebetulan saya sendiri caleg syariah dari Partai Bulan Bintang. Saya ingin berjuang karena saya sudah lihat Negara kita sudah penuh dengan korupsi. Dan Moto dari Partai Bulan Bintang adalah Tegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum. Itu merupakan Moto dari Bapak Capres sendiri, yakni Bapak Wisnu. 


Jadi saya dan teman-teman di Partai Bulan Bintang ingin memberantas korupsi, yang sudah banyak sekali terjadi. Bahkan dari hal-hal kecil saja sudah dikorupsi, Lalu bagaimana kita ingin berjalan dengan baik dalam islam, sedangkan dalam islam saling berbenturan, dan tidak ada satu sama lain saling bekerja sama. 


Oleh karena itu, saya sebagai caleg dari Partai Bulan Bintang ingin bagaimana supaya nanti kedepan bahwa Partai Bulan Bintang ini akan menang dan maju, karena dalam visi misi ini ingin menciptakan keadilan, kedamaian, dan Demokratis secara Islami. Terus dalam Organisasi Partai Bulan Bintang kebetulan saya keluarga dari Persis dari Masyumi, jadi memang di dalam Persis itu saya juga sudah didukung oleh Keluarga Besar Persis yang berada di Keramat Asem. Itu berbasis pada Partai Bulan Bintang.



Target apa sebenernya yang ingin Ibu capai ketika nanti duduk di DPRD DKI ?


Saya ingin merubah ya, terutama saya ingin bahwa Majelis Ta’lim itu ingin diperhatikan, karena Majelis Ta’lim itu tidak ada untuk dibayar para guru, karena disebabkan jamaahnya yang datang sedikit. Kalau jamaahnya yang datang sedikit, ketua Majelis Ta’lim nya/maksudnya yang mengajar ngaji itu tidak ada honornya. Honornya itu hanya sedikit saja, honornya dari warganya yang datang pada saat pengajian saja. Kalau warganya sedikit yang datang ke pengajian, sedikit juga kan pemberiannya. 


Jujur oleh karena itu saya ingin Insyallah kalau saya diberi kepercayaan oleh Allah SWT dan amanah, saya pikir bahwa saya harus benar-benar menjadi Anggota Dewan yang Amanah memperjuangkan rakyat. Itu salah satu kenapa saya ingin masuk sebagai Anggota Dewan di Partai Bulan Bintang, karena Partai Bulan Bintang syariat Islamnya masih ada dan memegang aqidah.



Banyak Permasalahan pelik menyangkut Pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin yang terkadang dipinggirkan pelayanannya karena menggunakan JKS ataupun Perobatan gratis yang dirasa memberatkan Rumah Sakit. Apa upaya PBB dan ibu nantinya terhadap masalah ini?


Seperti JKS ya, Itu kemarin juga saya mendapatkan keluh kesah dari warga, saya kebetulan turun di pisangan, bahwa ada di pisangan itu warga ingin minta diperjuangkan karena dia dulu suaminya di Pemda, waktu dulu di pemda waktu suaminya masih oke suaminya mendapatkan asuransi kesehatan, dan setelah diganti kepeminpinannya di Pemda sekarang itu asuransi kesehatan tidak ada. Dan kemarin dia menitip pesan pada saya “Apabila Ibu duduk, tolong bu saya diperjuangkan” karena dulu suami saya di Pemda.





Ini merupakan target Ibu dalam PBB?

Iya, itu salah satu dari target saya sebagai caleg Partai Bulan Bintang.



Target PBB berapa Kursi untuk di DPRD DKI Jakarta?

Kalau ingin saya Partai Bulan Bintang kalau bisa duduk semua, yaitu kan target dari saya ya, tapi kan kita belum tau tentang bagaimana nanti pembagian kursi dalam satu kemenangan pemilu pada tanggal 9 nanti. Kita lihat disitu, tapi saya ingin Partai Bulan Bintang dari setiap Dapil dari Jakarta se-DKI duduk semua. Dari Jakarta Dapil 1,2,3,4 sampai dengan 8, begitu juga dengan DPRD. Tentunya kan dari kita sendiri caleg-calegnya PBB kan kita harus solid dalam internal.



Apa visi, misi Ibu kedepan untuk membenahi Jakarta 5 Tahun Kedepan?

Visi misi saya yaitu ingin memasyarakatkan Indonesia Islami dan Dinami berdasarkan syariat Islam.



Bagaimana dengan Program Jangka Panjang dan Jangka Pendek Anda?

Kalau dari kita sih jangka pendek tidak ada ya, tapi kalau jangka panjang tentunya nanti 5 Tahun lagi akan datang dan Berjaya terus bisa duduk sebagai Anggota Dewan, baik dari DPRD DKI maupun DPR RI. Kebetulan sebenarnya DPD juga ada dari PBB tapi dia Independen, dia dulu Ketua Dewan Perwakilan Wilayah, Bapak Prodoleh Firdaus, itu juga orang DPW.



Sebagai Partai Penerus Masyumi, Keadilan dan Kepastian Hukum Seperti apa yang diinginkan PBB ?


Partai Bulan Bintang berdasarkan Islam memang sebagai penerus Partai Masyumi lebih ingin memperjuangkan dan menegakkan keadilan serta kepastian hukum yang meliputi ; Kepastian hukum yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Penguatan perekonomian syari’ah dalam pengelolaan SDA. Penguatan pendidikan, meningkatkan investasi SDM yang handal. Pengembangan IT yang mendorong kemajuan, maslahat dan amanah. Peningkatan pembangunan infranstuktur yang berkeadilan dan merata. Penataan sistem pemerintahan otonomi yang mampu mengembangkan potensi daerah serta pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. Peningkatan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan nyaman. Pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Penguatan kerukunan antar semua eksponen bangsa. Perlindungan seluruh warga Negara Indonesia yang berada didalam dan luar negeri, terutama perlindungan TKI. Penguatan posisi, fungsi dan peran perempuan yang bermartabat dalam ketahanan serta kemajuan bangsa dan Negara. Peningkatan komunikasi dengan Pers untuk kemajuan bangsa dan Negara. Penguatan modernisasi sistem pertahanan Negara yang mampu mengamankan seluruh tanah air dan kawasan NKRI. Penataan birokrasi yang amanah, efektif dan efisien. Dan terakhir perlunya Pemerintah bersih yang berdaulat dan meningkatkan harkat bangsa. (***)

Tajuk Sku Global Post Edisi 170

 Kompleksitas Pemilu 2014 
         
Tampaknya Konstitusi kita sedang dihadapkan pada krisis legitimasi sosial yang parah bakal dihadapkan pada tugas berat dan mengandung risiko jika salah melangkah bak menepuh air didulang terpercik muka sendiri.

Hal ini dibuktikan dengan langkah calon presiden dari Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dengan langkahnya menjadi capres akan diawali dengan mengajukan uji materi ke MK beberapa waktu lalu mengenai persyaratan pencalonan presiden, terkait Pasal 9 UU No 42/2008 tentang Pemilihan Presiden mengatur persyaratan pencalonan presiden-wakil presiden oleh parpol atau gabungan parpol yang mempunyai 20 persen kursi DPR dan atau 25 persen suara secara nasional.

Dimana dalam Pasal 6A UUD 1945 menyatakan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Konstitusi memang tidak mengatur secara detail persyaratan pencalonan presiden karena konstitusi telah mendelegasikan masalah persyaratan pencalonan presiden diatur dengan undang-undang.

Sekalipun Permintaan uji materi soal pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden juga datangnya dari sejumlah aktivis dan akademisi terkait pelaksanaan pemilu serentak. Permintaan uji materi itu belum diputuskan MK. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, yang sebelumnya kader Partai Bulan Bintang, mengatakan, uji materi UU Pemilihan Presiden soal pemilu serentak masih diproses MK dan MK tak punya target waktu kapan akan diputuskan.

Putusan MK soal uji materi UU Pemilihan Presiden bisa mengubah kontestasi politik. Kita sependapat dengan kajian Soegeng Sarjadi Syndicated bahwa jika MK mengabulkan uji materi UU Pemilihan Presiden, kontestasi politik berubah dan bisa menambah kompleksitas persoalan. Kompleksitas persoalan juga akan ditentukan kapan MK akan memutuskan uji materi UU Pemilihan Presiden? Apakah akan dilakukan sebelum pemilu legislatif 9 April 2014 atau setelah pemilu legislatif 9 April? Apakah putusan MK soal uji materi UU Pemilihan Presiden akan berlaku untuk Pemilu 2014 atau untuk Pemilu 2019, itu juga perlu diperhitungkan.

Kita berharap MK melihat persoalan uji materi UU Pemilu Presiden secara komprehensif dan hati-hati karena putusannya bisa berdampak besar. Selain problem konstitusionalitas, realitas sosial dan politik yang bakal muncul juga harus menjadi pertimbangan hakim konstitusi. Kondisi itu harus betul-betul menjadi pertimbangan karena tingkat kepercayaan kepada MK belum pulih benar dan secara organisasi MK belum lengkap.

Ketua MK Akil Mochtar yang ditahan KPK karena tuduhan korupsi belum dicarikan penggantinya. Sementara proses penggantian Akil Mochtar juga masih akan ditentukan oleh sikap DPR terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1/2013 tentang Perubahan UU MK.

Di tengah krisis kepercayaan publik kepada MK, kita berharap MK berhati-hati saat mengambil putusan uji materi UU Pemilu Presiden. Kesiapan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat harus menjadi pertimbangan serius dari hakim-hakim MK.  (Red)

Ok Fahrial Iswani Terpilih Sebagai Ketua DPK-LPPNRI Kota Bekasi Hanya Menjalankan Amanah



Ok Fahrial Iswani alias Rizal Ketua DPK-LPPNRI Kota Bekasi (dua dari kanan) menyerahkan Naskah Dokumen hasil Musyawarah kepada Sekretaris Jendral, Pramudji Wintolo. N di Jakarta 25 Maret 2014


Bekasi, Global Post - Sebagai ketua Biro Koordinator di Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN RI), Agus Salim mengatakan Demi mewujudkan cita-cita dan tujuan Lembaga tersebut dipandang perlu adanya pedoman keorganisasian, yang memuat ketentuan mengenai struktur dan tata kerja serta tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus dalam sebuah kepengurusan organisasi di semua tingkat, sebagai penjabaran dari peraturan dasar dan peraturan Rumah Tangga LPPN RI. Maka Pengurus LPPN RI Dewan Pimpinan Kota Bekasi harus berusaha semaksimal mungkin mengemban Visi dan Misi LPPN RI secara professional dan bermartabat, kata Agus.

Sementara Sarip menjelaskan kepada Global Post, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dalam rangka pemberantasan korupsi, perlu mendapatkan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah Pusat dengan dikeluarkan PP RI Nomor 68 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Penyelenggara Negara, perlu ditingkatkan demi kemakmuran rakyat Indonesia. 

Untuk membantu merealisasikan program Pemerintah, maka akan mengembangkan organisasi di seluruh Indonesia. Untuk menjalankan organisasi dan program kerja Dewan Pimpinan Nasional, sehubungan Masa Bakti kepengurusan DPK LPPN RI Kota Bekasi  berdasarkan SK DPN LPPN RI Nomo, 321/SK/DPN-LPPNRI/II/11 Tertanggal 15 februari 2011 telah purna tugas pada tanggal 15 Februari 2014.
Atas dasar itu maka kepengurusan DPK LPPN RI Kota Bekasi harus dilanjutkan dengan menerbitkan SK terbaru. Dewan Pimpinan Kota, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPK-LPPN RI) Masa Bakti 2014-2017, demikian penjelasan Sarip.

Masih kata Sarip, Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional LPPN RI (DPN-LPPN RI) Nomor : 382/SK/DPN-LPPN RI/lll/14. Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Kota Bekasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPK-LPPN RI) Masa Bakti 2014 -2017 di tanda tangani DPNLPPN RI, yakni ketua Umum, Ir. Eko Soetikno dan Sekretaris Jendral, Pramudji Wintolo. N. 

Adapun Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat Masa Bakti 2014-2017 terdiri dari Pelindung DPN LPPN RI, DPP LPPN RI Propinsi Jawa Barat, Penasehat 1. Joko Adi Wibowo, SE, 2. Anggiat Hutapea, SH, MM, 3. Naupal Al Rasyid, SH, 4. Budi Raharjo, Dewan Pengurus dipercayakan sebagai ketua, OK Fahrial Iswani (Rizal). Ketua, l. Toto Karsita, ketua, ll. Sadam Hasanudin. Sedangkan yang ditugaskan sebagai Sekretaris, Sarip. wakil sekretaris, Ahmad Syahbana, Bendahara, H. Hemmy S. Wiray, wakil Bendahara, Pradipta Adi Prasetyo, jelas Sarip.

Sementara itu Ok Fahrial Iswani atau yang akrab dipanggil Rizal terpilih secara Aklamasih menjadi ketua DPK-LPPN RI Kota Bekasi Masa Bakti 2014-2017. Acara Musyawarah Nomor : 001/KPTS/Mus-DPK-LPPNRI/Bks/lll/14 Tanggal 12 Maret 2014 di gedung Blu Plaza Caffe The Resto, JL Chairil Anwar Kota Bekasi.

Ketika dikonfirmasi Global Post diruang kerjanya, usai rapat kerja pengurus DPK-LPPN RI Kota Bekasi JL KH. Noer Ali NO.3-3A, Keluraha Jaka Sempurna Kecamatan Bekasi Barat, Ok Fahrial Iswani, mengatakan, “saya harus menjaga Amanah kepercayaan ini. Keinginan pengurus itu bukan hanya janji belaka, namun kinerja nyata dari seorang pemimpin, harus juga dibuktikan untuk mencapai kesejahteraan yang diidamkan oleh masyarakat Kota Bekasi, kami menang belum sempurna, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik, kami mohon do’a dan dukungannya agar saya bisa menjalankan Amanah sebagai ketua Dewan Pimpinan Kota Bekasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPK-LPPN RI) Kota Bekasi. Menjadi seorang pemimpin agar didasari rasa ikhlas mengabdi untuk kepentingan masyarakat, dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami,” kata Rizal  mengakhiri perbincangannya. (Agus)

Wali Murid Resah Oknum Kepsek SD 91 Tahan Dana BLSM

Palembang, Global Post
Sejumlah wali Murid Sekolah Dasar Negeri 91 Mojopahit Kertapati Palembang resah. Pasalnya sudah terhitung beberapa tahun ini, dana BLSM tidak pernah kunjung turun dan dibagikan kepada para murid. Kalaupun ada baru satu kali. Itupun setelah didesak oleh orang tua siswa. Dan untuk selanjutnya dana BLSM tersebut tidak ada lagi kabar beritanya. 


                            Ilustrasi Photo BLSM ( Republika - Photo)

Diduga memang disengaja ditahan oleh oknum Kepsek, melihat perkembangannya dulu kalau seandainya timbul gejala lagi dana BLSM tersebut baru dikeluarkan seperti tahun kemarin. Mereka beramai-ramai mendesak dana BLSM harus segera dibagikan, “ujar salah seorang wali murid kepada koran ini. 


Untuk sementara ia memprediksi berkemungkinan besar masih tersimpan di bank untuk dibungakan, kan lumayan depositonya, ujarnya. Tapi kalau misalnya dalam waktu dekat masih saja tidak dikeluarkan, maka secara pribadi ia akan melaporkan oknum Kepsek tersebut ke diknas untuk meminta pertanggung jawaban. Karena diantara kurang lebih 500 jumlah murid yang bersekolah disitu. Mereka semua membutuhkan, terlebih orang tua mereka rata-rata tergolong dari keluarga yang kurang mampu.


Menyikapi permasalahan ini Tim Pencari Fakta Indikasi Korupsi LSM Tipikor Provinsi Sumatera Selatan akan mendalami kasus ini, jika memang terbukti pihaknya akan melayangkan surat ke instansi yang terkait dengan disertai beberapa tembusannya jika perlu secara hukum. 


Upaya ini dilakukan sebagai tanda rasa kepedulian LSM Tipikor kepada dunia pendidikan. Karena berdasarkan investigasi di lapangan banyak sekali ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para oknum kepala sekolah. Dimulai dari jual beli buku, pungutan-pungutan atau lain sebagainya yang bersifat sangat menyengsarakan para wali murid. 


Ironisnya oknum tersebut tidak pernah jera karena tidak ada tindakan tegas dari atasan, bahkan dalam hal ini kepala alias atasannya dikenal baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Sehingga mereka tidak pernah merasa takut sekalipun mencuat kepermukaan, padahal sudah jelas-jelas menyalahi aturan, seperti halnya kasus ini.


Oknum kepsek SDN 91 Herlina ketika di konfirmasikan Global Post melalui Ponselnya membantah kalau dana BLSM tidak dibagikan “Itu hanya gossip, siapa yang memberi informasi tersebut? Saya tidak takut dengan wartawan dan LSM. Saya juga punya adik LSM,” ujar Herlina menantang. (M. Angkut)
 

Jumlah Pengunjung Sku Global Post

Copyright © 2009. Sku Global Post Redaksi Tegas
Akurat |Jelas