Global Post Terkini:
Selamat Datang di website www.skuglobalpost.com Diberitahukan Kepada Seluruh Wartawan/i, SKU GLOBALPOST dapat mengirimkan berita /artikel pada setiap hari untuk di terbitkan di website Sku Global Post Online Terima Kasih Tertanda Pemimpin Redaksi MIM Holik

    Massa HMI Demo Pemprov Bengkulu Atas Terjadinya Kenaikan Harga BBM

    Bengkulu, Global Post
    Lagi-lagi Demo Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Muslim Indonesia terjdi di halaman Kantor Gubernur  dan Kantor DPRD Bengkulu terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Jumat (21/11/2014) dimulai tepat yang diikuti sekitar 25 pendemo. 

    Sebelumnya massa berkumpul di Sekretariat HMI Cab. Bengkulu Jalan semangka No. 09b Rt. 01 Rw.02 Kel. Panorana Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, kemudian massa melakukan konvoi menuju kantor DPRD Provinsi Bengkulu dan melakukan orasi didepan pintu DPRD Provinsi.

    Kemudian tepat  pukul 09.45 wib perwakilan DPRD Provinsi Bengkulu yang diwakili Kabag Keuangan Drs.Muklis dan Kabag Persidangan Nauril Hayar,SH menemui massa. Perwakilan massa menyampaikan Mosi tidak percaya kepada anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang tidak cepat menyikapi tindakan atas kenaikan BBM.

    Sementara dari Pihak DPRD Provinsi Bengkulu pada kesempatan tersebut menerima atas peryataan sikap yang disampaikan HMI dan berjani akan menyampaikan kepada ketua DPRD Provinsi Bengkulu untuk ditindaklanjuti.

    Merasa mendapat angin segar, massa akhirnya pada pukul 10.10 wib melanjutkan aksinya ke kantor Gubernur Bengkulu dengan melakukan long murch,  setiba digerbang Kantor Gubernur Bengkulu massa langsung berorasi dan meminta perwakilan gubernur untuk menemui massa. Depuluh menit kemudian, tepat pukul 10.20 wib perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu, PLT Sekda Prov. Bengkulu Drs. Sumardi, MM menyampaikan bahwa Gubernur Bengkulu tidak ada ditempat, karena itu pihaknya berjanji akan menyampaikan peryataan sikap HMI kepada Gubernur Bengkulu.

    Korlap Aksi Niko Rioza Oskar, Mahasiswa UNIB dari Fakultas Hukum, Jl.Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu dalam pernyataan sikapnya menolak kenaikan BBM. Perlunya Pemberantasan Mafia Migas, Perlunya Tindakan Represif Pihak Keamanan, Menaikkan UMP dan Meksimalkan Pemberdayaan Pertanian dan Maritim, pintanya. (Bas)

    Peringatan Hari Anak Universal DPRD Kota Bengkulu Adakan Dialog

    Bengkulu, Global Post
    Dalam rangka memperingati hari anak  Universal pada, Kamis (20/11/2014) lalu, DPRD Kota Bengkulu mengadakan acara Dialog Gabungan Komisi I dan III DPRD Kota Bengkulu dengan panitia bersama 16 hari. Orang muda bicara anti kekerasan sexsual bersama yayasan Puspa beserta guru dan murid SD, SMP, SMA Kota Bengkulu.

    Adapun tujuan dialog muda tersebut ialah untuk menciptakan lahirnya sebuah rekomendasi yang pro terhadap pemenuhan hak-hak anak, dan dihasilkan sebuah draff tentang mekanisme perlindungan anak dari perilaku kekerasan.

    Acara tersebut dihadiri oleh Hj. Magdaliansi SH, MH selaku ketua komosi I,  Zulaidi, Mardianti SH, Hotman Nababan SH, Bahyudid Basrah, BA, Rena Anggraini SP, adalah anggota komisi I DPRD Kota, sekretaris komisi III, Reni Heryanti, SH dan Anggota Komisi III Muryadi SH, Rafika, Indra Sukma, Minharsih, Spd.

    Menurut Rafika  selaku pimpinan rapat saat di wawancarai oleh Global Post mengatakan, Sudah semestinya hak-hak anak di kedepankan, hal ini dikarenakan kelangsungan masa depan bangsa dan negara Indonesia tercinta kita ini ada di pundak anak-anak bangsa itu sendiri. Apalagi sekarang sedang marak-maraknya kekerasan terhadap anak di bawah umur, jadi harapan kami khususnya kepada masyarakat kota Bengkulu marilah kita bersama-sama mengedepankan hak-hak anak agar terciptanya generasi penerus bangsa yang potensial dan bisa menjadi putra putri terbaik bangsa, katanya. (Firman Hw)

    Sidang Lanjutan Sengketa Tanah IAIN

    Bengkulu, Global Post
    Akhirnya pada, Rabu (19/11/2014) lalu Persidangan sengketa lahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu kembali di gelar. Sidang kali ini sudah mencapai tahap kesaksian dari pihak para penggugat. Sidang berjalan lancar dan kondusif, satu persatu dari delapan saksi yang diajukan oleh kuasa hukum para penggugat (Fatima Parto cs) memberikan kesaksian di persidangan PTUN Bengkulu terkait sengketa lahan IAIN.

    Namun sangat di sayangkan salah satu saksi dari ke delapan saksi tersebut tidak bisa memberikan kesaksiannya dikarenakan ada hal penting dan bersifat mendadak. Dimana menurut informasi anak beliau (saksi – red) mengalami kecelakaan.

    Akhirnya usai persidangan Yuliswansh, MH selaku kuasa hukum dari pihak penggugat mengatakan saat di wawancarai oleh pers, bahwa pihaknya sangat berterimakasih kepada dewan majelis. “Pada dasarnya kami sangat berterima kasih kepada dewan majelis yang telah mengabulkan permintaan kami, yang mana untuk persidangan mendatang kami meminta untuk menambahkan dua orang saksi lagi, mengingat salah satu dari kedua saksi tersebut dahulu juga pernah mempunyai lahan di dalam lokasi lahan IAIN yang sekarang bersengketa. Dan lahan salah satu saksi tersebut pernah diganti rugi oleh pihak IAIN Bengkulu,” katanya. (Firman Hw)

    Sanggar Adyfa Bengkulu Ikuti PPSS Di Riau

    Bengkulu, Global Post
    Siapa yang tak kenal sosok Ref Andras, pria berkarakter khas ini dipercaya memimpin Taman Budaya Provinsi Bengkulu, hal ini tentu sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 Bab XII tentang pendidikan dan kebudayaan.

    Melihat dari kacamata  Taman Budaya Provinsi Bengkulu dalam pembinaan para seniman, sanggar dan kegiatan yang dilaksanakan di Taman Budaya Provinsi Bengkulu cukup diacungkan jempol karena setiap event maupun acara pementasan di 33 Provinsi di Indonesia, Taman Budaya Provinsi Bengkulu disambut hangat dan mendapat aplous dari seluruh peserta. Demikian dikatakan Straight Manager Erni Minarti kepada Global Post belum lama ini.

    Dalam waktu dekat ini Taman Budaya Provinsi Bengkulu juga akan mengikuti Pameran Pegelaran Seni se-Sumatera di Provinsi Riau. Sanggar yang dikirim untuk mengikuti kegiatan ini, salah satunya Sanggar Adyfa. Sanggar ini akan ditampilkan alias berpentas seni yang mengambil judul “Selayang Ambiak Tanah”.

    Tema atau judul yang diambil kali ini merupakan judul yang sangat berkualitas sebagai garapan baru yang biasanya diangkat di Tradisi Tabot. Keberangkatan team dari Bengkulu berjumlah 26 orang, hal itu dikatakan oleh Kepala Taman Budaya Provinsi Bengkulu Ref Andras, S.Pd belum lama ini di ruang kerjanya.

    Uda Ref, begitu panggilan akrabnya, menambahkan, Provinsi Bengkulu dinilai cukup berprestasi sehingga di tahun 2015 Bengkulu akan menjadi tuan rumah. Oleh sebab itu Uda Ref meminta kepada segenap jajaran pemerintah daerah maupun para seniman dapat mendukung acara tersebut, sehingga Provinsi Bengkulu akan menjadi tujuan dan tumpuan wisatawan domestik maupun mancanegara, karena hal ini akan menjadi pemicu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui bidang Parawisata, katanya. (Willy Andreas)   

    Dishub Tolitoli Kecewa Atas Pembangunan Lapak Di Area Terminal Pasar Susumbolan

    Tolitoli, Global Post 
    Kepala Dinas Perhubungan Tolitoli Najaruddin Lanta, SH sangat kecewa terhadap Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan, serta KUD Pulkas yang membangun di sekitar lokasi terminal pasar Susumbolan tanpa ada kordinasi sebelumya kepada Dinas perhubungan setempat.

    Demikian dikatakan Najaruddin Lanta kepada Global Post belum lama ini, menurutnya ini preseden tidak baik antar Dinas, yang berakibat fatasl bagi lingkup kerja Dishub. “Tidak ada koordinasi, langsung saja main bangun,” tegasnya.

    Sebab ada rencana terminal Susumbola mau di tata kembali sesuai dengan pemafaatannya agar lebih baik lagi kegunaanya, kalau sudah amburadul seperti ini bagaimana. Ironisnya sudah berbagai macam pembangunan yang ada di sekitar terminal tentu tidak bagus kelihatan, seperti pembangunan yang di bangun oleh KUD pulkas seperti lapak lapak yang sudah tidak di mafaatkan oleh para memiik kesannya kumuh. Ada kesan terminal Susumbolan sudah tidak teratur, bahkan semua gerobak gerobak sudah berantakan dan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, ujar Najaruddin.

    Sementara menurut masyarakat Susumbolan Imran saat di temui Global Post mengatakan, hanya membuat proyek mubazir dan tidak bisa dimafaatkan oleh masyarakat, sebab lokasi tidak terlebih dahulu di survey dan dilakukan kajian yang matang, sehingga peruntunkannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

    Sesunggu lapak tersebut di peruntukan kepada anggota koperasi Pulkas yang bergerak pada pedagang keci, ternyata realisasi tidak demikian, siapa saja yang berminat akan di berikan. Diduga ada permainan dalam pekerjaan lapak tersebut, “Ini tugas penegak hukum yang menelusuri tentang anggaran lapak tersebut, karena tidak mungkin anggaran 300 juta, hasil pembangunanya hanya demikian,” katanya.

    Di tempat terpisah, Kadis Koperasi Bakri Idrus, mengatakan tugas Dinas koperasi hanya sekedar memfasilitasi saja. Tujuannya agar semua pengurusan admistrasi yang akan di bawa ke Jakarta oleh pengurus koperasi KUD Pulkas, bisa disetujui oleh kementerian Koperasi, tentang anggaran proyek pembuatan lapak langsung masuk rekening KUD Pukas dan semua pekerjaan yang pengeahui adalah pengurus KUD Pulkas, pungkasnya. (Sar)     

    Pantai Lalos Perlu Campurtangan Semua Pihak Untuk Menjaga kebersihan dan Keindahannya

    Pantai Lalos, Tolitoli, SultengTolitoli, Global Post
    Kecintaannya terhadap lingkungan hidup sudah tertanaman  sejak sekolah menegah atas, sehingga terbawa di mana pun  ditugaskan oleh PT. Pertamina. Karena itu selaku Pimpinan depot pertamina Tolitoli Bambang Suprioyono mengajak seluruh karyawan pertamina untuk  mengadakan pembersihan pantai, karena melihat sekitar pantai banyak sisa sisa bekas botol minuman yang tidak diperhatikan oleh masyarakat.

    Melihat hal tersebutlah maka membuatnya merasa prihatin terhadap kondisi lingkungan pantai, sehngga mencoba mengajak semua karyawan pertamina untuk mengadakan pembersihan  di lingkungan pantai setiap hari jumat dan hari libur yang intinya tidak mengganggu aktivitas di kantor.

    Pembersihan di lakukan hanya di sekitar Pantai Lalos, kalau bisa kita jadikan sampel untuk tempat wisata lain, katanya.

    Menurut Bambang, kecintaan terhadap lingkungan sudah tertanam sejak lama, sehingga tidak bisa melihat lingkungan yang kotor. pantai Lalos sebagai obyek wisata bagi masyarakat Tolitoli dibutuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan pantai, hal ini dikarenakan banyaknya sampah berhamburan dimana-mana, sehingga Ia merasa terpanggil. Atas dasar itulah Bambang mengajak seluruh karyawan pertamina untuk mengadakan pembersihan.

    Kegiatan ini merupakan kegiatan positif. Sehingga Ia terpanggil untuk ikut serta membersihkan lingkungan masing masing. Masyarakat Lalos sendiri sangat menyadari arti penting kebersihan lingkungan, cuman tidak ada yang berani mendahului pembersihan tersebut, kata mantan aktivis lingkungan hidup ini.

    Ia juga merencakankan memberikan  bantuan kepada masyarakat Pantai Lalos berupa kasebo, sehingga pemandangan Pantai Lalos semakin indah dan asri, sehingga para pelancong semakin ingin berkunjung ke Pantai Lalos, sebab disuguhkan dengan pemandangan yang  nyaman.

    Gazebo adalah  tetap bernaung bagi wisatawan lokal maupun manca Negara yang datang mengujunggi obyek wisata Pantai Lalos, serta perlu ada perbaikan sarana maupun prasarana,  sehingga pantai Lalos bisa merupakan asset pemerintah daerah yang dapat mendongrak Pendapatan Asli Daerah.

    Pemerintah sangat berperan dan berkomitmen terhadap lingkungan sebab harus ada keseimbangan  antara pembangunan dan lingkungan hidup, ujarnya. (Sar)

    Jika Pemerintah Tolitoli Tak Ada Niat Perbaiki Jalan, Masyarakat Akan Menutup Akses Jalan Menuju Kota

    Tolitoli, Global Post 
    Masyarakat Tinigi merasa kecewa terhadap pemerintah Kabupaten Tolitoli, karena selama ini jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk beraktivitas sudah mengalami kerusakan yang cukup para. Perhatian pemerintah untuk mempembaiki jalan poros Desa Tinigi selama 15 tahun sampai saat ini belum juga ada realisasi perbaikan oleh pemerintah Tolitoli.

    Demikian dikatakan Jasmin Ardi, SH yang juga selaku pemerhati Masyarakat Tolitoli. Menurutnyan Jalan yang sering dilalu oleh masyarakat Tinigi dan Desa desa lainya menuju kota Tolitoli untuk beraktivitas maupun menjual hasil bumi, sementara desa Tinigi punya kekayaan alam yang melimpah bahkan hampir semua material yang digunakan untuk pembangunan kota Tolitoli dan sekitarnya banyak di ambil dari Desa tersebut.

    Jika dilihat memang konntribusi Desa Tinigi terhadap pembagunan cukuplah besar, karena hampir semua material di ambil dari Desa Tinigi. “Sayangnya jalan ini tidak  pernah di sentuh oleh pemerintah untuk di perbaiki, entah kenapa,” kata Jasmin.

    “Jalan ini sering juga dilewati kendaraan perusahaan perusahan yang mempunyai pabrik batu pecah dan AMP, sehingga memperparah  kerusakan jalan, ditambah lagi musim hujan seperti saat ini. Sementara Pemerintah lebih memproritaskan kepada pembangunan yang bukan semestinya sebagai skala proritas,” tambah Jasmin.

    Jika demikian, kata Jasmin, sama saja artinya pemerintah tidak punya perhatian kepada masyarakat Desa Tinigi, Dan jika benar benar pemerintah dan pengusaha tidak punya lagi niat untuk memperbaikan jalan tersebut, maka jangan salahkan jika masyarakat mengancam untuk menutup jalan karena merasa kecewa. “Intinya masyarakat ingin menutup akses jalan menuju desa Tinigi apapun resiko yang di ambil, karena masyarakat Tinigi sudah bosan dengan janji-janji,” ujarnya dengan tegas.

    Sementara di tempat terpisah, salah satu pengusaha yang mempunyai aset di Desa Tinigi, Suardi Amsal mengatakan sebenarnya domain pemerintah, sebagai pengusaha tentu bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Ketika ada kerusakan jalan yang sifatnya Emergensi atau darurat, pemerintah harus menurunkan alat alat berat yang ada di Dinas pekerjaan umum, kendaraan itu harus dimafaatkan untuk kepentingan masyarakat, kata Bolong sapaan akrabnya.

    Perhatian pengusaha terhadap masyarakat Tinigi sangat lah besar, sebab kami menyadari banyak aset dan materi di ambil dari Desa tersebut, kita siap ketika masyarakat memerlukan, katanya. (Sar)

    Pemerintah Minta Maaf Terkait Bentrok TNI-Polri di Batam

    Jakarta, Global Post
    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang resah akibat peristiwa bentrok TNI dan Polri di Mako Brimob Polda Kepulauan Riau di Tembesi, Batam, Rabu (19/11/2014) malam lalu. Tedjo berjanji pemerintah akan segera menyelesaikan perseteruan kedua institusi yang seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat itu.
    "Saya mohon maaf kepada masyarakat. Kami janji akan selesaikan masalah ini sebaik-baiknya," ujar Tedjo Rabu malam kepada wartawan.

    Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini menilai seharusnya kedua satuan yang berkonflik itu dipertemukan bersama dalam suatu kegiatan. Misalnya, ujar Tedjo, perlunya kegiatan kerja bakti bersama, hingga pendirian pos patroli bersama. "Sehingga mereka bisa saling berinteraksi bersama. Tidak salah paham lagi," ucap Tedjo.

    Menko Polkam ini berharap agar peristiwa bentrok TNI dan Polri kali ini adalah yang terakhir kalinya terjadi. Mengingat posisi Batam yang sangat dekat dengan Singapura, Tedjo pun berharap peristiwa ini tak sampai didengar oleh negara tetangga, pintanya.

    "Itu kan seberang Singapura, tidak ingin sampai terdenar ke sana, kurang baik. Maka kami berharap agar dua institusi ini bisa bersama-sama," harap Tedjo.

    Seperti diketahui, aksi penembakan terjadi di Mako Brimob Polda Kepri di Tembesi, Batam, Rabu (19/11/2014) malam. Situasi saat ini sudah kondusif meski sempat membuat suasana mencekam dan meresahkan warga. Listrik di sekitar Mako Brimob pun padam.

    Ada 3 Pemicu Bentrokan TNI dan Polri di Batam Versi IPW. Dimana bentrokan antara anggota TNI dan Polri terjadi di Batam pada Rabu 19 November yang melibatkan Konflik antara 2 aparat itu pernah terjadi sebelumnya.
    Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, bahwa bentrokan antara anggota TNI dan Polri karena buruknya hubungan psikologis antara kedua institusi aparatur keamanan tersebut.

    Lebih jauh Neta menilai, ada tiga pemicu yang menyebabkan bentrokan TNI-Polri di Batam. Pertama, tidak terkendalinya aksi backing membacking, baik dalam bisnis legal maupun ilegal, yang dilakukan oknum-oknum kedua institusi.

    Kemudian yang kedua, masih membaranya dendam kesumat antar oknum kedua institusi pasca bentrokan 21 Sep 2014 yang menyebabkan empat anggota Batalion 134 Tuah Sakti tertembak.

    "Ketiga, penggunaan seragam loreng militer pada anggota Brimob, yang dinilai sebagai wujud arogansi Polri. Penggunaan seragam loreng pada Brimob telah membuat lapisan bawah TNI tersinggung hingga gampang terpicu emosinya jika berhadapan dengan anggota Brimob," ujar Neta dalam sebuah keterangan tertulis kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (20/11/2014).

    Atas bentrokan tersebut, IPW mendesak pemerintah harus segera memerintahkan Kapolri, Jenderal Pol Sutarman agar mencabut penggunaan seragam loreng pada Brimob. Jika hal ini tidak dilakukan bentrokan TNI-Brimob dikhawatirkan akan meluas ke daerah lain.

    Dengan terjadinya bentrokan di Batam, menurut Neta, pemerintah perlu segera mencopot Kapolda Kepri dan Danrem setempat serta mengevaluasi dan mencopot kepemimpinan TNI-Polri.

    Bagaimana pun bentrokan ini tak terlepas dari kelengahan elite TNI-Polri dalam mencermati dinamika di Batam pasca bentrokan 21 September 2014 lalu, tandas Neta.

    Bentrokan kedua yang terjadi di Batam, tidak hanya menakutkan masyarakat, tapi juga akan membuat investor asing takut masuk ke Indonesia. Padahal sebelumnya dalam forum APEC dan G-20, Presiden Jokowi mengundang para investor agar masuk ke Indonesia.

    "Bagaimana mereka mau masuk jika tidak ada jaminan keamanan di Indonesia, mengingat antar aparat keamanan saja saling tembak dan terus menerus bentrok," tandas Neta kecewa.

    Dalam bentrokan antara anggota TNI dan Polri di Batam Rabu kemarin, Markas Komando (Mako) Brimob Polda Kepri di Tembesi, Kota Batam dilaporkan terbakar saat diberondong tembakan. Satu korban dilarikan ke rumah sakit.

    Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, bentrok antara anggota TNI dan Polri di Batam, Kepulauan Riau, berawal dari saling tatap mata antara beberapa anggota Brimob Polri dan TNI di sebuah kedai rumah makan.

    Menurut Ronny, dari saling tatap tersebut kemudian muncul perselisihan di antara kedua pihak. "Belum tahu sebabnya. Apakah mungkin salah satu pihak kurang dilayani. Jumlah anggota Brimob mungkin di situ (rumah makan) banyak. Anggota TNI sedikit. Lalu ada yang tersinggung," ujar Ronny di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

    Ronny mengatakan, kedua pihak sempat terlibat cekcok di rumah makan tersebut. Hal ini berlanjut ke insiden perusakan markas Brimob. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama karena Kapolda Riau dan Komandan Korem (Danrem) langsung menuju lokasi kejadian untuk menyelesaikan persoalan.

    "Sampai maghrib masih kondusif. Hanya insiden perusakan atau kekerasan terhadap barang," ucap Ronny.
    Terkait insiden penembakan markas Brimob yang terjadi pada malam hari, yang diduga dilakukan oleh anggota TNI, Ronny masih belum bisa memberikan komentar resmi. Dia mengaku masih menunggu penyelidikan yang dilakukan oleh Kapolda Riau.

    "Kejadian sebenarnya, kita masih terus selidiki. Hal seperti ini harus benar-benar valid, dan disampaikan kepada masyarakat dengan benar. Berita yang diperoleh dari media apa saja saat ini masih tunggu informasi dari narsum, dari kapolres, kapolda, dan kasat," ucap Ronny.

    Seperti diberitakan, sejumlah anggota TNI Batalion 134 Tuah Sakti pada Rabu pagi melakukan penyerangan ke Mako Brimobda Kepri di Tembesi, Batam. Dalam penyerangan itu, anggota TNI tersebut sempat melakukan perusakan.

    Peristiwa bentrokan kembali berlanjut hingga Rabu tengah malam. Menurut informasi, baku tembak sempat terjadi dalam peristiwa bentrokan kali ini. (Riz/Nan/Red/Ant)

    Pemerintahan Jokowi Ke Depan Harus Optimalkan Pengawasan Lewat Irjen Kementerian

    Jakarta, Global Post
    Untuk menghemat anggaran pada setiap pos kementrian, diharapkan pemerintahan Jokowi – JK ke depan harus mengoptimalkan tim pengawas internal. “Untuk memutus mata rantai  pengawasan keuangan negara ke depan, tentu presiden harus  memfungsikan team auditor keuangan negara pada instansi pusat dan daerah yang ada dilingkungan kementrian, hal ini akan dapat menghemat biaya, termasuk biaya perjalanan dan penginapan serta lumsum  yang dikeluarkan  Lembaga Badan Pengawas Keuangan Pembangunan,” demikian dikatan Mudjadid Dulwathan kepada Global Post belum lama ini.

    Menurutnya, selama ini mencapai angka triliyunan rupiah uang yang dihambur-hamburkan melalui BPKP, karena itu bila  badan pengawasan keuangan negara dibubarkan dan tenaga aditnya yang lolos uji kompensi difungsikan menjadi pengawas kebocoran keuangan negara di setiap Inspektorat Jenderal  (Irjen) pada masing-masing kementerian baik di tingkat pusat maupun daerah, tentu akan bisa merubah mental para pejabat inspektorat yang notabene sebagai pengawas kearah  penegakan hukum dalam rangka memberantas kejahatan yang terjadi di pusat pusat pengguna mata anggaran keuangan negara.

    Dewasa ini, kata Mudjadid,  pejabat inspektorat hanya pengisi pos jabatan dan belum ada yang bersifat menindak  pelaku korupsi. Itu semua karena inspektorat hanya membina dan pemberi koreksi terhadap pemakai  dan pengeluaran keuangan negara  diluar alur yang ditentukan hukum, sehingga hampir seluruh inspektorat kementerian dan daerah telah lari dari fungsi pengawasan dan penindakan. Bahkan merugikan negara sejak tahun 1999 kesini, demikian ditegaskan Mudjadid, mantan pengawas keuangan yustisi  team oditur jaksa pusat  yang sekarang aktif sebagai pengajar.

    Pada saat ini, ungkap Mudjadid, pemerintah Jokowi dan Yusuf  Kalla sedang mencari terobosan dana anggaran belanja negara untuk pembangunan, karena selama ini raib ditelan biaya pengawasan pembangunan. Akibatnya Indonesia bagai itik berenang diatas air mati kehausan, atau ibaratnya ayam mati diatas lumbung padi karena kelaparan. Ini tidak boleh terjadi, kata sepesialis hukum Administrasi  Negara dan sistem Administrasi Negara NKRI yang memiliki kompetensi untuk mengajar dibidang hukum.

    Lebih jauh dikatakan pria Kelahiran Sumatera Barat tersebut, kita tidak perlu mempertajam arah sumber dana anggaran kepada hasil  kenaikan subsidi asal mau pemerintah membuat sistem distribusi nasional. Mata dagangan dengan pengaturan management pasar dan harga patokan barang hasil pertanian dan pertambangan serta hasil kehutanan dengan jelas.

    “Karena pejabat Kementerian Perekonomian, Industri, Pertambangan dan Perdagangan selama ini tidak mau memakai sprint dalam, karena takut salah pengertian. Maka hampir 100% tenaga sumber daya manusia pegawai negeri berkerja diluar kepentingan publik alias tidak mengerti subtansi  yang jadi kewajibannya kepeda Bangsa dan Negara,” tandasnya.

    Diakhir perbincangannya, Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH. MH. MBL ini mempertanyakan apakah mungkin kita tenggelam bersama mimpi mimpi besar para pemimpin yang tidak punya kesadaran nasional terhadap masa depan bangsa. Sebab menurut hemat dia, bila BPKP dilebur akan dapat menghemat anggaran keuangan negara hingga 80% dari kerugian yang terjadi selama ini.

    Demikian pungkas Widya Iswara Madya di kementeriam Perdagangan dan Ketua Pengerak anti korupsi  dan Ketua Umum Ikatan Pengusa Muslim Indonesia menutup perbincangannya dengan Global Post  dari ruang 80 Mesjid Istiqlal Jakarta Pusat. (Jer/Red)

    SD Negeri 050775 Alur Cempedak Kec. P. Susu Tidak Pernah Di Sekolah

    Pangkalan Susu, Global Post
    Kepala Sekolah SD Negeri 050775 Desa Alur Cempedak Kecamatan pangkalan Susu Hj. Rosni, S.Pd tidak pernah ada di Sekolah. Sebanyak empat kali awak media Global Post berkunjung kesekolah namun sekali pun Kep. Sekolah Hj. Rosni,S.Pd tidak pernah ada di Sekolah.

    Begitu Wartawan Global Post menanyakan kepada semua Guru-guru yang ada di Kantor, beberapa Guru enak aja mengatakan Kepala Sekolah lagi keluar, tanpa memberi alasan yang jelas.

    Diminta kepada KUPT P. Susu sebagai instasi berwenang membina Kepala Sekolah supaya memanggil Kep. Sekolah SD 0750775, atas alasan apa dan kenapa selama dapat bantuan Bloc Green dan dana bantuan Dana DAK justru jarang berada ditempat.

    Kedatangan Global Post ke sekolah tersebut dengan maksud mau konfermasi masalah bantuan Blog Green dan Dana DAK, karena penggunaan Dana Bloc Green itu jelas juklak juknisnya termasuk pemasangan Plank Proyeknya suwa kelola, sementara informasi yang didapat di lapangan pekerjaannya diborongkan, alias dikerjakan orang lain yang melibatkan  Salah satu oknum. (P. Nst)
     


    Copyright © 2009. Sku Global Post - Surat Kabar Umum | Tegas Jelas Akurat Redaksi | Menerima Artikel | Tulisan Kirim Via Email