Global Post Terkini:
Selamat Datang di website www.skuglobalpost.com Diberitahukan Kepada Seluruh Wartawan/i, SKU GLOBALPOST dapat mengirimkan berita /artikel pada setiap hari untuk di terbitkan di website Sku Global Post Online Terima Kasih Tertanda Pemimpin Redaksi MIM Holik



    Kota Pontianak Miliki Jogging Track Untuk Olaraga


                            Penanaman Pohon di Arel Jogging Track Pontianak pada peringatan HMPI.

    Pontianak, Global Post 
    Beberapa konsep Pengembangan ruang terbuka hijau saat ini  terus di laksanakan pemerintah kota Pontianak, di mulai dari pembangunan objek wisata  sampai dengan pembangunan sarana olaraga dengan nuansa alam yang ada di tengah kota, yaitu berupa Jogging Track.

    Seperti yang dikatakan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak H. Fuadi Yusla belum lama ini saat menghadiri Hari Menananam Pohon Indonesia di lokasi jogging track Universitas Tanjungpura Pontianak.

    Dijelaskanya konsep pembagunan jogging track di peruntukan untuk masyarakat Kalbar umumnya Kota Potianak yang senang dengan olaraga ringan seperti jalan santai, saat ini jogging track sudah bisa di pergunakan dan terbuka untuk umum, kami berharap masyarakat merasakan manfaat dan dampak positif di bangunya jogging track ini.

    Dengan lokasi mencapai luas  3 Ha, pihak pemerintah kota setiap tahunnya akan terus melakukan pembangunan serta pengembangan sarana di lokasi jogging track, guna menambah daya tarik masyarakat untuk bersantai sambil berolahraga, untuk lokasi lintasan jogging track kurang lebih sepanjang 800 meter, di jogging track kedepan akan di rencanakan pembangunan fasilitas olah raga di lapangan tersebut dapat digunakan semua warga secara gratis dan menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berolah raga," katanya. Fuadi, yang berharap warga  bisa menjaga areal ini dan menjaga seluruh fasilitas yang terpasang didalamnya.

    Terakhir, Fuadi mengatakan bahwa pembangunan Jogging track untuk memenuhi kebutuhan sarana dan ruang publik di Kota pontianak. Diakuinya pembangunan saat sekarang masih belum terlalu rampung, belum sempurna seperti rencana, namun yang pasti sudah dapat menjawab keinganan masyarakat, karna keseriusan pemerintah Kota Pontianak dalam memenuhi konsep ruang terbuka hijau sangat serius di lakukan. (MIftah) 

    Rajawali Nusindo Gelar Pasar Murah, Harga Gula Pasir di Bandrol 9500 Per/Kg


    Kepala Cabang RNI Group Kalbar H. Pranajaya,SE,MM dan Presdis PT.Sahabat Setia Sarana Jimmy Irwin Rimba ( Baju Merah ) dan beberapa produk Gula Pasri Merk Raja Gula dalam Pasar Murah

    Pontianak, Global Post - Menjelang Perayaan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 Rajawali Nusindo (RNI) Group bekerjasama dengan PT Sahabat Setia Sarana selaku distributor   menggelar Pasar  Murah berupa gula pasir di wilayah kota Pontianak dan beberapa kabupaten di Kalbar. Pasar murah yang digelar  di 10 titik, di antaranya jalan Sepekat, Gajamada 19, Pasar Plamboyan, Pasar Jungkat, Sui Purun, Pasar Mawar, Sui Jawi, Gor Pangsuma, Pasar Pinyuh, Danau Sentarum  mulai Minggu 21 Desember atau menjelang Natal. sampai dengan 28 Desember 2015 menjelang tahun baru 2015.

    Jimmy Irwin, Koordinator Utama sekaligus Presiden Komisaris PT. Sahabat Setia Sarana mengatakan, untuk kali pertama melaksanakan  kepedulian nyata menyikapi kondisi sosial masyarakat serta lingkungan.
    Gelaran pasar murah dengan menjual produck Gula pasir local yang kualitasnya bermutu adalah tujuan kami, karena momentum  menjelang Natal dan Tahun Baru begitu tepat dilakukan untuk meringankan beban masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

    “Apalagi kondisi perekonomian di penghujung tahun 2014  ini diwarnai penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan BBM dan berujung naiknya beberapa harga bahan pokok sembako terutama gula pasir, kata Jimmy di sela-sela peluncuran Pasar Murah Natal dan Tahun Baru, di Komplek Mega Mall Pontianak, Minggu (21/12/2014).

    Jimy  menyatakan untuk pelaksanaan pasar murah Natal ini, pihaknya menggandeng Rajawali Nusindo (RNI) Group  dalam membantu menyalurkan gula murah berkualitas  di kantong-kantong masyarakat kurang mampu.

    Secara total, terdapat 20 ton gula pasir lokal yang disebar di lokasi-lokasi pasar murah tersebut. Setiap 1 kg gula di jual dengan harga 9500 per/kg, dengan jumlah maksimum pembelian 5 kg untuk 1 masyarakat.

    Hal senada juga disampaikan H. Pranajaya, SE.MM Kepala Cabang Rajawali Nusindo Kalimantan Barat saat meninjau kegiatan pasar murah di mega mall Pontianak, dirinya menyakini kegiatan ini sangat bermanfaat  dan bisa di nikmati oleh masyarakat, karena konsumsi gula di wilayah Kalimatan Barat sangat tinggi di banding provinsi lain di Indonesia. “Kami peruntukan pasar murah dengan menjual gula pasir kualitas layak konsumsi untuk masyarakat di Pontianak khsusnya Kalbar, selanjutnya RNI Group juga memperoduksi Gula dengan Merk Raja Gula.

    Dari pantuan Global Post Pontianak antusias masyarakat guna mendapatkan gula murah sangat tinggi, seperti yang di ungkapkan Laili Warga kota Pontianak  merasa kegiatan ini sangat bermanfaat terutama di tengah harga yang melonjak tinggi. Dirinya menghargai bentuk kepedulian dan kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan ini, apalagi kebutuhan gula hampir setiap hari di perlukan ,jika bicara harga normal di toko harga gula mencapai 12000 s/d 13000 per/kg, dan di pasar murah ini hanya di jual dengan harga 9500 per/kg, sangat murah harganya.

    “Atas nama warga Pontianak, dan masyarakat, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Rajawali Nusindo (RNI) Group dan Distributor PT. Sahabar Setia Sarana dalam menggelar pasar murah. Mudah-mudahan tidak berhenti dan terus berkelanjutan,” katanya. (Miftah)

    Tak Dapat Bantuan APBD Dari Pemkab PDAM Kubu Raya Pakai Biaya Sendiri


                                              Uray Wisata Direktur PDAM Tirta Kubu Raya

    Pontianak, Global Post
    PDAM Tirta Kubu Raya  2014  tidak menerima dana bantuan penyertaan modal dari APBD Kabupaten Kubu Raya. Padahal sebelumnya PDAM Tirta Kubu Raya sudah mengajukan dana proposal senilai Rp 6.2 milyar melalui Pemkab Kubu raya untuk pembangunan pengembangan jaringan PDAM. "Sampai akhir Tahun ini dari APBD tidak ada,”  jelas Uray Wisata  Direktur PDAM Tirta KKR belum lama ini di ruang kerjanya.

    Kendati tidak menerima kucuran dana dari APBD untuk penyertaan modal namun di tahun tahun sebelumnya, PDAM KKR  mendapatkan bantuan dari Satker Air Minum Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalbar. Bantuan tersebut untuk pemasangan jaringan instalasi pengolahan air di beberapa tempat di Kubu Raya. Selain itu untuk menopang biaya operasional Kubu Raya hanya berasal dari jumlah setoran pelanggan. Boleh di bilang pakai biaya sendiri, tegas Uray.

    Diakuinya, sampai saat ini PDAM Kubu Raya belum terlalu maksimal dalam hal pelayanan ketersediaan air minum khususnya di Kubu Raya, namun di sisi lain PDAM akan terus memaksimalkan pelayanan terhadap pelanggan, sebagai contoh saat sekarang jumlah pelanggan mencapai 14 ribu pelanggan, dan direncanakan tahun 2015 PDAM Kubu Raya akan menargetkan penambahan pelanggan mencapai 21 ribu.

    Saat ini biaya operasional cukup besar, karena itu pihaknya berharap dukungan pemerintah daerah terhadap kelangsungan PDAM di Kubu Raya sangat di harapkan, hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 16  tahun 2005 kewajiban pemerintah daerah dalam hal pengembangan system ketersediaan air minum di tiap daerah. (Miftah)

    Bupati Pandeglang H. Erwan Kurtubi Lantik Ratusan Pejabat Struktural

    Pandeglang, Global Post 
    Jelang tahun baru 2015 Bupati Pandeglang H. Erwan Kurtubi melantik 251 pejabat struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari eselon II 32 orang, Eselon III 205 orang, dan Eselon IV 14 orang, di aula pendopo Pandeglang, Rabu (31/12).

    Dalam sambutannya Erwan Kurtubi mengatakan, alih tugas maupun alih jabatan bagi pegawai negeri sipil ( PNS) adalah hal yang biasa bahkan merupakan suatu keharusan untuk mengembangkan pola karir seorang pegawai, oleh karena itu hendaknya kepercayaan jabatan ini harus benar- benar disyukuri sehingga tugas yang dibebankan tidak menjadi beban melainkan akan menjadi suatu motivasi yang lebih baik dalam menambah wawasan dan pengalaman dalam bekerja, kata Bupati pandeglang Erwan Kurtubi.

    Lebih lanjut, Bupati Erwan menyampaikan Pelantikan dan sumpah jabatan ini, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan struktur organisasi perangkat daerah kabupaten Pandeglang, yang harus segera diisi dan dilaksanakan pada tahun ini.

    Dengan adanya perubahan struktur organisasi ini harus dijadikan motivasi kinerja bagi saudara yang dilantik saat ini, karena kinerja, dedikasi dan loyalitas saudara akan selalu mendapatkan penilaian dan pengawasan baik oleh pimpinan maupun masyarakat, ujarnya.

    Sementara itu sekretaris Badan Kepegawaian Daerah ( BKD), Syamsudin mengatakan pelantikan kali ini ada yang rotasi, mutasi atau pengukuhan kembali dan ada juga yang naik jabatan, terutama esselon II yang naik jabatan merupakan hasil assismen yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sementara yang lainnya hanya pengukuhan saja, kata Syamsudin. (Maman/Ujang)

    Kasie Ekbang Kalanganyar Dituding Menutup Informasi

    Lebak, Global Post 
              Sudah hampir memasuki tahun kelima semenjak diberlakukan efektif tanggal 1 Mei 2010 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), ternyata masih banyak badan-badan publik yang berusaha untuk menutup informasi yang ada di badan publik. Padahal dalam undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) setiap badan publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.         

    Seperti yang terjadi di kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Ketua Pusat Informasi Warga (PIW) Kecamatan Rangkasbitung, Solihin menuding Kasie Ekbang kecamatan Kalang Anyar  Aan menutup-nutupi informasi terkait kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuaan Desa (fresh money) Pemprov Banten di seluruh desa  yang ada di kecamatan Kalanganyar.

    Solihin mengatakan dalam rangka melakukan kontrol social terhadap kegiatan pembangunan yang bersasal dari dana bantuan desa pihaknya meminta informasi proposal kegiatan pembangunan tiap-tiap desa kepada pihak kecamatan Kalanganyar melalui Kasie Ekbang. Namun pihak kecamatan terkesan mengulur waktu dan tidak bersedia memberikan informasi.

    Solihin menduga ada upaya pihak kecamatan untuk menutupi penyimpangan kegiatan di desa dalam penggunaan dana Fresh money. “Ini patut dicurigai bila kecamatan tidak transparan dengan kegiatan pembangunan di desa, seperti ada upaya menutupi penyimpangan,” kata Solihin yang akan terus memantau penggunaan dana fresh money di kecamatan Kalanganyar.

    Menanggapi permasalahan tersebut  Ketua LSM SAMUDRA MPD Lebak Ade Irwan mengatakan Setiap Badan publik memiliki kewajiban mendukung keterbukaan informasi seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

    Irwan menayatakan, semua aktivitas badan publik yang kegiatannya menggunakan uang negara informasinya harus dibuka selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin mengakses. Kecuali untuk informasi-informasi yang dikecualikan, seperti terkait dengan pertahanan negara. Oleh karena itu pihaknya menghimbau Pihak kecamatan Kalanganyar khususnya kasie Ekbang kooperatif mendukung keterbukaan informasi sekaligus sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.

    Sementara itu Kasie Ekbang Kecamatan Kalanganyar Aan membantah kalau dirinya tidak transparan dan berupaya menutupi terkait kegiatan bantuan keuangan desa, Ia membenarkan bahwa PIW kalanganyar telah meminta proposal kegiatan Dana bantuan desa. Namun pihaknya meminta waktu untuk mempersiapkannya. “Saya minta bersabar, ini soal waktu saja karena pekerjaan saya bukan melayani PIW saja. Apa lagi saat ini saya juga sebagai PJS Desa Kalanganyar,” kata Aan. (Solihin)


    Berita Photo



    Proyek pembangunan kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Lebak yang menelan biaya Rp 4,5 miliar dari APBD Lebak tahun 2013  serta dilanjutkan dari APBD Lebak tahun 2014 sebesar Rp  2,5 Milyar terbengkalai alia mangkrak  . kondisi bangunannya terlihat sangat memprihatinkan. (Solihin)

    13 Kelompok Budidaya ikan di Lebak dapat Program PUMP-PB

    Lebak, Global Post - Dalam rangka mendorong peningkatan produksi, menumbuhkan wirausaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di perdesaan, Kementrian Perikanan dan Kelautan  memberikan bantuan  Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan-Perikana Budidaya (PUMP-PB) Perikanan 2014 kepada 13 Kelompok Budidaya di Kabupaten Lebak.

    Kabid Perikanan  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak Dadang mengatakan kegiatan PUMP-PB diharapkan akan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target produksi perikanan budidaya serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan.  “Program PUMP diharapkan dapat membantu  pengembangan perikanan bagi kelompok budidaya dari usaha pembesaran menjadi pembibitan,” kata Dadang Kepada Global Post. 

    Lebih lanjut ia mengatakan Kabupaten Lebak memilik sumber perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan yang dapat menopang peningkatan pembangunan dan perekonomian masyarakat peredesaan.

    Sementara itu  Ketua Kelompok Budidaya Ikan Mas Mina Mulya Bakti (MMB) Desa Cipadang Kecamatan Cileles  Pulung Sasmita mengatakan  kelompoknya telah mendapatkan bantuan dari Kementrian Perikanan dan Kelautan sebesar 35 Juta melalui rekening kelompok untuk budidaya ikan mas. Dana Bantuan tersebut digunakan untuk pembelian  2000 benih ikan mas serta pakan secara bertahap untuk di budidaya  ikan di empang masing-masing anggota untuk dikembangkan agar dapat meningkatkan penghasilan para anggota yang tergabung dalan Kelompok MMB.

    Pulung menyatakan berterima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan bantuan tersebut. Ia berharapkan  program ini  akan berkelanjutan  sehingga  budidaya ikan ini nantinya menjadi  bentuk usaha yang dapat diandalkan oleh anggota MMB. 

    Hal senada dikatakan Arja, salah satu anggota MMB menyambut baik Program dari DKP, dirinya selaku anggota akan memanfaatkan sebaik-baiknya program dari Pemerintah. "Alhamdulillah saat ini ikannya dipelihara dengan baik di empang milik saya pribadi mudah-mudahan dapat Bermanfaat dan menjadi usaha andalan nantinya," kata Arja. (Solihin)


    Polres Pagaralam Tetapkan 3 TSK Korupsi Baju




    Tersangka Suhardi saat di periksa

    Pagaralam,  Global Post 
    Diawal tahun 2015 ini kepolisian Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Pagaralam menetapkan tiga tersangka korupsi baju hansip atau linmas pada Pilkada Kota Pagaralam 2013 lalu. Ketiga tersangka yakni Suhardi selaku PPTK di Badan Kesbangpol sekarang menjabat di K3P dan PPK Hazril Nopriando Sekretaris Kesbangpol. Sementara pihak pengembang atas nama Lion Samchong dengan CV Sumber Abadi Tekstil Palembang.

    Kapolres Pagaralam AKBP Saut P Sinaga melalui Kanit Pidkor Brigpol Candra Utama mengatakan, penetapan tersangka setelah pihaknya melakukan pengembangan. Dimana, pengerjaan baju hansip di Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Pagaralam dengan Anggaran 2012 dan kegiatan dilakukan pada 2013.
    "Nilai pagu Rp 942.580.380 oleh CV Sumber Abadi Tekstil dengan nilai kontrak Rp 928.979.850," kata dia.

    Menurut dia, kerugian negara yang dilakukan ketiga tersangka yakni Rp 414.882.429 berdasarkan Audit BPKP Nomor SR/742/PW07/5/2014 pada 5 Desember 2014. Dimana, ketiga tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman paling singkat 4 tahun paling lama 20 Tahun Penjara.

    "Pada hari ini ketiga tersangka sudah kita layangkan surat panggilan untuk penetapan tersangka kepada ketiga pelaku yang dikirim pada 2 Januari 2015. Namun, yang hadir hanya satu orang yakni Suhardi. Sementara Hazril belum datang alasan sakit," papar dia.

    Ditambahkan Kapolres Pagaralam AKBP Saut P Sinaga, ketiga tersangka sudah ditetapkan dan panggilan kali ini untuk kembali pemeriksaan guna melengkapi berkas. Namun, hanya satu yang hadir. Tidak menutup kemungkinan akan dilayangkan surat panggilan kedua. Jika tidak juga hadir maka dilakukan panggilan ketiga.
    "Kalau tidak juga hadir akan kita jemput paksa. Namun saat ini dari ke tiga tersangka masih kooperatif," jadi belum di perlukan penjempuan paksa” tegasnya”. (Eddy)

    Publikasi Kinerja Bappeda kab.Bogor


    Kepala Bappeda, Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah, M.Si

    Acara Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2008, Peresmian Data Center Dan Launching Sistem RKPD Online, Sippe (Sistem Informasi Pemantauan, Pengendalian Dan Evaluasi), Simanja (Sistem Informasi Manajemen Jalan) dan Bank Data Online.
    Tantangan global yang dihadapi dunia baik sektor pemerintah maupun swasta, mau tidak mau menuntut semua pihak untuk mempersiapkan diri agar mampu survive dalam menghadapi kondisi tersebut. Peningkatan mutu produk dan jasa yang ditawarkan pun menjadi isu utama. Untuk mencapainya tiada pilihan lain kecuali melakukan standarisasi manajemen organisasi khususnya standarisasi dalam sistem manajemen mutu. Untuk itu, suatu lembaga baik pemerintah maupun swasta perlu menyiapkan kerangka sistem manajemen mutu lembaganya ke arah yang diinginkan sesuai dengan apa yang diharapkan dari pelanggan atau mitra kerja lembaga tersebut.
    Bagi lembaga pemerintah, Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik pun telah mengamanatkan perlunya upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Diperlukan suatu sistem pengelolaan yang apabila diterapkan, secara bertahap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dicirikan dengan sistem birokrasi yang sederhana, inovatif dan sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik sesuai standar nasional maupun internasional.  Sistem inilah yang pada akhirnya diharapkan akan menciptakan clean government and good governance.
    Sehubungan dengan hal tersebut Bappeda sebagai salah satu unit kerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan langkah terobosan dengan menerapkan sebuah sistem manajemen mutu yang berstandar internasional yang berorientasi proses dan “customer focus” yang disebut Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008. Melalui proses yang sangat ketat dimulai dengan tahap persiapan sistem internal dan penilaian audit penerapan SMM ISO 9001:2008, pada bulan Desember tahun 2014 Bappeda Kabupaten Bogor berhasil memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk lingkup Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
    Sebagai tindak lanjut komitmen Bappeda dalam penerapan SMM ISO dan peningkatan kualitas pelayanan maka Bappeda pun secara bertahap membangun sebuah pusat pelayanan data yang dinamakan sebagai Data Center Bappeda.  Data Center ini adalah sebuah pusat pelayanan data di mana Bappeda menghimpun berbagai data sektoral agar dapat diakses dan dimanfaatkan tidak hanya oleh SKPD tapi juga oleh publik.  Harapannya, dengan adanya Data Center ini maka tidak akan ditemui lagi permasalahan yang selama ini dikeluhkan berkaitan dengan data mulai dari kelengkapan, keseragaman sampai kemudahan dalam mengaksesnya.
    Tidak hanya itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Bappeda pun telah dan sedang mengembangkan beberapa sistem informasi yang dibangun untuk membantu Perencana Bappeda dalam melakukan identifikasi permasalahan secara akurat dan menyusun rumusan kebijakan yang tepat sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Beberapa Sistem informasi yang dibangun adalah sebagai berikut:

    1.                  RKPD Online

    Sistem ini dibangun untuk menjawab kebutuhan Bappeda akan suatu sistem yang dapat mewujudkan perencanaan yang dapat:
    -mewujudkan koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan
    -menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar desa/kelurahan, kecamatan, OPD maupun Bappeda sebagai koordinator
    -menjamin keterkaitan dan konsistensi antara  perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan
    -mengoptimalkan partisipasi masyarakat
    -menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

    Beberapa keunggulan dari penggunaan Sistem RKPD Online adalah sebagai berikut:
    -Satu pintu : Interaksi perencanaan dalam satu pintu, baik eksternal maupun internal
    -Pencatatan permanen : Penyimpanan data yang terpadu, terstruktur dan terpusat di dalam sistem secara permanen dan dapat dilihat sejarah pergerakan data tersebut
    -Real time : Pengajuan usulan  dan pengolahan data dapat dilakukan setiap saat 24 jam sehari, 7 hari seminggu
    -Transparansi data : Semua data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tahapan  dan menghasikan data untuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

    Sistem RKPD Online sudah dilakukan uji coba dan sosialisasi kepada seluruh SKPD dan sudah bisa operasional per 1 Januari 2015.

    2.         SIPPE

    SIPPE disebut juga sebagai e-Planning dibangun sebagai sebuah sistem perencanaan dan monitoring berbasis WEB yang terintegrasi mulai dari penyusunan RPJMD, RENSTRA dan RKPD-RENJA SKPD sampai pada tahapan monitoring, pengendalian dan evaluasi untuk setiap program dan kegiatan. Sistem e-Planning juga menyediakan Tool analisis akademik yang dapat dipertanggungjawabkan tentang target makro dan proyeksi indikator makro ekonomi, sosial yang menjadi target dan sasaran didalam RPJMD Kabupaten/Kota.
    Di dalam sistem e-Planning, selain memuat proses penyusunan RPJMD, juga memberikan Tool Analisis Modelling yang berguna untuk mengetahui target dan indikator sasaran RPJMD dalam konteks makro. Kegunaan lain yang sangat penting adalah:
    -Memudahkan dalam menyusun secara berkala rencana baik jangka menengah maupun jangka pendek (RPJMD-RENSTRA, RKPD-RENJA SKPD).
    -Memudahkan dalam penyusunan pelaporan secara berkala pembangunan daerah (LKPJ akhir tahun, LKPJ akhir masa jabatan dan LPPD )
    -Memudahkan dalam menyusun secara berkala laporan Evaluasi Kinerja SKPD dan Kinerja daerah, dengan range waktu triwulanan, tahunan dan lima tahunan.

    3.         SIMANJA

    Hingga saat ini tercatat 458 ruas jalan kabupaten dan ratusan jalan lain dengan status jalan desa, jalan provinsi dan jalan nasional. Pencatatan data ruas jalan, data hasil survey kondisi jalan dan kegiatan penanganan jalan masih dilakukan secara manual sehingga evaluasi dan analisis kegiatan pengelolaan jalan menjadi proses yang rumit.  Oleh karena itu diperlukan suatu sistem atau database ruas jalan dan manajemen pengelolaan jalan yang terintegrasi.  Maka dibuatlah Sistem Informasi Manajemen Jalan disingkat SIMANJA.
    SIMANJA merupakan aplikasi berbasis web  yang dirancang sebagai perangkat atau tools untuk mempermudah identifikasi, perencanaan kegiatan dan alat evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan terkait penanganan jalan di Kabupaten Bogor. Ada pun keunggulan dari sistem informasi ini adalah
    -Client-Server: Database SIMANJA tersentralisasi sehingga memudahkan integrasi data dan laporan serta pemeliharaan data.
    -Multi-User: SIMANJA dapat diakses oleh banyak pengguna sekaligus dalam waktu bersamaan.
    -Web-Based: SIMANJA dapat diakses pengguna dimana saja asalkan terhubung ke dalam jaringan SIMANJA baik melalui LAN maupun internet.
    -Realtime Report: Laporan yang dihasilkan oleh SIMANJA dapat dilihat saat itu juga.

    4. BANK DATA Online

    Kurangnya kemampuan untuk mengumpulkan serta mengolah data-data perencanaan pembangunan serta kurangnya akses data berkenaan dengan perencanaan pembangunan. Perlu disusun suatu basis data pokok yang berisikan informasi-informasi aktual sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk mengolah dan menyajikan data dan informasi yang dapat mendukung terwujudnya perencanaan yang baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor.
    Sistem Informasi Bank Data Perencanaan Pembangunan Daerah telah berhasil dibangun dengan mengakomodir kebutuhan akan bank data yang berisi data-data pokok berkenaan dengan perencanaan pembangunan daerah. Sistem yang dibangun dapat dipergunakan untuk mengelola data-data perencanaan pembangunan daerah yang dikelompokkan dalam empat bagian, yaitu: 
    -Bagian I : memuat Data Umum Kondisi Geografis, Pemerintahan dan Demografis serta Indikator Kinerja Makro.
    -Bagian II : memuat Data pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) Berdasarkan 3 (tiga) Aspek Penetapan Indikator Kinerja Daerah, yaitu (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (2) Aspek Pelayanan Umum; dan (3) Aspek Daya Saing Daerah.
    -Bagian III : memuat Data Pendukung Indikator Kinerja Utama menurut Bidang Urusan.

    Apa yang sudah diraih dan dibangun oleh Bappeda Kabupaten Bogor bukanlah tujuan akhir tetapi justru menjadi langkah awal untuk menjamin konsistensi mutu pelayanannya dan perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement). Beberapa rencana pengembangan sudah kami susun dan akan dilaksanakan di Tahun 2015 ini, antara lain penambahan ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, pembuatan sistem informasi untuk aplikasi yang lain selain pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi yang sudah ada.  Langkah ini dilakukan tidak hanya sekedar memenuhi amanat Undang-Undang tapi diyakini pula akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian visi “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”.

    Semoga dengan rahmat Allah SWT, melalui Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 ini dan segala fasilitas yang sudah dibangun bersama sistem pendukungnya, Bappeda Kabupaten Bogor dapat menjadi unit kerja terdepan yang mempunyai performance, konsistensi dan komitmen sesuai Standar Mutu Internasional dalam pelayanan publik sehingga dapat menjadikan Bappeda sebagai instansi terbaik dalam pelaksanaan kinerjanya dan seluruh kerja keras kami dicatat sebagai amal sholeh  oleh Allah SWT. Amin Ya Robbal ‘Alamin.  (Adv/ dauri)







     


    Copyright © 2009. Sku Global Post - Surat Kabar Umum | Tegas Jelas Akurat Redaksi | Menerima Artikel | Tulisan Kirim Via Email