Redaksi    Tajuk Global Post    Cerpen    Opini    Hiburan    Under Cover    Olahraga    Iklan    Pengunjung   
Tajuk Sku Global Post Edisi 175
Panitia Siapkan 250 Stand Bagi UKM Kopik Pulo Gadung Jaktim Gelar Ramadhan Fair
Terjadi Di Kejari, Kota Bekasi Aksi Kekerasan Atas Wartawan Di Ruangan Seksi Pidum
Kado Ulang Tahun Hadi Poernomo Dijadikan Tersangka Pajak BCA

MK Izinkan KPU Buka Kotak Suara

Jakarta, Global Post

Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan KPU membuka kotak suara, sepanjang melibatkan saksi dari dua pasangan Capres-Cawapres Pilpres 2014.
 
"Mengizinkan termohon untuk mengambil dokumen dari kotak suara yang tersegel untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam sidang MK dengan ketentuan bahwa, pembukaan kotak suara harus dilakukan dengan mengundang saksi dari kedua pasangan calon untuk menyaksikan, mengundang Panwaslu," kata Ketua MK Hamdan Zoelva di Jakarta, Jumat (8/8) lalu.

Saat membacakan ketetapan MK, ia menegaskan bahwa selain melibatkan Panwaslu pada setiap tingkatan, maka pembukaan kotak suara harus memuat berita acara dan keterangan akan dokumen-dokumen yang diambil untuk dihadirkan di ruang sidang MK.

"Membuat berita acara pembukaan kotak suara dengan memuat keterangan dokumen apa saja yang diambil, meminta pengamanan dari Kepolisian," ujarnya.

Hamdan menjelaskan tindakan KPU membuka kotak suara sebelum ketetapan tersebut dibacakan akan diputuskan dalam putusan akhir MK dalam mengadili perkara Pilpres 2014.

"Dokumen yang diperoleh dari pembukaan kotak suara yang tersegel yang diajukan dalam rangka pembuktian di MK oleh termohon sebelum, adanya ketetapan ini akan dipertimbangkan dalam putusan akhir," jelasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Tim Hukum Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengatakan pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum telah melanggar perundang-undangan.

"Untuk itu kami memohon MK menyatakan perbuatan pembukaan kotak suara merupakan pelanggaran melawan hukum, alat bukti yang diajukan terkait pembukaan kotak dinyatakan tidak sah," kata salah satu anggota Tim Hukum Prabowo-Hatta, Didi Supriyadi, saat sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Jumat.

Pihak Prabowo mengungkapkan pembukaan kotak hanya bisa dilakukan KPPS sebelum pemungutan suara, oleh PPS saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa, PPK saat rekap di tingkat kecamatan, KPU Kabupaten/kota saat rekap di tingkat kabupaten/kota dan pembukaan kotak suara karena perintah badan pengawas pemilu atau MK.

"Selain kondisi tersebut di atas, tidak ditemukan ketentuan dalam UU yang membuka ruang bagi KPU untuk membuka suara setelah penetapan Pilpres," kata Didi.

Oleh karena itu, lanjutnya, perintah KPU untuk membuka kotak suara melalui surat edarannya pada 25 Juli 2014 tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena seluruh tahapan Pilpres telah selesai.

"Seluruh kotak suara yang berisi dokumen Pemilu yang tidak dapat dibuka lagi, selain perintah MK," tegas Didi.

Sedangkan pihak Kuasa Hukum Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyatakan bahwa pembukaan kotak suara oleh KPU tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

"Pembukaan dapat dibenarkan asal tidak mengubah dokumen asli," kata salah satu kuasa hukum Jokowi-JK, Henry Yosodiningrat.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis MK Hamdan Zoelva akan memusyawarahkan dengan hakim lainnya dan akan membuat ketetapan.
"Kami akan buat ketetapan pada sidang hari ini, mungkin sidang sore nanti," kata Hamdan. 

Sementara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Jumat, menggelar sidang perdana 11 perkara dugaan pelanggaran kode etik oleh lembaga penyelenggara Pemilu pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Ketua DKPP Jimly Asshidiqie mengatakan 11 perkara yang disidangkan itu adalah bagian dari 12 pengaduan yang masuk ke DKPP, namun satu di antaranya tidak memenuhi syarat untuk diteruskan menjadi perkara.

"Ada 12 pengaduan yang masuk, satu di antaranya sudah di-dismissal karena tidak memenuhi syarat. Sisanya, 11 perkara ini, memenuhi syarat walaupun sebetulnya kalau kami tidak mengetatkan pemenuhan syaratnya akan banyak yang tidak memenuhi syarat," kata Jimly.

Agenda sidang perdana gugatan dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu tersebut adalah mendengarkan keterangan pihak pengadu dan memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan.

"Substansi (pengaduan) sudah oke, tetapi syarat-syarat formalnya masih banyak yang bisa diperbaiki. Jadi kami akan mengklarifikasi terlebih dahulu dan kami beri kesempatan untuk memperbaikinya sampai Senin (11/8)," tambah dia.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan siap dengan segala hal yang menjadi proses persidangan dewan kode etik DKPP.

"Sidang ini merupakan orientasi pengadu, teradu dan pihak terkait serta semua yang terlibat di dalam proses ini. Dan KPU siap dengan segala sesuatunya," kata Husni.

DKPP menggelar sidang 11 perkara dengan teradu Ketua Bawaslu dan empat anggota lain serta Ketua KPU dan enam komisioner lainnya.

"Di sini, DKPP tidak akan menilai institusi KPU, Bawaslu maupun keputusan. Kami hanya mau menilai perilaku individual orang per orang anggota lembaga penyelenggara Pemilu," ujar Jimly. (Well/Jafar MS/Ant)

Tajuk Sku Global Post Edisi 177

Bagaimana kita menyikapi dan memaknai eskalasi politik dalam negeri pasca Pemilu Presiden 9 Juli 2014 lalu, barang kali ini menjadi bahan evaluasi dasar semua pihak, dimana usai perebutan suara yang berlangsung pada 9 Juli 2014, maka kini masyarakat di seluruh Tanah Air disuguhi pertarungan babak kedua antara Prabowo Subianto- Hatta Rajasa melawan Joko Widodo-Mohammad Jusuf Kalla yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Babak ini terjadi karena Prabowo mengajukan gugatan terhadap penyelengaraan Pemilih Presiden (Pilpres) 2014 yang dianggap sarat kecurangan, bahkan sampai dikatakan Kubu No. 1 telah terjadi kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masiv.

Alhasil Sejak Rabu pagi, entah berapa puluh kali terdengar suara sirine dari mobil-mobil petugas keamanan terutama jajaran Polda Metro Jaya yang bertugas melakukan pengamanan fisik sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk hari pertama saja, Polda Metro Jaya harus mengerahkan sekitar 1.500 petugasnya untuk melakukan penjagaan terhadap jalannya sidang di MK yang dijadwalkan akan berakhir pada 21 Agustus 2014.

Akan sebegitu serukah pertandingan babak kedua antara Prabowo-Hatta Rajasa dengan Jokowi-Jusuf Kalla yang oleh Komisi Pemilihan Umum telah dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2014?

KPU telah menyatakan bahwa Jokowi-Jusuf Kalla meraih 70.997.833 suara, sementara Prabowo-Hatta Rajasa mendapat dukungan dari 62.576.444 suara.

Pada 22 Juli, saat KPU masih bersidang untuk memutuskan pemenang pertandingan ini, tiba-tiba mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat itu membuat pengumuman yang mengejutkan.

Putra ekonomon terkemuka almarhum Profesor Sumitro Djojohadikusumo itu menuduh telah terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan secara masif dan terencana. Namun di lain pihak, Jokowi yang dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2014 ini justru menyatakan hal yang sebaliknya.

Penarikan diri Prabowo-Hatta Rajasa yang berbuntut pada pengajuan gugatan ke MK ini kemudian mengakibatkan keluarnya berbagai komentar, baik yang bersifat mendukung, menentang maupun yang netral.
Sementara Refly Harun selaku praktisi hukum menanggapinya dengan celotehan Gugatan itu hanya ngarang-ngarang saja. Namun sebaliknya, sikap membela pengajuan gugatan itu muncul dari partai-partai politik yang mendukung Prabowo- Hatta Rajasa itu.

Dalam Pilpres 2014, Prabowo didukung oleh berbagai partai politik mulai dari Gerindra yang didirikan Prabowo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat Partai Golongan Karya, Partai Bulan Bintang hingga Partai Amanat Nasional yang dipimpin Hatta Rajasa.

Bajkan Idrus Marham selaku Sekjen DPP Golkar mengatakan ada kecurangan, ada cacat hukum dalam proses pemilu ini. Itulah yang kami perangi. Jadi tim Prabowo-Hatta Rajasa berjuang untuk memerangi kecurangan, ketidakadilan dan memerangi semacam pengkhianatan terhadap proses demokrasi.

Keputusan MK ini sangat dinanti-nanti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia baik yang berada di Tanah Air maupun di luar negeri, maka Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara tertinggi di bidang hukum langsung bereaksi untuk meredam ketidakyakinan atau ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga ini.

Tidak ada satu lembaga pun yang bisa melakukan intervensi terhadap MK, demikan tepis Ketua MK Hamdan Zoelva.

Pertanyaan besar benarkah gugatan yang mulai disidangkan pada hari Rabu (6/8) hingga sekitar 21 Agustus tentang alasan gugatan Prabowo-Hatta Rajasa itu, telah terjadi pelanggaran secara masif, dan terencana?
Pertanyaan berikutnya adalah apakah KPU-jika pelanggaran itu memang benar-benar terjadi--tidak membuat langkah antisipasif sehingga tidak bakal muncul kasus gugatan ini?

Pilpres adalah sebuah kegiatan akbar yang tidak hanya melibatkan KPU, Bawaslu hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP tapi juga kedua pasangan capres dan cawapres itu. Kedua pasangan itu memiliki tim kampanye tingkat nasional atau kammas, provinsi, kota atau kabupaten hingga relawan baik dari kalangan parpol hingga tokoh masyarakat, dan juga para ulama.

Pertanyaan mendasar kepada kedua capres dan cawapres serta para pendukung mereka itu adalah apakah mereka itu benar-benar mematuhi secara konsekuen semua peraturan terutama yang dikeluarkan KPU?
Pernahkah mereka secara sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung menjelek-jelekkan atau menjatuhkan lawannya secara tidak sepatutnya?

Selama beberapa tahun terakhir ini masyarakat sudah dicekoki kalimat "siap menang dan juga siap kalah" sehingga pasangan apa pun juga dalam pemilihan presiden, gubernur, wali kota atau bupati harus sadar betul bahwa ada yang menang sehingga ada juga pasangan yang kalah.

Kalimat "siap menang, dan juga siap kalah" tentu sudah diketahui dan disadari juga terutama oleh Prabowo dan Hatta Rajasa yang pada tanggal 22 Juli dinyatakan kalah dari pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Karena itu, Prabowo-Hatta harus bisa memperlihatkan bahwa gugatan mereka itu diajukan bukan karena mereka kalah tapi karena telah terjadi pelanggaran terhadap berbagai peraturan terutama yang diterbitkan oleh KPU seperti tidak dilakukannya pemungutan suara ulang di sejumlah daerah, tidak adanya turut campur jajaran pemerintahan untuk mengharuskan memilih calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Prabowo yang pangkat terakhirnya adalah letnan jenderal TNI dan Hatta Rajasa yang merupakan mantan menteri perekonomian serta besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu tahu benar bahwa jika gugatan mereka hanya berdasarkan kekalahan pada 9 Juli dan bukannya berdasarkan fakta - fakta yang faktual maka akhirnya mereka hanya akan dipermalukan oleh langkah gugatan itu.

Apabila Prabowo-Hatta bisa membuktikan bahwa secara nyata telah terjadi pelanggaran yang masif, sistematis dan terencana maka pemerintah dan KPU, Bawaslu dan DKPPP bisa mendapat pelajaran bagi perbaikan bagi pilpres-pilpres di masa mendatang.

Harapan kita dimasa mendatang hendaknya pada setiap ajang pemilu dan pemilukada hendaknya betul- betul jujur dan adil, sehingga tidak bakal muncul lagi gugatan demi gugatan kepada penyelenggara baik itu pilpres maupun Pemilu Kada di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota pada masa mendatang. Terlebih dengan beban kehidupan masyarakat pada masa mendatang akan tetap berat terutama di bidang ekonomi, kesejahteraan sosial dan politik. Karena itu perlu diantisipasi sejak dini. Kita tunggu saja apa kesmpulan MK adalah yang terbaik buat bangsa ini. (Red)

Laka Lantas Mudik 2014 Capai 3.057 Kasus

Jakarta, Global Post 

Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan dalam data Operasi Ketupat 2014 tercatat jumlah kecelakaan lalu lintas dalam arus mudik dan arus balik Lebaran 2014 mencapai 3.057 kasus.
 
"Kecelakaan yang tercatat dalam Operasi Ketupat selama 22 Juli 2014 hingga 6 Agustus 2014 sebanyak 3.057 kasus," kata Kapolri Jenderal Pol Sutarman dalam acara Analisa dan Evaluasi Operasi Ketupat 2014 di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/8) lalu.

Kapolri menyebutkan, jumlah kecelakaan lalu lintas dalam arus mudik dan arus balik Lebaran 2014 turun sebanyak 618 kasus atau sekitar 17 persen, bila dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 3.675 kasus.

Berdasarkan data Operasi Ketupat 2014, jumlah penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi mudik dalam Lebaran 2014 mencapai 4.424.483 unit.

Angka penggunaan sepeda motor untuk mudik pada 2014 menurun bila dibandingkan dengan Lebaran 2013, yang tercatat sebanyak 5.536.321 unit.

Sutarman mengatakan, turunnya angka pemudik yang menggunakan sepeda motor menyebabkan berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas.

"Termasuk jumlah korban meninggal dunia, luka berat, maupun luka ringan pada musim mudik Lebaran 2014 ini pun menurun," ungkapnya.

Walaupun demikian, Sutarman menilai angka kecelakaan lalu lintas mudik sebanyak 3.057 kasus pada tahun ini masih sangat besar dan masih harus diturunkan.
Oleh karena itu, ia berharap agar tahun depan angka penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi mudik bisa lebih diturunkan lagi.

Menurut dia, hal itu bisa dilakukan dengan membawa atau mengangkut sepeda motor dengan moda transportasi lain, seperti kereta api. "Jadi, sepeda motor yang akan digunakan di kampung halaman bisa dikirimkan dengan kereta api. Sehingga mengurangi kelelahan mengemudi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyampaikan bahwa rute jalur mudik yang paling banyak terjadi kecelakaan lalu lintas adalah Jalur Pantai Utara Pulau Jawa dengan total 232 kasus.

Kemudian, Jalur Selatan 139 kasus, Jalur Tengah 119 kasus, Lintas Timur Sumatera 95 kasus, Jalur Alternatif 81 kasus, Lintas Barat 17 kasus dan Tol sebanyak 67 kasus.

"Kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik ini lebih banyak disebabkan karena faktor manusia, seperti mengantuk dan kelelahan," ungkapnya.

"Walaupun masih banyak kekurangan, saya kira mudik tahun ini lebih baik daripada mudik tahun lalu," kata Sutarman. (Yop/Ant)

Brigjen Boy Rafli Amar : ISIS Jual Sentimen Agama

 Jakarta, Global Post  

"ISIS itu menjual sentimen agama. Indonesia dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, ISIS mempengaruhi orang, seolah-olah mereka berjuang untuk Islam," katanya ketika menghadiri silaturahmi Menteri Agama dengan pimpinan Ormas Islam dan Seminar Nasional terkait ISIS di Jakarta, Sabtu (9/8) pekan lalu.

Padahal, menurut Boy Rafli, ISIS dalam prakteknya menggunakan kekerasan dan mengusung senjata untuk berperang. Mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintahan dan hukum yang ada. "Dalam bahasa hukum, ini bisa disebut tindakan makar," katanya.

Saat ini aspek pencegahan harus lebih diutamakan, kata dia. "Diupayakan jangan sampai visi dan misi ISIS yang di luar negeri menjadi referensi bagi anak-anak muda kita," kata Boy.

Oleh karena itu, kata Boy, Polri menggandeng Kementerian Agama dan para alim ulama untuk mencegah radikalisasi ajaran ISIS menyebar di Indonesia.

Para alim ulama, sebagai pemimpin umat, di masa lalu turut berperan merebut kemerdekaan dengan melawan penjajah. Hal ini bisa ditularkan kepada generasi muda, jangan sampai mereka tidak paham sejarah bangsa, tapi lebih mengikuti sejarah negara lain, ujarnya. 

Diharapkan para tokoh agama bisa memberikan petunjuk dan arti dari sebuah perjuangan, dan makna jihad yang benar, lanjutnya.

"Menegakkan hukum tidak hanya dengan menangkap, tapi juga lewat tindakan pencegahan supaya masyarakat Indonesia tidak terjebak kepada tindakan pelanggaran hukum," katanya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Umum MUI Din Syamsyudin, perwakilan Polri, TNI, BIN, BNPT, pimpinan Ormas Islam dan sejumlah elemen pemerintah dan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Agama menyatakan ideologi ISIS bertentangan dengan prinsip NKRI, kesejarahan Islam dan penyebarannya di Nusantara, karena itu seluruh umat Islam di Indonesia diimbau untuk mewaspadai pengaruh dan kemunculan ISIS karena dapat merusak tata kehidupan yang telah dibangun di atas prinsip toleransi dan perdamaian. (FS/Ant)

Kementerian Agama Kumpulkan Ormas Islam Bahas ISIS

 Jakarta, Global Post
Akhirnya Kementerian Agama mengumpulkan anggota organisasi massa Islam serta pejabat instansi terkait untuk membahas munculnya Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and Syria/ISIS).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membuka pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan organisasi massa Islam, ulama, kiai, tokoh masyarakat, serta pejabat dari Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Perlu kebersamaan semua pihak untuk mengatasi persoalan itu. Karena itu ormas Islam perlu memiliki pemahaman yang cukup sehingga tidak mudah terprovokasi dengan ideologi ISIS," kata Menteri Agama kepada pers usai membuka pertemuan itu di Jakarta, Sabtu (9/8) lalu.

Dia juga menyebut ISIS sebagai organisasi pergerakan berpaham radikal yang tidak hanya memerangi Barat dan Eropa, tetapi sesama umat Muslim pun diperangi. Menteri Agama juga meminta umat Islam Indonesia tidak terprovokasi.

Bukan barang baru

Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, yang menjadi pembicara dalam pertemuan itu, menyebut ajaran yang dibawa ISIS bukan hal baru. "Itu barang baru dengan stok lama," katanya.

Din menjelaskan bahwa gerakan-gerakan radikal semacam itu muncul karena pemahaman agama yang tidak utuh, tak mendalam, serta faktor geopolitik dan ekonomi global. 

Menurut Din, penyelesaiannya harus menyeluruh. Harus ada rasa keadilan global. Misalnya dalam penyelesaian Palestina dan Israel. Dan di intenal agama bersangkutan pun harus dapat diselesaikan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), misalnya soal Syiah dan Sunni, jelas dia.

Lebih jauh Ia mengatakan, seluruh negara Islam dan organisasi pendukungnya harus menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama.

Din berharap, dunia Islam bisa merapatkan barisan dan melakukan konsolidasi untuk memerangi radikalisme.
"Kita ini selalu seperti kebakaran jenggot menghadapi ini. Ketika dakwah pun, dengan berbusa-busa, kerap menampilkan rahmatan lil alamin. Sebetulnya, yang penting, harus ada kemauan kuat penyatuan sikap memerangi radikalisme," katanya. (Well/Ant)

Padat Karya Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Lebak, Global Post 

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Maman Budiman mengatakan Program Padat Karya sangat efektif dalam menyerap tenaga kerja, penganggur maupun setengah penganggur dalam jumlah yang relatif banyak dengan membangun sarana produktif yang dapat memberikan manfaat peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan seperti pembangunan jalan, jembatan turap dan lain-lain.
 
Untuk keberhasilan program ini diperlukan semangat kerjasama dan gotong royong diantara kelompok pengelola dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang tulus dan iklas. Oleh karena itu, kepada seluruh warga desa  penerima bantuan ini agar benar-benar melaksanakan dengan baik, sehingga dapat terus berkelanjutan demi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. 

Menurutnya Pemkab Lebak dalam Program padat karya tahun 2014 telah menggelontorkan dana hibah sebesar 35 milyar untuk 345 desa di kabupaten Lebak. “Ini bentuk Komitmen pemda Lebak dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memutus mata rantai kemiskinan. Saya memberikan apresiasi kepada bupati Lebak H. Iti Oktavia Jayabaya yang telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk program ini,” katanya.

Maman menambahkan Padat Karya merupakan program  pemberdayaan masyarakat yang digagas sejak tahun 2013, yakni di masa kepemimpinan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya. “Saat itu Bupati Jayabaya diakhir jabatannya ingin memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan didesa, maka disusunlah program padat Karya, Alhamdulillah dibawah kepeminpinan  ibu Iti program ini dapat berjalan,” jelasnya. 

Maman menilai program padat karya dapat berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari progres kegiatan yang telah berlangsung. Bahkan ada beberapa desa yang telah menyelesaikan hingga 80 persen. Selain itu ia juga merasa senang karena program padat karya berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Saya merasa senang dan bangga atas partisipasi masyarakat dalam program ini. Di beberapa desa warga berbondong-bondong secara sukarela membantu pembuatan jalan, orang tua, ibu-ibu, bahkan anak-anak kecil membantu membawa batu.Iinilah yang diharapkan pemerintah, yakni adanya partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya, ungkap Maman.

Sementara itu Fasilitator Kabupaten Lebak untuk program Padat Karya Dewi mengatakan program padat karya adalah program dari masyarakat untuk masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya program ini berpegang pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yakni SK Bupati yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2014. Dewi menjelaskan mengenai besarnya Hibah yang diterima desa sesuai dengan proposal pengajuan yang di sampaikan masing-masing desa.

Menyikapi beberapa permasalan di lapangan yang berkaitan dengan Program padat Karya. Aktivis Lebak Novi meminta Pemkab Lebak, khususnya Dinsosnaker selaku satker  agar mengawal program ini dengan baik, sehingga dapat  berjalan sesuai yang diharapkan.

“Pada akhirnya saya berharap kalau memang program ini memberi manfaat baik untuk masyarakat agar dapat lebih ditingkatkan. Kalau bisa semua desa mendapat alokasi yang sama sehingga tidak menimbulkan kecemburuan,” katanya. (Solihin)

Supriyadi : Simpatik Dan Tertegun Terhadap Bocah Penyemir Sepatu


Rejang Lebong, Global Post
Kebanyakan anak sekolah dasar saat hari libur pada bulan ramadhan biasanya menghabiskan waktu dengan temannya bermain dan bergembira. Berbeda halnya dengan ke empat bocah yang terpampang di photo tengah berfose bersama Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong Supriyadi, B.R. A.Ptnh.
 
Pagi itu sekitar pukul 08:20 wib Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong ramai dikunjungi oleh anak anak penyemir sepatu, memelas dan menawarkan jasa. “Om semir sepatu om,,,cuma 4 ribu rupiah,, ayo om buat jajan lebaran,” ,kata salah satu dari mereka. Selasa (22/07) lalu. 

Dalam waktu yang bersamaan selaku kepala kantor pertanahan, Supriyadi yang akrab di sapa Pak D saat itu melihat kedatangan anak-anak tersebut, merasa heran dan bertanya, ini ada apa rame rame datang ke sini,? mau semir sepatu pak, ujar mereka. Mendengar jawaban tersebut  nampak raut wajah Supriyadi iba dan kasihan melihat mereka. Lalu ia bergegas masuk keruangannya, selang beberapa menit ia keluar dan langsung mengumpulkan anak anak penyemir sepatu dan memberikan amplop kepada masing-masing dari mereka. Kemudian mengajak beberapa dari mereka untuk berfose bersama  yang dipetik melalui kamera ponsel salah satu karyawan kantor, tandas Supriyadi kepada Global Post.

"Saya merasa simpatik dan tertegun melihat kedatangan puluhan bocah penyemir sepatu yang seharusnya pada usia seperti mereka dihabiskan untuk belajar dan bermain, kok malah cari uang," ujar Supriyadi. (Ireh)

Ribuan Masyarakat Kikim Kabupaten Lahat Menuntut Terwujudnya Kabupaten Kikim Area

Lahat, Global Post
Aksi demo warga Kikim Area yang terjadi, Rabu (23/72014) merupakan Hari puncak kekesalan masyarakat Kikim Area dan ini merupakan hari bersejarah, dimana ribuan Masyarakat Kikim Area Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan tumpah ruah di jalan Lintas Sumatera tepatnya di Kecamatan Kikim Timur Bungamas untuk melakukan Demo. Aksi ini menunjukan kekesalan untuk menuntut terwujudnya kabupaten Kikim Area yang sudah lama diperjuangkan oleh masyarakat.  Karena seperti yang diungkapkan oleh Ipi Magrang Cawang selaku koordinator aksi Gerakan Masyarakat Kikim Area dalam pernyataan sikapnya antara lain ;
 
Pertama, pihaknya Meminta kepada Bupati Lahat untuk memfasilitasi dan mendorong percepatan terbentuknya Kabupaten Kikim Area.

Kedua, Meminta Kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk tetap berkomitmen atas pernyataan beliau pada hari ulang tahun Lahat beberapa bulan yang lalu bahwa kikim Area akan dimekarkan pada bulan Oktober 2014.

Ketiga, Mendesak pemerintah Pusat dan Komisi II DPR-RI Periode 2009-2014 segera mengesahkan Kikim Area menjadi Kabupaten.

Akibat dari aksi Demo Masyarakat Kikim Area lebih dari 5 Km jalan Lintas Sumatera macet Total dikarenakan aksi massa duduk di tengah jalan lintas dan berorasi, sehingga para pemudik yang akan menuju Propinsi Sumut, Jambi dan Sumbar  serta Kota Lubuk Linggau yang melewati  jalur ini menjadi terhambat.
Masa menyampaikan tidak ada alasan bagi komisi II DPR RI untuk menghambat Proses Pemekaran Kabupaten Kikim Area dikarenakan secara Administratif Kikim Area sudah terpenuhi namun sisa waktu masa jabatan anggota Komisi DPR-RI hanya 2 bulan lagi, mengapa Kabupaten Kikim Area masih belum disahkan ?

Massa juga mengancam apabila aksi ini tidak ditanggapi maka massa akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi. Hal senada juga diungkapkan Ketua GeMKA (Gerakan Masyarakat Kikim Area) Balfas Zaman dan dalam aksi ini GeMKA masih melakukan aksi damai dan tidak ada anarkis. Mudah-mudahan Pemerintah Pusat dan Komisi II DPR-RI dapat segera menanggapi atau menindak lanjuti tuntutan masyarakat. (Tarsidi/Replan Junaidi)

Akan Lahir Generasi Penonton Bila Rendah Budaya Baca

Garut, Global Post
Kemampuan membaca generasi muda saat ini dinilai Bupati Garut H Rudy Gunawan, masih rendah. Kita bisa melihat, sebut Bupati, dari urutan kemampuan membaca tingkat sekolah dasar, Indonesia berada pada urutan 38 dari 39 negara, hal itu juga terjadi di Kabupaten Garut. H Rudy Gunawan menyebutkan, rendahnya budaya minat baca masyarakat bukan semata karena masyarakat kita malas belajar melainkan salah satunya disebabkan kurangnya sarana membaca yang memadai.
 
Saat membuka “Garut Ramadhan Book Fair” di Gedung Bale Paminton Inten Dewata, Jumat (11/7/14) bulan lalu, Bupati menuturkan, tidak hanya itu, menjamurnya media elektronik seperti VCD, Film, Video, Internet, Tayangan Televisi yang terus menerus serta masih dominannya budaya timur atau budaya lisan, turut menyebabkan budaya membaca generasi kita rendah. “Akan lahir generasi penonton dan pendengar, apabila masyarakat tidak pandai mengatur dan mengendalikan waktu untuk sekedar membaca,” ujarnya.

Semua pihak, masyarakat, swasta dan tentunya campur tangan pemerintah akan sangat menentukan bagaimana budaya membaca kembali ditingkatkan. Kebutuhan membaca harus menjadi keharusan apabila kita semua ingin meningkatkan kapasitas. Untuk menambah sarana membaca, keberadaan perpustakaan yang memadai tentunya menjadi suatu keharusan. Kedepan kita akan bangun perpustakaan yang representatif untuk menjunjang keberadaan perpustakaan yang memadai milik pemerintah saat ini, ungkapnya.

“Buku akan membuka pikiranmu, memperluas perspektifmu dan memperkuat dirimu saat yang lain tidak mendapatkan itu”. Melalui buku kita akan menperoleh ilmu pengetahuan bahkan merubah dan memperkaya sikap dan prilaku dalam memandang kehidupan. Dengan buku kita dapat melintasi ruang dan waktu, merasakan pengalaman intelektual tanpa melakukan perjalanan fisik, pungkasnya.

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Garut, H Wawan Nurdin menyampaikan, kegiatan “Garut Ramadhan Book Fair” yang dilaksanakan selama seminggu ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih mencintai buku serta dapat meningkatkan minat dan kebiasaan membaca.

Pada kegiatan ini, selain pameran buku dari berbagai penerbit, masyarakat bisa melihat berbagai arsip dan dokumentasi penting yang merupakan endapan informasi tata pemerintahan kabupaten Garut.

Dalam rangka memperkuat dan meningkatkan budaya membaca, Pada kesempatan tersebut dibagikan 50 box buku yang akan ditempatkan dipusat pelayanan umum, seperti RSU, Apotek, Mesjid, Bengkel, pertokoan serta pusat keramaian umum. Di katakan Wawan, berbagai bahan pustaka akan disediakan dalam bok tersebut agar bisa dimanfaatkan berbagai kalangan masyarakat yang sekedar akan membaca disaat waktu luangnya walaupun dalam keadaan sedang melaksanakan aktivitas kesehariannya. (Syaiful Noor)

 
Copyright © 2010 Sku Global Post. Tegas Jelas Akurat
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda