Pelantikan Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Kab.Malang

Rapat Paripurna Istimewa tentang Defenitiv penetapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Periode 2014 – 2019 yang dilaksanakan pada Sabtu (27/9) .

Pemkab Bogor Kembali Miliki Pasar Representatif

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat serta menambah fasilitas untuk menjadikan daerah promosi kegiatan wilayah di Kec. Cibinong, Pemkab Bogor terus meningkatkannya.

Sertijab Dan Dim 0809 Kediri

Kota Kedirin Global Post Sertijab Dandim 0809 Kediri yang berlangsung khidmat dari Letkol inf Drs.

Aksi Demo FPRKB Tuntut Bupati Kediri Mundur

Kab. Kediri, Global Post Puluhan warga yang mengatasnamakan diri FPRKB (Front Perjuangan Rakyat Kediri Bersatu).

Awas “Kawanan Bajing Luncat” Beraksi di Pantura Subang

Subang Pantura, Global Post Kawanan Bajing Loncat kembali beraksi lagi di jalur pantura Subang tepatnya di Dusun Batang Desa Mandalawangi Kecamatan Sukasari, Rabu (24/9/2014) subuh pekan lalu.

Kamis, 30 Oktober 2014

Proyek Tambal Sulam Jalan Diduga Asal Jadi



Penambalan ulang Jalan Provinsi (Jalinsum) Pakkat-Parlilitan tepatnya Di Ancol Desa Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbahas diduga asal jadi

Pakkat, Global Post
Penambalan ulang Jalan Provinsi (Jalinsum) Pakkat-Parlilitan tepatnya Di Ancol Desa Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbahas diduga asal jadi serta tidajk ada plang nama di depan proyek pembangunan insfrastruktur tersebut.

Pantauan Global Post di lapangan pada, Kamis (16/10) pukul 17.00 wib diketahi bahwa proyek yang dikerjakan oleh rekanan proyek melalui Bina Marga propinsi itu terkesan asal jadi, bahkan kondisinya sekarang ini sudah terlkelupas dan sebahagian sudah berlubang kembali.

Seperti terlihat digambar, bahwa warga yang rumahnya berdekatan proyek tersebut hanya meratapi saja, hal ini seperti ucapnya KS, ia hanya bisa mengeluh saja saat ditemui Global Post.

Di tempat terpisah Wartawan Amati News mengatakan selain tambal sulam dia juga mengatakan banyak proyek di kecamatan Pakkat yang ditemukan tidak terpasang plang proyek, sebab kalau tidak ada plang darimana masyarakat tau berapa anggaran, darimana dan berapa jumlah dananya yang dikeluarkan pada proyek tersebut, ujar Amati News sambil menggelengkan kepala, Sabtu (18/10) kepada Glolobal Post.

Masih menurut dia, seperti pembangunan jalan menuju Sijarango dan menuju Simarsik juga pembangunan balairong dan penataan lokasi puskesmas sementara bangunan yang lama sudah terbongkar masih belum ada plang dan juga rabat menuju pancur pisang. Padahal bukan rahasia lagi adanya UU keterbukaan informasi artinya kalau proyek masih ada yang belum dibuat plang supaya Pimpro menegur pemborong. (SHS)

Kejatisu Tinjau Bangunan Museum Barus Raya

Barus, Global Post
Guna mendalami penyelidikan dugaan korupsi pembangunan Museum Barus Raya, Kamis (16/10/14) siang, Museum Barus Raya  Cek fisik bangunan oleh tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara dan di bantu oleh kejaksaan Sibolga kelokasi pembangunan museum Barus Raya di kawasan Jl. Hamjah Fansyuri Kelurahann Padang Masiang kecamatan Barus.

Dari pantauan wartawan terdapat 6 orang tim yang datang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan 2 orang yang diperbantukan dari Kejaksaan Sibolga di dikawal beberapa orang personil polsek Barus dan warga Barus. Salah seorang warga Barus Iwan dilokasi museum menerangkan, “kami sangat berharap agar pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera menuntaskan masalah dugaan korupsi pembangunan museum Barus yang sampai saat ini masih terbengkalai, jika memang ada tersangka agar secepatnya di tangkap dan jangan dibiarkan berkeliaran,” harapnya.

Sementara Ketua Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut Hendrik Silitonga, SH dan beberapa orang Tim Ahli dari Universitas Sumatera Utara (USU) menerangkan kepada wartawan dilokasi museum Barus Raya, “kami akan cek dulu keberadaan fisik bangunan meseum ini bersama tim ahli yang kami bawa dari USU, saat ini sedang memeriksa bangunan sesuai dengan keterangan keterangan saksi yang kami periksa di kejati sebelumnya, Dantim kita  akan memastikan terlebih dahulu keberadaan fisik bangunan sesuai dengan dokumen yang  diberikan  sebelumnya pada Kejati Sumatera Utara. Untuk pengembangan lebih lanjutnya semua itu ada tahapannya,” ungkap Hendrik menambahkan. (SHS)

Penggunaan Anggaran BALATKOP & UKM Provinsi Jawa Barat Belum Transparan

Bandung, Global Post
Akuntabilitas public merupakan salah satu indicator keberhasilan pelaksanaan program dalam upaya pencapaian sasaran dilingkungan pemerintahan, karena itu akuntabilitas public dapat dikatakan sebagai factor dominan yang dapat dijadikan sebuah acuan dalam menilai keberhasilan kinerja institusi pemerintahan dalam melaksanakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak.

Namun kelihatannya kata transparansi justru merupakan sebuah dengungan yang sangat menakutkan khususnya yang  berkaitan dengan pelaksanaan anggaran di Balatkop & UKM Provinsi Jawa Barat, bahkan ada kesan tabu bagi pengelola anggaran untuk memberikan informasi pelaksanaan anggaran yang dikelolanya kepada public.

Menurut informasi yang diterima Global Post, bahwa adanya rekayasa didalam proses pendaftaran dan pelatihan pencetakan wirausaha baru se Provinsi Jawa Barat yang berlangsung pendaftarannya tanggal 3-31 Maret 2014. Dengan tempat pendaftaran : Dinas Koperasi & UMKM, Disperindag, Dinas Pertanian & Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikan dan Kelautan, Dinas Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas Parbud, Disorda dan Dinas ESDM.

Launching program Pencetakan 100 Ribu Wirausahawan Baru dilaksanakan di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung Jawa Barat pada tanggal 13 Maret 2014 oleh Balatkop dengan jenis usaha :  (1) Jasa konveksi/jahit.(2) Jasa Salon.(3) Makanan & minuman.

Masih lanjut sumber, Peserta yang hadir dari Kab/Kota se Jawa Barat.  Namun fakta yang kami temukan dilapangan tidak semua yang hadir pada saat Launching  di Gedung Sabuga tersebut memenuhi sembilan syarat yang telah ditentukan, soalnya mulai dari umur sampai pada tingkat pendidikan dan jenis usaha melenceng dari yang menjadi syarat.

Selain itu dikabarkan dari sisi politiknya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada saat itu lagi digadang-gadang ingin mencalonkan dirinya sebagai Wakil Presiden yang rencananya mendampingin Prabowo.
Maka mereka yang hadir saat Launching tersebut kriteria yang telah di syaratkan tidak dipersoalkan, yang penting Gedung  Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung Jawa Barat ramai oleh  para peserta, pungkasnya.

Sementara surat konfirmasi dan klarifikasi nomor 014/GP-pwkjabar/2014 tanggal 13 Oktober 2014 belum mendapatkan tanggapan. (Herman. S)

Terkait Pemkot Bandung Duduki Tanah Warga Ribuan Massa GMBI Geruduk Gedung DPRD Kota Bandung

Bandung, Global Post
Ribuan massa dari LSM GMBI, Jangkar, dan Brantas, datang ke  gedung DPRD Kota Bandung  Jalan Sukabumi, Kamis (23/10). Kedatangan para pengunjuk rasa mempertanyakan kasus tanah di daerah  Kelurahan Darwati Kec Rancasari Kota Bandung  yang saat ini kepemilikannya dikuasai pihak pemerintah  Kota Bandung tanpa adanya kekuatan bukti kepemilikan yang sah.

Dalam pernyataaan sikapnya GMBI sudah selama 6 tahun menjadi pendamping ahli waris. Momod cs yang diberi kuasa untuk mendampingi para ahli waris dalam membantu menyelesaikan persoalan tanah warisan hak milik adat persil No.116 S.I.Kohir No.551 yang dahulu dikenal terletak di blok Lembang Badak/Desa Tegal Luar/Kec Buah Batu Kab Bandung.

Semula seluas 7.100 M2 yang setelah pemekaran tahun 1987 menjadi 4.351 M2 yang saat ini dikuasai dan diakui kepemilikannya sebagai tanah milik desa oleh pemkot Bandung tanpa mempunyai kekuatan pembuktian peralihan kepemilikan antara pemilik Ny. Hj. Rohanah kepada desa Cipamokolan.

Untuk itu kami dari keluarga besar GMBI beserta teman-teman LSM dan Ormas lainnya yang mempunyai  visi dan misi seperjuangan untuk bersama-sama memperjuangkan hak atas tanah milik masyarakat yang di aku, dicaplok serta dikuasai tanpa dasar apapun dengan mengatas namakan kebijakan pemerintah.

Sementara itu menurut Ketua Umum DPP LSM GMBI Fauzan Rahcman, kedatangan kita ke gedung DPRD Kota Bandung ini terkait dukungan dari DPRD Kota Bandung, sebab DPRD secara politik mempunyai hak politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Bahkan hari ini saya sangat bangga dengan kinerja anggota Dewan Kota Bandung. Sebab kedatangan kita langsung diterima oleh Ketua DPRD nya, dan kami masih menyimpan harapan kepada seluruh anggota DPRD Kota Bandung untuk turut memperjuangkan hak masyarakat yang dizholimi oleh Pemkot Bandung.
Semua media tauh, bahwa kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Jabar oleh Pak Momod cs, berdasarkan LP No.LP.B/149/II/2014/Jabar tanggal 24 Februari 2014. Namun belum ada tanda-tanda bahwa Pemkot Bandung berniat baik terhadap warganya.

Lanjut Fauzan, saya bersama teman-teman tidak ada kata menyerah untuk memperjuangkan hak masyarakat yang tertindas, karena itulah kewajiban kami selaku LSM turut mendampingi sampai hak masyarakat yang dizholimi didapatkannya kembali, tegasnya. (Herman. S)

Banyak Proyek Di PSG Badan Geologi Harus Diusut

Bandung, Global Post
Banyaknya proyek di lingkungan Pusat Survey Geologi Badan Geologi yang terindikasi KKN, hal tersebut disampaikan Wakil Ketua LSM Berantas Korupsi Indonesia (BKI) Toni Curtis. Menurut Toni, saat ini KPK ingin mengusut indikasi penyelewengan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2011- 2013 sudah tepat sekali.
            
Mengingat beberapa proyek/kegiatan yang dikerjakan oleh Pusat Survey Geologi Badan Geologi yang diketahui pada saat itu  Pejabat Pembuat Komitmen nya (PPK) Asep Mulyana Efendi, SH banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang berpotendi merugikan keuangan Negara, bahkan Asep Mulyana disebut-sebut sudah beberapa kali memenui panggilan penyidik, baik dari Polda Jabar maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Seperti Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Museum Tsunami di Nanggro Aceh  Darusalam sebesar Rp.36.030.000.000,- selanjutnya dalam HPS pada saat pelelangan sebesar Rp.27.501.660.000,-  Lucunya lagi, penawaran sebesar Rp.33.088.888.000,-  dari PT. TRANSKOMINDO REKATAMA dijadikan pemenang, apakah itu bukan dikatakan rekayasa?

Lanjut Toni, selain harus dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum tentang pengadaan peralatan dan perlengkapan Gedung Museum NAD juga terkait pembagunan situs Tsunami PLTD Apung di Banda Aceh.

Sebab kata Toni, bahwa masyarakat  Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh telah menyurati Presiden RI dan DPR-RI terkait adanya indikasi kejanggalan dan kecurangan yang di lakukan oleh PT. Transkomindo Rekatama sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan situs tsunami PLTD Apung di Banda Aceh, proyek ini merupakan proyek dari Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM senilai Rp. 25 milyar.

Pembangunan situs Tsunami PLTD apung tidak sesuai spek yang ada, ada kecerobohan yang sangat fatal yang di lakukan kontraktor salah satunya pihak  pelaksana tidak mengerjakan menggali tanah di bawah kapal dan tidak membuat bantalan dari beton sebagai penyangga kapal agar kapal PLTD apung tidak langsung di atas tanah, ini bisa menggakibatkan terjadinya korosi sehingga lama kelamaan akan berkarat dan kapal akan rusak dengan sendirinya.

Lebih lanjut Toni mengatakan, seharusnya pekerjaan saluran keliling yang di buat dengan ukuran besar dan sangat dalam padahal fungsinya bukan untuk mengalirkan air limbah, pekerjaan tiang pancang yang terlalu banyak pada seluruh tiang-tiang jembatan naik ke kapal yang terbuat dari besi padahal beban tangga /jembatan tidak seberapa dan telah cukup kuat dengan di buatnya umpak yang cukup besar.

Dan pekerjaan kolam air mancur yang terlalu mewah dengan tujuan dapat merekayasa harga setinggi mungkin dan dapat meraup keuntungan yang besar serta tidak adanya papan nama proyek sampai sekarang padahal item perkerjaan ada dalam RAB akhir Desember 2011 realisasinya baru 60 persen.

Indikasi  KKN terkait  kegiatan The High Resolution Airbone Geophysical Surveys Project Phase 1 Papua Indonesia 2010, perusahaan pemenang adalah PT. Intan Angkasa Air Service  KSO GPX Survey dengan penawaran Rp. 45.315.000.000,00. adalah dapat kita lihat pada Izin Usaha, Perusahaan Pemenang mengantongi Izin Usaha dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan adalah Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal, artinya Perusahaan ini bukan bergerak dalam Bidang Konsultansi.

Tahun Anggaran 2011 pemenang  HRAGSP, Phase 2 Papua, Indonesia 2011 juga PT. Intan Angkasa Airservice Komplek KIMU, Jl. Pintu Gerbang Tol Cibitung Desa Gandasari, Bekasi  dengan harga penawaran sebesar Rp 68.940.000.000,00.

Dan tahun 2012 The High Resolution Airborne Magnetic & Radiometric Maluku dimenangkan kembali oleh PT. INTAN ANGKASA AIRSERVICE KSO GPX Survey dengan harga penawaran sebesar Rp. 43.807.639.000,00.

Oleh karena itu Toni berharap pada KPK untuk membongkar dokumen di KESDM terutama pada Pusat Survey Geologi Badan Geologi yang di Bandung, dari dokumen yang kita miliki, bahwa beberapa paket kegiatan di bawah tanggungjawab Badan Geologi khususnya Pusat Survey Geologi untuk diusut, katanya. (Herman. S)

DPRD Jabar Membuka Ruang untuk Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Bandung, Global Post
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Ida Hernida memberikan apresiasi kepada kalangan organisasi masyarakat yang mampu mengkritisi  secara objektif setiap kebijakan atau perda yang dibuat oleh DPRD Provinsi Jawa Barat.

Demikian hal yang  mengemuka saat Ida menerima audiensi dari Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat di ruang tamu DPRD Provinsi Jawa Barat (14/10). "Kami tentunya selalu menginventarisir setiap Perda yang telah dibuat dan melihat apakah masih cocok dengan kondisi masyarakat atau tidak. Hal ini salah satunya didasarkan dari masukan atau aspirasi dari masyarakat sendiri," terang Ida.

Karena itu menurut Ida, pihaknya sangat menyambut baik setiap keinginan masyarakat untuk menyampaikan dan memberikan aspirasi kepada DPRD Provinsi Jawa Barat.

"Kami siap untuk menerima dan menyalurkan bahkan kalau perlu menjadwalkan audiensi dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat kalau memang dikehendaki."

Dalam audiensi tersebut, Humas HTI Jabar Luthfi Afandi, MH mengemukakan maksud kunjungan ke DPRD Provinsi Jawa Barat selain untuk bersilaturahim adalah untuk memperkenalkan keberadaan HTI yang selama ini banyak dipahami secara tidak tepat oleh masyarakat.

"Kami ingin memperkenalkan gagasan, program kerja serta cita-cita kami kepada masyarakat, yang salah satunya terdorong untuk ikut menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat melalui kegiatan edukasi serta advokasi bagi masyarakat."

Menurut Luthfi aksi-aksi yang selama ini dilakukan HTI hanyalah bagian kecil dari kegiatan yang dilakukan oleh HTI. Menurutnya, pihaknya jauh dari cara-cara kekerasan karena yang dilakukan adalah melalui dakwah serta pemikiran dan kajian.

Sementara itu, senada dengan apa yang disampaikan Sekretaris DPRD, Kabag Perundang-undangan, Denny Yusuf yang juga turut mendampingi menyampaikan pula bahwa ruangan untuk menerima aspirasi sangat terbuka di DPRD Provinsi Jawa Barat, terutama dalam penyusunan  perda yang nantinya akan berguna untuk memperkaya materi bahasan. (Herman. S)

Senin, 27 Oktober 2014

Pengukuhan DPRD Provinsi Bengkulu

Bengkulu, Global Post
Akhirnya tepat pada hari Selasa, 14 Okober 2014 pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu telah dilangsungkan acara Rapat Paripurna Istimewa dengan Agenda Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Propinsi Bengkulu Masa Jabatan 2014 - 2019.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Prop. Bengkulu Ikhsan Fajri, S.Sos, didampingi oleh Gubenur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, Wakil Gubenur Bengkulu Sultan B Nadjamudin Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prop. Bengkulu.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bengkulu tersebut dihadiri oleh unsur FKPD Provinsi Bengkulu diantaranya Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Brigjen Pol. Drs. M. Ghufron, MM, M.Si, Danrem 041 Gamas Kolonel Inf. Achmad Sudarsono,SIP, Danlanal Bengkulu Letkol. (P). Amrin Rosihan Endro Tomo), 45 orang Anggota DPRD Propinsi Bengkulu priode 2014 - 2019 beserta keluarga, Ketua KPU Propinsi Bengkulu, Ketua Banwaslu, Para Bupati se-Propinsi Bengkulu, para Staf Ahli, para Rektor, Para Kadis, Para Ka Badan, Ka Kantor, Ketua Parpol Propinsi Bengkulu, Tomas, Toga dan Todat, serta tamu undangan yang berjumlah ± 750 orang.

Adapun Pimpinan DPRD Propinsi Bengkulu 2014-2019 yang dilantik yaitu : Ketua ; Ikhsan Fajri, S.Sos (PDI-P), Wakil Ketua I ; H. Edison Simbolon, S.Sos (Demokrat), Wakil Ketua II ; Soeharto, SE (Gerindra), dan Wakil Ketua III ; H. Kurnia Utama, M.Si (Golkar).

Adapun susunan acara dalam kegiatan tersebut meliputi; Pembukaan, Pembacaan Surat Keputusan dari Mendagri RI No. 0161.17-3827 th. 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu Priode 2014-2019. Sekaligus Pengambilan Sumpah Pimpinan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Provinsi Bengkulu serta dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah.

Kegiatan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bengkulu Dengan Agenda Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2014 - 2019 tersebut selesai pada pukul 11.00 Wib, situasi aman terkendali. (Enj/Bas)

Dituduh Serobot Tanah, Warga Desa Kelurahan Padang Serai Berang

Bengkulu, Global Post
Warga Desa Kelurahan Padang Serai Rt 09 Rw 03 Kec. Kampung Melayu berkumpul di kediaman ketua Rt setempat untuk menanyakan adanya rumor yang berkembang belakangan ini, terkait permasalahan lahan/tanah yang mereka tempati selama puluhan tahun, belakangan ini berhembus rumor bahwa Warga Rt 09 Rw 03 Kelurahan Padang Serai tersebut yang telah menyerobot lahan/tanah yang mereka tempati ini, Kamis (16/10/2014) lalu.

Hal ini bermula ketika salah seorang warga Rt 09 Rw 03 ingin mengajukan pembuatan SKT melalui ketua Rt setempat, nyatanya saat pak Rt 09 menghadap ke kantor Kelurahan Padang Serai, pihak kelurahan selaku pemerintah kelurahan setempat tidak berani untuk mengeluarkan SKT tersebut. Alasannya status tanah tersebut masih dalam sengketa. “Ini semua di karenakan lahan/tanah di Rt 09 Rw 03 masih dalam sengketa,” kata  Muhamaddin,  lurah padang serai kepada ketua Rt 09 Rw 03.

Mendengar hal tersebut, maka seluruh warga Rt 09 Rw 03 berkumpul di rumah ketua Rt.untuk menanyakan kejelasan masalah ini.

Menurut para warga kalau memang benar bersengketa kami ingin tau siapa orangnya, tanahnya dimana, dan atas dasar suratnya apa? “Kami sudah lama tinggal disini sejak tahun 1984 hingga sekarang, dan selalu saja ada rumor yang mengatakan bahwa tanah yang kami tempati ini bersengketa dan di klaim oleh pihak lain. Kalau memang benar kami ingin tahu siapa orang yang mengaku (mengklaim-red) tanah yang kami tepati puluhan tahun ini. Pokoknya hari ini juga kami ingin kejelasan tentang permasalahan ini,” katanya.

Dengan adanya tindakan masyarakat tersebut akhirnya ketua Rt 09 langsung melaporkan permasalahan ini ke camat Kampung Melayu, hal ini dilakukan karena Lurah Padang Serai, Muhammadin tidak berada di tempat.

Tak selang berapa lama akhirnya Camat Kampung Melayu, Mitrul Ajsmi datang menemui warga, beliau menjelaskan bahwasanya warga Rt 09 Rw 03 jangan terpancing oleh isu-isu yang tidak jelas, karena sampai saat ini belum ada pihak yang menuntut apalagi mengklaim tanah tersebut.

Beliau mengatakan yang namanys sengketa itu kalau sudah ada yang menuntut, ujar pak camat kepada warga Padang Serai Rt 09 Rw 03. Setelah mendengarkan penjelasan dari camat, akhirnya emosi warga sedikit redam dan warga pun membubarkan diri dengan teratur.  (Ferry Hw/Hrd)



GMCB Minta Kejari Kota Bengkulu Segera Menetapkan Tersangka Kasus Dana Bansos Tahun 2012/2014 Diduga Melibatkan Walikota

Bengkulu, Global Post
Aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Masyarakat Cinta Bengkulu (GMCB) mendesak Kejari Kota Bengkulu segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan agar tidak menghilangkan barang bukti kasus dana Bansos Pemkot Bengkulu tahun 2012/2014 yang diduga melibatkan Walikota Bengkulu Helmi Hasan CS. Selasa (30/9/2014).
            
Aksi yang digelar dihalaman kantor Kejari kota Bengkulu melibatkan Gerakan Masyarakat Cinta Bengkulu (GMCB) terdiri dari 15 orang, masing-masing terdiri dari Korlap aksi, Agus Suparmin, 38 tahun dan Ketua umum forum Komunikasi LSM.

Massa sebelumnya berkumpul di Sekretariat GMCB Provinsi Bengkulu  Jl. Pangeran Natadirja KM. 7,5 No.50 Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu. Massa menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat menuju halaman Masjid Al-Taqwa, kemudian selanjutnya berorasi didepan kantor Kejari Bengkulu.

Dalam aksi tersebut masa menggunakan alat peraga berupa 1 unit Megaphone, 7 buah Pamplet dan 2 buah spanduk. Perwakilan massa yang berjumlah 5 orang tersebut diantaranya Agus Suparmin Als.Agus Kisut, Suherman, Rojes, Isbowo Afandi, Yuskandani dan Muhar Rozi melakukan hearing dengan Kajari Bengkulu, Wito, SH.MH.

Adapun isi tuntutan aksi diantaranya, meminta Kejari Bengkulu untuk segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti atas kasus dana Bansos Pemkot Bengkulu tahun 2012/2014 yang diduga melibatkan Walikota Bengkulu Helmi Hasan CS.

Kemudian Mengusut tuntas kasus Bansos tanpa pandang bulu (tebang pilih) minimal hingga akhir tahun 2014 sudah masuk ke Pengadilan. Melakukan audit penerima Bansos dan mempublikasikannya. Dan Melakukan audit kerugian keuangan Daerah akibat penyelewengan dana Bansos.

Sementara tanggapan Kajari Bengkulu saat menerimana pernyataan sikap atas tuntutan GMCB menyatakan bahwa, Kejari Bengkulu menerima aspirasi yang disampaikan oleh massa GMCB dan juga menyampaikan bahwasanya kasus Bansos Pemkot Bengkulu akan menjadi prioritas Kejari Bengkulu untuk menuntaskan kasus tersebut sampai tuntas, dan masyarakat silahkan untuk dipantau perkembangannya.

Dan masih kata Kajari, apabila massa GMCB, LSM ataupun masyarakat Kota Bengkulu mempunyai informasi/data terkait kasus ini maka Kejari Bengkulu sangat butuh hal tersebut dan kiranya dapat sampaikan kepada Kejari Bengkulu.

Wito, SH.M.Hum berjanji kepada para pendemo akan mengusut kasus ini hingga tuntas, dan beliau tidak takut akan intervensi dari pihak manapun juga, karna beliau selalu ikhlas dan lillahi Ta’alah dalam mengemban tugasnya.

Setelah hearing selesai perwakilan massa meminta Kajari Bengkulu untuk menandatangani surat pernyataan sikap sebagai bentuk aspirasi mereka diterima oleh pihak Kejari Bengkulu. Kemudian massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 14.30 wib.

Aksi menyoroti dana Bansos yang seyogyanya kembali digelar pada, Senin (20/10/2014) pukul 09.30 wib, bertempat di Kantor Kejati Bengkulu. Massa berkumbul di  Jl. Merapi Raya No.04 Kel. Kebun Tebeng Kota Bengkulu. Namun gagal dilaksanakan karena tidak mendapatkan izin dari Kepolisian. Aksi tersebut rencananya akan kembali digelar pada, Rabu 22 Oktober 2014

Bertindak selaku Korlap dalam aksi tersebut Tommy Hardianto, 29 tahun pegawai Swasta. Sementara Penanggung Jawab aksi Syech Sasriponi Ronggolawe, Ketu FPI Kota Bkl. Orator  Syech Sasriponi Ronggolawe dan Tommy Hardianto.

Adapun jumlah massa yang dikerahkan pada aksi tersebut sekitar 50 orang dengan dilangkapi alat peraga seperti ; Mobil Komando+sound system 1 unit, Spanduk 2 buah, selebaran 100 lembar, Bendera 4 buah dan alat peraga 1 paket.

Adapun isi tuntutan aksi tersebut diantaranya ; Menuntut kepada pihak Kejari untuk menyelesaikan kasus dana Bansos Kota Bengkulu. Kemudian meminta kepada Kejari Bengkulu untuk melakukan penahanan pihak yang terlibat kasus dana Bansos. Meminta Kejari Bengkulu melakukan audit penerima dana Bansos dan meminta Kejari Bengkulu untuk tidak tebang pilih dalam menetapkan Tersangka kasus dana Bansos yang diduga merugikan negara Rp. 12,2 M.

Tangkap Dan Adili Korupsi Dana Bansos Kota Bengkulu Rp 12,2 Milyar

Sementara Aksi Unjuk rasa  sebelumnya juga berlangsung, Kamis 16 Oktober 2014 pukul 10.00 s/d 12.00 wib bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang akan dilaksanakan oleh Gerakan Masyarakat Cinta Bengkulu dengan melibatkan sedikitnya 50 orang. Bertindak sebagai korlap aksi saat itu Agus Suparmin, 40 tahun, Ketua umum forum Komunikasi LSM yanag beralamat Jl.P Natadirja KM 7,5 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Dalam aksinya GMCB meminta Kejari Bengkulu menetapkan Helmi Hasan,SE sebagai Walikota Bengkulu dan Kabag Kesra Pemda Kota Bkl sebagai tersangka dalam kasus dana Bansos tahun 2012 s/d 2014. Kemudian meminta Kejari Bengkulu memberikan kejelasan terhadap proses hukum Bansos Kota Bengkulu dan Meminta Kejari Bengkulu melakukan audit kerugian keuangan Negara/Daerah terkait Bansos Pemda Kota Bengkulu. (Bas/Fir H.W)

Raperda Tentang Induk Pembangunan Kepariwisataan & Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Malang


Lilik Afiyatul Jannah

Malang, Global Post
Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa Industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama.

Kegiatan Kepariwisataan pada perkembangannya telah menjadi industry pariwisata dan merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi. Pada daerah-daerah yang memiliki obyek wisata sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Potensi pariwisata baik yang berupa wisata alam dan wisata budaya yang sangat besar seyogyanya dikelola secara tepat sehingga akan banyak membantu kelangsungan alam dan budaya untuk pengembangan serta kelangsungan pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Keterlibatan tersebut akan menumbuhkan rasa keingintahuan dan rasa memiliki sehingga memotivasi masyarakat untuk terus menerus belajar dan lambat laun akan tumbuh kesadaran akan pentingnya pemeliharaan alam dan budaya sebagai aset pariwisata dari diri mereka sendiri.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran berbagai pihak terhadap lingkungan dan isu-isu tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan telah memberikan kontribusi terhadap pandangan pentingnya prinsip-prinsip wisata berkelanjutan. Prinsip pariwisata yang diharapkan dapat mempertahankan kualitas lingkungan, mempertahankan budaya, memberdayakan masyarakat lokal dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal, kawasan dan pemerintah. Acara Paripurna yang di hadiri oleh Ketua , Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Malang Bupati Malang, Wakil Bupati Malang, Para Anggota Forum Pimpinan Daerah atau Yang Mewakili, Sekretaris Daerah Para Staf Ahli Bupati dan Para Pejabat Pemerintah Kabupaten  Malang. Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma wanita Persatuan dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Malang.

Pada kesempatan tersebut,  Lilik Afiyatul Jannah selaku Juru Bicara mengatakan, Di dalam pembangunan kepariwisataan di daerah tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu :

Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, serta hubungan antara manusia dengan lingkungan.

Kemudian Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proposionalitas. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, Memberdayakan masyarakat setempat.

Lalu Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Dan Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan Internasional dalam bidang pariwisata.

Perubahan paradigma bernegara dari sentralistik menuju desentralistik telah melahirkan konsep otonomi daerah sebagai sarana untuk mewujudkan kemandirian dan demokratisasi di daerah. Dengan perubahan paradigma tersebut membuka peluang untuk mengubah arah pembangunan nasional dan wawasan penyelenggaraan Negara dari paradigma politik dan ekonomi menuju paradigma hukum yang demokratis bagi kesejahteraan segenap warga Negara.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Negara yang berwawasan hukum, maka hukum dan sistem hukum itu sendiri juga perlu direformasi terlebih dulu. Mengacu pada pendapat tersebut, maka isu sentral reformasi itu dapat dibagi ke dalam tiga agenda besar yaitu : Pertama dapat disebut dengan agenda reformasi institusional yang terus menerus perlu dilanjutkan penataannya sampai terbentuknya institusi yang kuat dan fungsional dengan derajat kelembagaan yang rasional dan impersonal. Agenda kedua reformasi instrumental yang menyangkut upaya-upaya pembaruan mulai dari konstitusi sampai ke peraturan-peraturan pada tingkatan terendah.

Agenda ketiga yang dinamakan dengan reformasi budaya, yang menyangkut orientasi pemikiran, pola-pola perilaku dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat luas yang perlu dikembangkan dalam rangka mendukung proses pelembagaan sistem dan mekanisme kehidupan kenegaraan yang diidealkan di masa mendatang.

Instansi-Instansi yang dikelola oleh pemerintah dan bekerja dengan tujuan menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan masyarakat tentunya harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara benar. Masyarakat kini dapat meminta informasi yang mereka butuhkan dengan tujuan transparansi demi kebutuhan bersama yang disebut informasi publik.

Terbitnya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini menjadi salah satu titik terang akan good governance yang di idam-idamkan selama ini. Melalui Undang-undang ini, diharapkan transparansi dan pemerintahan akan meningkat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasi-hasil yang dicapai. (YP)

Terwujudnya Lampung Barat Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing


Bupati lampung Barat Drs. Hi.Mukhlis Basri, MM saat menerima Penghargaan dari pemerintah Pusat atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan th 2013 dengan capaian standar dalam akuntansi dan pelaporan k

Lampung Barat, Global Post
Tanggal 24 September merupakan hari sangat bersejarah bagi Kabupaten Lampung Barat. Karena pada tahun ini Kabupaten dengan julukan “Bumi Beguai Jejama Sai Betik” ini telah genap berusia 23 tahun.  Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu dari 15 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 1991 tanggal 16 Juli 1991 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1991. Dalam usianya yang ke-23 tahun ini sudah banyak berbagai pembangunan yang dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang didukung DPRD dan seluruh elemen masyarakat melaksanakan  pembangunan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat 2012–2017 yang merupakan pedoman dalam merumuskan program kegiatan pembangunan setiap tahunnya. Dalam bidang ekonomi, ketercapaian tujuan pembangunan antara lain terlihat dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan pengurangan jumlah penduduk miskin.

Kondisi perekonomian Lampung Barat saat ini cukup menggembirakan dan cenderung berkembang dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16 persen serta adanya peningkatan pendapatan perkapita pada tahun 2013 mencapai 9,18 juta rupiah lebih atau naik 15 persen dari tahun sebelumnya.  Kemudian menurunnya Rumah Tangga Miskin (RTM) sebesar 9,43 persen atau menurun dari 20.869 RTM menjadi 18.901 RTM, hal ini juga mengindikasikan membaiknya perekonomian di Kabupaten Lampung Barat.

Selanjutnya tingkat Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks kelangsungan hidup, indeks pengetahuan dan indeks daya beli, Kabupaten Lampung Barat terus mengalami peningkatan. Seperti Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat berada pada angka 70,61 atau naik sebesar 0,44 poin dari tahun sebelumnya. Selama ini, pemerintah daerah berupaya untuk mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia melalui pelaksanaan serangkaian Program Pelayanan Pendidikan Sekolah Gratis, Kesehatan Masyarakat Gratis, dan Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis pada tahun 2014 mengupayakan adanya manajemen pengelolaan dan pelayanan yang lebih baik serta mendukung penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Disamping itu pula, program pelayanan pendidikan sekolah gratis dan peningkatan kualitas tenaga kependidikan yang dilaksanakan terus diupayakan guna meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

Dalam menjamin ketersediaan serta kecukupan pangan dan gizi masyarakat, pemerintah daerah telah memastikannya melalui serangkaian program revitalisasi pertanian, perikanan dan ketahanan pangan dengan fokus meningkatkan produksi komoditas pertanian. Hal tersebut terlihat dengan pencapaian kinerja pembangunan pada tahun 2013 yaitu produksi Gabah Kering Panen (GKP) Kabupaten Lampung Barat sebesar 123,7 ribu ton. Kemudian subsektor peternakan tahun 2013 terlihat dengan adanya peningkatan populasi sapi sebanyak 7.099 ekor dan populasi kambing sebanyak 71.330 ekor, serta subsektor perikanan dengan produksi perikanan air tawar mencapai 2.093 ton pertahun.

Pada subsektor perkebunan, pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus mengupayakan peningkatan produksi, mutu produk, kemitraan pemasaran produk yang dihasilkan seperti pada komoditas kopi, kakao, lada, dan aren. selain itu juga mendorong adanya peningkatan pendapatan petani perkebunan melalui diversifikasi komoditas dan integrasi ternak baik dilahan warga maupun dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (hkm). Beberapa produk unggulan daerah (PUD) Kabupaten Lampung Barat yang memiliki daya saing (kompetensi) yang terus dikelola adalah kopi robusta, industri kopi bubuk, pisang, cabe, aren, dan wisata alam.

Upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terkait dengan ditetapkannya Wilayah Kerja Pertambangan Suoh-Sekincau, pemerintah daerah terus memfasilitasi proses pemanfaatannya melalui PT. Chevron Geothermal Suoh-Sekincau, dengan mengupayakan adanya alih fungsi lahan menjadi wkp panas bumi, sehingga diharapkan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Kebijakan dalam bidang sarana dan prasarana dasar dilakukan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti sarana transportasi, sarana irigasi, sarana penerangan, sarana air bersih serta fasilitasi umum lainnya.

Di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam proses pembangunan, pemerintah daerah melaksanakan kebijakan untuk mendorong gerakan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat melalui program Gerakan Membangun Masyarakat (GMBR), yang saat ini telah memasuki tahun keenam. Pelaksanaan program tersebut, selain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur di pekon juga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat berupa peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja dan meningkatnya akses ekonomi masyarakat.  Dan yang sangat membanggakan bagi daerah ini adalah dibidang pengelolaan keuangan pada tahun 2013, pemerintah Kabupaten Lampung Barat meraih predikat ”Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) yang keempat kalinya.

Kedepan berbagai program pembangunan lainnya yang akan terus dioptimalkan pelaksanaannya antara lain : Pertama, Pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Danau Ranau – Lumbok serta Kawasan Rest Area Sumber Jaya sebagai objek wisata potensial daerah.

Kedua, Pengembangan Kawasan Sekuting Terpadu sebagai pusat sarana prasarana publik. Ketiga, Pengembangan Kawasan Agropolitan Way Tenong dengan Kopi Robusta sebagai komoditas inti yang didukung dengan pengembangan komoditi lainnya, sarana prasarana ekonomi, dan pertumbuhan industri kecil menengah serta industri peralatan perkebunan. kawasan ini merupakan pusat dari enam kecamatan sentra penghasil kopi lainnya yang terhubung langsung dengan sentra klaster industri kopi Lampung Barat di Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam. Dan keempat, Memfasilitasi pengembangan kawasan pusat penghasil kopi luwak Lampung Barat di Kelurahan Way Mengaku.

Selama tahun 2013 dan 2014 ini berbagai prestasi diraih Lampung Barat diantaranya : (1) Juara Tiga lomba pekon Tingkat Provinsi; (2) Juara Satu Sepak Bola Nusantara tingkat Provinsi.  Selain itu Lampung Barat meraih 29 penghargaan baik nasional maupun propinsi. (Edial/adv)



Rabu, 15 Oktober 2014

Operasi Pasar Gas 3 Kg Di Pangkalan Brandan Warga Menggunakan Foto Copy KTP

Panglanbrandan, Global Post 
Operasi pasar untuk gas bersubsidi di Pankalanbrandan warga diwajibkan bawa foto copy KTP. Khusus di Kecamatan Babalan berpusat di jalan Kalimantan para warga terpaksa menagntri dengan membawa foto copy KTP, kata Faisal, Minggu (5/10) warga Pangkalanbrandan. Menurutnya warga harus membawa KTP guna menghindari warga dari daeah lain di luar kec. Babalan.

Dalam beberapa Minggu ini di kota Pangkalanbrandan gas bersubsidi langka, kalaupun ada para pangkalan menjual dengan harga diluar HET. Beberapa warga mengeluhkan harga yang dipatokan penjual Gas, mulai dari Rp 18.000 sampai harga tertinggi Rp 25.000.

Hal ini terjadi karena aparat hukum kita tidak pernah menangkap pelaku kejahatan ekonomi seperti penjualan gas subsidi dengan harga tinggi sehingga para agen atau pangkalan penjual gas tidak takut mendapat sanksi dari pihak PT Pertamina.

Ditempat terpisah aktivis Pers Kab Langkat Adam Malik, SH ketika diminta tanggapannya mengatakan diduga ada mafia gas bermain di Kab Langkat, khusunya wilayah Teluk Aru. Apalagi Teluk Aru merupakan daerah penghasil gas kenapa bisa langka, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dari PT. Pertamina. Mobil tangki pembawa gas setiap hari keluar membawa gas untuk dimasukan ke SPBE Gebang yang jaraknya sekiyar 15 KM dari Pangkalanbrandan, namun gas tetap langka di Pangklanbrandan, papar Adam. (Hamdani)

Masjid Al Azhar Tanah Rendah Kelurahan Alur Dua Sembelih 7 Hewan Qurban


KetuaPaniia Andi Z Siregar, SH Memakai kaos merah dan krem (kiri) bersama Imam Masjid Al Azhar H Nukman Ismail memakai  baju kaos berlengan panjang sedang membacakan nama umat islam yang berqurban di halaman Masjid Al Azhar

Pangkalanbrandan, Global Post
Panitia pelaksana hari Raya Idul Adha 1435 H Masjid Al Azhar Tanah rendah Kelurahan Alur Dua kecamatan Sei Lepan Kab. Langkat sukses melaksanakan penyembelihan 6 ekor lembu dan  1 ekor kambing. Penyembelihan hewan tersebut dilaksanakan dihalaman komplek masjid, turut hadir dalam penyembelihan tersebut Imam Masjid Al Azhar H. Nukman Ismai serta berbagai elemen masyarakat Tanah rendah.

Menurut Ketua Panitia Andi Z Siregar, SH yang juga Kepala Humas Masjid  Al Azhar ketika dikonfirmasi Global Post, Minggu (5/10) mengatakan bahwa hewan kurban yang terdiri dari enam ekor lembu dan satu ekor kambing merupakan bentuk partisipasi masyarakat Tanah rendah yang ikhlas berkurban dalam menjalankan ibadahnya.

Dalam kesempatan itu Andi  juga memberikan penjelasan bahwa ada sekitar 400  kepala keluarga  (KK) yang akan menerima daging kurban, dan yang bertindak sebagai penyembelih hewan kurban H. Nukman Ismail, kata Andi Z Siregar, SH mantan Ketua Panwaslu Kec. Sei Lepan. (Marjono)

Selasa, 14 Oktober 2014

Proyek Jembatan Molor Kado Bupati Indramayu Menuai Masalah

Indramayu, Global Post
Proyek Jembatan raksasa di Desa Pabean Udik, Kecamatan Pasekan, hingga kini, terbengkalai. Pemerintah Kabupaten Indramayu terkesan salah langkah dalam melaksanakan pembangunannya. Hingga menjelang akhir masa jabatan Bupati Indramayu, Hj. Anna Shopanah akan tiba, namun pembangunan jembatan tersebut tak kunjung usai.

Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Indramayu, Hj. Anna Shopanah, pada 2015 mendatang, terdapat sebuah program pembangunan yang belum tuntas dan harus dipertanggungjawabkan dihadapan publik, yakni sebuah proyek jembatan yang telah menelan biaya milyaran rupiah.

Jembatan raksasa dengan pilar terpancang diatas sungai Cimanuk itu oleh Dinas Bina Marga Indramayu direncanakan sebagai penghubung lalu lintas masyarakat, sekaligus sebagai penunjang prestasi daerah. Akan tetapi, Pembangunan infrastruktur yang satu ini, kian menyedot perhatian masyarakat tatkala pelaksanaannya terhenti selama dua tahun anggaran berturut-turut.

Kepala Dinas Bina Marga Indramayu, Omar Syah, melalui Kepala Bidang Jembatan, Sutiyono, saat dikonfirmasi beberapa wartawan, dikantornya mengatakan kelanjutan proyek Jembatan Pabean masih dalam proses perundingan. “Pembangunan jembatan itu sudah mencapai tahap dua, sedangkan 2013 - 2014 berhenti karena disana perlu adanya pembebasan tanah milik masyarakat yang kini masih dirundingkan mengenai harganya. Mudah-mudahan pada 2015 nanti, proyek tersebut bisa dilanjutkan,” Papar Sutiyono.

Dikatakannya, tanah milik masyarakat yang akan dibebaskan, oleh Tim P2TUN akan diukur kemudian dibayar sesuai NJOP yang ada, namun bila ada ketidaksesuaian mengenai harga sehingga mempersulit jalannya pembangunan, maka pengadilan yang akan memutus untuk dieksekusi.

Meski demikian, rencana pembebasan tanah di lokasi jembatan tersebut terlanjur menuai  kontroversi, pasalnya selama dua tahun berturut-turut, oleh pemerintah belum juga ada kepastian pembelian lahan milik masyarakat sekitar. Bahkan, perundingan yang dilakukan di ruang data II, menemui jalan buntu.

Masyarakat pemilik lahan bersikukuh meminta harga Rp. 3 juta - 5 juta per meter, tetapi Pemerintah Kabupaten Indramayu yang diwakili oleh Kabag Pertanahan, Ali Sukmajaya, Kabag Pengendalian Program, Suryono, juga turut hadir dalam ruangan itu Kepala Seksi Bidang Jembatan Dinas Bina Marga, Wempi, menyampaikan kemampuan pemerintah membayar tanah tersebut senilai Rp. 800 ribu per meternya.

Ditengarai, Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak sanggup untuk memenuhi permintaan harga yang ditawarkan masyarakat pemilik lahan, sehingga berkali-kali perundingan dilakukan, alhasil tidak ada kesepakatan kedua belah pihak.

Sebelumnya, Sutiyono akan menghadiahkan Tiga Pembangunan Jembatan sebagai kado masa berakhirnya Bupati Indramayu periode 2010 - 2015, yaitu Jembatan Pabean (Indramayu), Kali Perawan (Bongas) dan Jembatan Cibogor (Widasari). Sebuah karya pembangunan Dinas Bina Marga Indramayu yang dapat dilaksanakan oleh Sutiyono, selama Bupati Hj. Anna Shopanah memimpin.

Akan tetapi, pemberian kado oleh Sutiyono terhadap orang nomor satu di Indramayu, oleh kalangan masyarakat menilai justru akan mencoreng Dinas Bina Marga Indramayu dimuka umum terhadap pimpinan, bila kondisi jembatan yang dihadiahkan kenyataannya bermasalah, tidak bisa bermanfaat, terbengkalai dan terancam gagal.

Menurut beberapa masyarakat pemerhati pembangunan di Indramayu menduga, seperti adanya kelalaian dalam pembangunan jembatan di Desa Pabean, yaitu tahapan awal pada proses pelaksanaan pembangunan. Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur idealnya dilakukan pada awal rencana pembangunan. Sedangkan yang terjadi saat ini, pemerintah masih memikirkan pembebasan lahan ditengah berjalannya pekerjaan tersebut.

Beberapa aspek seharusnya dijadikan pertimbangan dalam konsep pembangunan itu, diantaranya Aspek Sosial, Lingkungan dan Ekonomi. Ketiga aspek itu sangat penting dan harus benar-benar dikaji, ditelaah sebelum pembangunan berlangsung.

Dalam hal ini, Dinas Bina Marga Indramayu terkesan terburu-buru membangun jembatan pabean. Padahal, konsep dasar pembangunan tidak lepas dari kajian-kajian dan perencanaan, maka bila lahan jembatan itu sebelumnya diketahui kurang mencukupi, oleh pemerintah atau instansi terkait hendaknya dilakukan penambahan lahan secukupnya. “Sekarang sudah terlanjur, pada akhir kenyataan pembangunan jembatan terbengkalai selama dua tahun anggaran berturut-turut lantaran kekurangan lahan. Mungkin sampai akhir jabatan Bupati Indramayu pun belum tentu selesai,” ujar Pemerhati.

Sementara itu, masyarakat yang tinggal disekitar lokasi proyek jembatan, kepada wartawan menuturkan agar pembebasan lahan dilakukan dengan seksama, tertib dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak pemerintah. “Saya tidak tau, kapan pemerintah akan melakukan pembebasan karena sejak dulu ada kabar disini akan ada pembebasan tanah, tetapi sampai sekarang belum ada. Kalau memang benar, Saya harap harga yang diberikan dari pemerintah jangan asal saja, sehingga bisa bermanfaat untuk membangun tempat tinggal lagi,” tutur Warga.  (Bang)

Diduga Lakukan Penganiayaan Dan Pengeroyokan Oknum Wartawan Terancam Dipenjara

Indramayu, Global Post
Tindakan oknum wartawan Herman, warga BTN Margalaksana I, kelurahan Margadadi Kecamatan, Kabupaten Indramayu, terancam dipenjara. Pasalnya, oknum wartawan tersebut bersama dengan kawan kawannya diduga telah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Wahrudi warga Jl. Merak Rt. 002 Rw. 001 kelurahan Lemah Abang kecamatan dan kabupaten Indramayu, yang mengakibatkan Wahrudi menderita luka memar dibagian mata sebelah kanan dan luka pada bagian lengan kanan.

Dengan kejadian tersebut Wahrudi tidak terima hingga akhirnya melaporkan Herman ke Polres Indramayu, sesuai dengan Laporan Polisi, Nomor : LP/1045/B/IX/2014/JABAR/RES IMY, Tanggal 15 September 2014.

Menurut keterangan Wahrudi, penganiayaan dan pengeroyokan terhadap dirinya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2014, malam takbiran hari raya Idul Fitri, sekitar pukul 22.10 Wib, di BTN Margalaksana I, Kelurahan dan Kabupaten Indramayu.

Setelah kejadian tersebut besoknya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2014, sekitar jam 10.00 Wib, Visum ke RSUD Indramayu. Menurutnya awal mula kejadian saat itu dirinya sedang berada di Pos Satpam BTN Margalaksana I, sedang duduk berkumpul bersama dengan 2 (dua) orang Satpam (Scurity) yang bernama Rasmita alias Ewes dan Muhata, tiba-tiba datang Herman dengan berkendara sepeda motor bersama dengan 2 orang tidak dikenal juga mengendarai sepeda motor, tanpa ada teguran atau sapaan Herman langsung menyerang dirinya dengan memukulkan tangan kanan kearah mata sebelah kanan dirinya sebanyak 3 kali dan 2 orang yang tidak dikenal juga ikut mengeroyok dengan ikut memukul dan menendang.

Namun pada saat itu dirinya hanya menghindar dan menangkis, melihat kejadian itu 2 orang Satpam tersebut langsung melerai dan mengamankan. Setelah itu, Herman bersama 2 orang temannya kemudian pergi.

Sementara itu, Kanit I Satreskrim Polres Indramayu, Budi Sukardi ketika dikonfirmasi Global Post diruang kerjanya, Kamis (9/10), membenarkan pihaknya yang menangani kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oknum wartawan bersama dengan kawan kawannya tersebut. Budi mengatakan, berkas perkara tersebut baru kita terima Senin kemarin, jadi kita baru melengkapi mindik, untuk tahap pemanggilan saksi saksi,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Salah satu wartawan Indramayu, mengatakan, kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oknum wartawan Herman bersama dengan kawan-kawannya sesuai laporan polisi dari Wahrudi tersebut, pihak penyidik diharapkan melanjutkan perkaranya, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Supaya terkesan tidak tebang pilih dan tidak ada yang kebal hukum,” tegasnya.

Selain itu, oknum wartawan Herman (Hermanto) tersebut, sedang dalam proses perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Unit III Satreskrim Polres Indramayu, sebagai terlapor. Dan kasus tersebut sudah diketahui pihak Polda Jabar, berdasarkan surat Kapolda Jawa Barat, Nomor : R/692/V/2014/ITWASDA, tanggal 28 Mei 2014,” ungkapnya. (Rudi) 

Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad : Bila Terbukti 17 Tanda Tangan Warga Dipalsukan Pembangunan Dihentikan

Depok, Global Post
Pertemuan warga Perumahan Jatijajar, khususnya RW 11 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Depok terkait rencana pembangunan relokasi Gedung Puskesmas dan rawat inap dengan Lurah Jatijajar, Camat Tapos, Dinas Kesehatan dan  Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok pada Sabtu malam lalu di Lapangan tenis Perum Jatijajar suasananya cukup memanas dan alot. Pasalnya, Lurah jatijajr, Hasan Nurdin bukan saja mengundang dinas terkait, namun ada berberapa elemen masyarakat, ormas yang intinya bertentangan dengan masyarakat Perumahan Jatijajar.

Kesimpulan pertemuan tersebut belum menghasilkan mufakat, sedangkan Lurah, Camat dan dinas terkait terkesan memaksakan kehendak relokasi pembangunan gedung Puskesmas dan rawat inap harus berjalan karena sudah ditenderkan dan ada pemenangnya  adalah Sembilan Bersaudara dengan nilai pembangunan gedung sebesar Rp.700 juta ucap Kabid Sapras Dinkes Kota Depok, Refly.

Merasa tidak ada daya upaya lain masyarakat RW 11 Kellurahan Jatijajar melayangkan surat kepada Walikota Depok dan Dinas terkait untuk menangguhkan pembangunan gedung Puskesmas dan rawat inap di RW 11 dengan berbagai alasan, ucap salah seorang perwakilan warga RW 11, Suyadi. Warga RW 11 bukan menolak pembangunan gedung dan rawat inap Puskesmas namun relokasinya, padahal kan ada alternative lokasi lainnya. Yang membuat kami marah terkesan kami dibohongi, awalnya Ketua RW 11, Pak Suganda menyodorkan blangko kosong kami tulis nama dan tanda tangan untuk persetujuan pembangunan gedung sekolah SMP/MI tetapi berberapa lama kemudian  beredar foto copyan tertulis ada keterangan persetujuan pembangunan  relokasi gedung rawat inap Puskesmas Jatijajar dan  17 orang nama dan tanda tangan warga RW 11 dan dibawahnya ada  nama Lurah Jatijajar dan Kepala Puskesmas Jatijajar juga ditanda tangani untuk itu melaporkan ke walikota Depok, tegasnya.

Wakil walikota Depok Idris Abdul Shomad saat dikonfirmasi wartawan mengatakan kalau memang terbukti 17 tanda tangan warga RW 11 dipalsukan dalam proses awal, pembangunan terpaksa tidak dilaksanakan, tegasnya.

Menurut wakil walikota Depok, pembangunan memang harus terjadi, namun semua harus melalui proses yang baik dan benar. “Kalau terbukti ada penipuan di awal, ya pembangunan puskesmas di lokasi tersebut harus dihentikan,” tandasnya.

Dikatakan Idris telah membicarakan  masalah ini dengan dinas terkait, Dinas Kesehatan, Dinas  Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok. Untuk mendapatkan titik temu yang saling menguntungkan, terkait masalah yang sifatnya tekhnis dilapangan dapat diselesaikan asalkan ada komunikasi yang baik dilakukan secara persuasive, tukasnya. (Jopi)  

Peresmian Pengangkatan dan Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Depok

Depok, Global Post
DPRD Kota Depok menggelar Rapat paripurna Masa Sidang Pertama Tahun 2014-2015 dalam rangka Peresmian Pengangkatan Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Depok masa jabatan Tahun 2014-2019, Rabu (1/10) 2014.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, S.Sos dihadiri oleh para wakil ketua, para Anggota DPRD, Wakil Walikota Depok, Sekretaris Daerah dan unsur Muspida Kota Depok, Kepala instansi Vertikal Kota Depok, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Pimpinan Parpol, Ormas dan Tokoh pemuda serta semua Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Depok.

Berdasarkan Pasal 377 Ayat (4) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur, dan sehubungan dengan telah diterimanya SK Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 170/Kep.1343-Pem, Um/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Depok Masa Jabatan 2014-2919, maka pada hari ini, Rabu, 1 Oktober 2014 dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa  ini.

Unsur Pimpinan yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Kota Depok H. Dwi Sugiharto, SH. MH yaitu: Hendrik Tangke Allo, S.Sos terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI-P yang meraih kursi 11 kursi dan 3 orang wakil ketua DPRD Kota Depok yaitu Yeti Wulandari, SH dari Fraksi Partai Gerinda yang meraih 9 kursi, M. Suparyono, A.Md.Ak dari fraksi PKS yang meraih 6 kursi dan Igun Sumarno Spd. MM dari Fraksi PAN yang meraih 6 kursi.

Ketua DPRD Kota Depok yang baru dilantik Hendrik Tangke Allo, S.Sos mengatakan bahwa saat ini DPRD Kota Depok sedang giat-giatnya bekerja untuk menyusun Peraturan Tata tertib DPRD Kota Depok yang dibahas dalam Pansus Tata tertib  dan telah memasuki  tahapan finalisasi, selain itu saat ini juga sedang dilakukan pembahasan usulan yang disampaikan oleh masing-masing  fraksi yang akan duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu Komisi-komisi dan Badan.

Semua kegiatan ini akan dikebut agar cepat selesai pembahasannya dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan diParipurnakan sehingga Pmpinan dan Anggota DPRD Kota Depok bisa mulai bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tuposi) masing-masing untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

Ketua DPRD Kota Depok menegaskan target kerja 3 bulan  kedepan yakni fasos pada pelayanan public, pendidikan dan kesehatan, selain itu pembenahan pelayanan dan infrastruktur pada RSUD harus diprioritaskan karena masyarakat Kota depok selalu mengeluh soal pelayanan kesehatan pada RSUD yang kurang maksimal, untuk itu penyelesaian pembangunan RSUD perlu segera diselesaikan, DPRD Kota Depok akan berkoordinasi dengan Dinas terkait sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota depok kedepan akan lebih baik lagi.

Wakil Walikota Depok KH Idris Abdul Somad menyampaikan bahwa Pemerintah Kota depok berharap agar pimpinan Dewan yang baru dapat menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya dengan baik sesuai dengan amanah yang telah dititipkan oleh masyarakat Kota Depok.

Mencermati telah disahkankannya Undang-undang MD3 dan juga Undang-undang  Pilkada oleh DPR-RI disampaikan bahwa mari kita menghormati dan menjalankan UU tersebut sesuai etika demokrasi pro dan kontra yang telah terjadi jangan menjadi penghalang untuk tetap fokus bekerja demi kemajuan masyarakat Kota Depok.

Sebelumnya, telah didahului dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor; 17/Kep.1343-Pem.Um/2014 tanggal 25 September 2014 tentang  Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Depok Masa jabatan 2914-2019 oleh Sekretaris DPRD Kota Depok Drs. Muhammad Thamrin, S,Sos.MM.  Pada sidang Paripurna sebelumnya, Senin (15/9) 2014 telah dibentuk  8 fraksi pada DPRD Kota Depok yaitu : 1) Fraksi PDI-P sebagai Ketua Hermanto 2. Fraksi Partai Gerinda ketua H. Iing Hilman, SE. 3) Fraksi PKS ketua Qurtifa Wijaya, S.Ag. 4) Fraksi PAN Ketua Azhari S.Ag. 5) Fraksi Partai Golkar ketua Babay Suhaimi, SE. 6) Fraksi Partai Demokrat Ketua Ir. Edsy Sitorus. 7) Fraksi PPP ketua Hj. Qonita Luftiyati, SE,MM dan 8) Fraksi Restorasi Nurasi Bangsa (RNB) ketua Benhard, SH. (Jopi)