Pelantikan Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Kab.Malang

Rapat Paripurna Istimewa tentang Defenitiv penetapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Periode 2014 – 2019 yang dilaksanakan pada Sabtu (27/9) .

Pemkab Bogor Kembali Miliki Pasar Representatif

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat serta menambah fasilitas untuk menjadikan daerah promosi kegiatan wilayah di Kec. Cibinong, Pemkab Bogor terus meningkatkannya.

Sertijab Dan Dim 0809 Kediri

Kota Kedirin Global Post Sertijab Dandim 0809 Kediri yang berlangsung khidmat dari Letkol inf Drs.

Aksi Demo FPRKB Tuntut Bupati Kediri Mundur

Kab. Kediri, Global Post Puluhan warga yang mengatasnamakan diri FPRKB (Front Perjuangan Rakyat Kediri Bersatu).

Awas “Kawanan Bajing Luncat” Beraksi di Pantura Subang

Subang Pantura, Global Post Kawanan Bajing Loncat kembali beraksi lagi di jalur pantura Subang tepatnya di Dusun Batang Desa Mandalawangi Kecamatan Sukasari, Rabu (24/9/2014) subuh pekan lalu.

Rabu, 15 Oktober 2014

Operasi Pasar Gas 3 Kg Di Pangkalan Brandan Warga Menggunakan Foto Copy KTP

Panglanbrandan, Global Post 
Operasi pasar untuk gas bersubsidi di Pankalanbrandan warga diwajibkan bawa foto copy KTP. Khusus di Kecamatan Babalan berpusat di jalan Kalimantan para warga terpaksa menagntri dengan membawa foto copy KTP, kata Faisal, Minggu (5/10) warga Pangkalanbrandan. Menurutnya warga harus membawa KTP guna menghindari warga dari daeah lain di luar kec. Babalan.

Dalam beberapa Minggu ini di kota Pangkalanbrandan gas bersubsidi langka, kalaupun ada para pangkalan menjual dengan harga diluar HET. Beberapa warga mengeluhkan harga yang dipatokan penjual Gas, mulai dari Rp 18.000 sampai harga tertinggi Rp 25.000.

Hal ini terjadi karena aparat hukum kita tidak pernah menangkap pelaku kejahatan ekonomi seperti penjualan gas subsidi dengan harga tinggi sehingga para agen atau pangkalan penjual gas tidak takut mendapat sanksi dari pihak PT Pertamina.

Ditempat terpisah aktivis Pers Kab Langkat Adam Malik, SH ketika diminta tanggapannya mengatakan diduga ada mafia gas bermain di Kab Langkat, khusunya wilayah Teluk Aru. Apalagi Teluk Aru merupakan daerah penghasil gas kenapa bisa langka, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dari PT. Pertamina. Mobil tangki pembawa gas setiap hari keluar membawa gas untuk dimasukan ke SPBE Gebang yang jaraknya sekiyar 15 KM dari Pangkalanbrandan, namun gas tetap langka di Pangklanbrandan, papar Adam. (Hamdani)

Masjid Al Azhar Tanah Rendah Kelurahan Alur Dua Sembelih 7 Hewan Qurban


KetuaPaniia Andi Z Siregar, SH Memakai kaos merah dan krem (kiri) bersama Imam Masjid Al Azhar H Nukman Ismail memakai  baju kaos berlengan panjang sedang membacakan nama umat islam yang berqurban di halaman Masjid Al Azhar

Pangkalanbrandan, Global Post
Panitia pelaksana hari Raya Idul Adha 1435 H Masjid Al Azhar Tanah rendah Kelurahan Alur Dua kecamatan Sei Lepan Kab. Langkat sukses melaksanakan penyembelihan 6 ekor lembu dan  1 ekor kambing. Penyembelihan hewan tersebut dilaksanakan dihalaman komplek masjid, turut hadir dalam penyembelihan tersebut Imam Masjid Al Azhar H. Nukman Ismai serta berbagai elemen masyarakat Tanah rendah.

Menurut Ketua Panitia Andi Z Siregar, SH yang juga Kepala Humas Masjid  Al Azhar ketika dikonfirmasi Global Post, Minggu (5/10) mengatakan bahwa hewan kurban yang terdiri dari enam ekor lembu dan satu ekor kambing merupakan bentuk partisipasi masyarakat Tanah rendah yang ikhlas berkurban dalam menjalankan ibadahnya.

Dalam kesempatan itu Andi  juga memberikan penjelasan bahwa ada sekitar 400  kepala keluarga  (KK) yang akan menerima daging kurban, dan yang bertindak sebagai penyembelih hewan kurban H. Nukman Ismail, kata Andi Z Siregar, SH mantan Ketua Panwaslu Kec. Sei Lepan. (Marjono)

Selasa, 14 Oktober 2014

Proyek Jembatan Molor Kado Bupati Indramayu Menuai Masalah

Indramayu, Global Post
Proyek Jembatan raksasa di Desa Pabean Udik, Kecamatan Pasekan, hingga kini, terbengkalai. Pemerintah Kabupaten Indramayu terkesan salah langkah dalam melaksanakan pembangunannya. Hingga menjelang akhir masa jabatan Bupati Indramayu, Hj. Anna Shopanah akan tiba, namun pembangunan jembatan tersebut tak kunjung usai.

Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Indramayu, Hj. Anna Shopanah, pada 2015 mendatang, terdapat sebuah program pembangunan yang belum tuntas dan harus dipertanggungjawabkan dihadapan publik, yakni sebuah proyek jembatan yang telah menelan biaya milyaran rupiah.

Jembatan raksasa dengan pilar terpancang diatas sungai Cimanuk itu oleh Dinas Bina Marga Indramayu direncanakan sebagai penghubung lalu lintas masyarakat, sekaligus sebagai penunjang prestasi daerah. Akan tetapi, Pembangunan infrastruktur yang satu ini, kian menyedot perhatian masyarakat tatkala pelaksanaannya terhenti selama dua tahun anggaran berturut-turut.

Kepala Dinas Bina Marga Indramayu, Omar Syah, melalui Kepala Bidang Jembatan, Sutiyono, saat dikonfirmasi beberapa wartawan, dikantornya mengatakan kelanjutan proyek Jembatan Pabean masih dalam proses perundingan. “Pembangunan jembatan itu sudah mencapai tahap dua, sedangkan 2013 - 2014 berhenti karena disana perlu adanya pembebasan tanah milik masyarakat yang kini masih dirundingkan mengenai harganya. Mudah-mudahan pada 2015 nanti, proyek tersebut bisa dilanjutkan,” Papar Sutiyono.

Dikatakannya, tanah milik masyarakat yang akan dibebaskan, oleh Tim P2TUN akan diukur kemudian dibayar sesuai NJOP yang ada, namun bila ada ketidaksesuaian mengenai harga sehingga mempersulit jalannya pembangunan, maka pengadilan yang akan memutus untuk dieksekusi.

Meski demikian, rencana pembebasan tanah di lokasi jembatan tersebut terlanjur menuai  kontroversi, pasalnya selama dua tahun berturut-turut, oleh pemerintah belum juga ada kepastian pembelian lahan milik masyarakat sekitar. Bahkan, perundingan yang dilakukan di ruang data II, menemui jalan buntu.

Masyarakat pemilik lahan bersikukuh meminta harga Rp. 3 juta - 5 juta per meter, tetapi Pemerintah Kabupaten Indramayu yang diwakili oleh Kabag Pertanahan, Ali Sukmajaya, Kabag Pengendalian Program, Suryono, juga turut hadir dalam ruangan itu Kepala Seksi Bidang Jembatan Dinas Bina Marga, Wempi, menyampaikan kemampuan pemerintah membayar tanah tersebut senilai Rp. 800 ribu per meternya.

Ditengarai, Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak sanggup untuk memenuhi permintaan harga yang ditawarkan masyarakat pemilik lahan, sehingga berkali-kali perundingan dilakukan, alhasil tidak ada kesepakatan kedua belah pihak.

Sebelumnya, Sutiyono akan menghadiahkan Tiga Pembangunan Jembatan sebagai kado masa berakhirnya Bupati Indramayu periode 2010 - 2015, yaitu Jembatan Pabean (Indramayu), Kali Perawan (Bongas) dan Jembatan Cibogor (Widasari). Sebuah karya pembangunan Dinas Bina Marga Indramayu yang dapat dilaksanakan oleh Sutiyono, selama Bupati Hj. Anna Shopanah memimpin.

Akan tetapi, pemberian kado oleh Sutiyono terhadap orang nomor satu di Indramayu, oleh kalangan masyarakat menilai justru akan mencoreng Dinas Bina Marga Indramayu dimuka umum terhadap pimpinan, bila kondisi jembatan yang dihadiahkan kenyataannya bermasalah, tidak bisa bermanfaat, terbengkalai dan terancam gagal.

Menurut beberapa masyarakat pemerhati pembangunan di Indramayu menduga, seperti adanya kelalaian dalam pembangunan jembatan di Desa Pabean, yaitu tahapan awal pada proses pelaksanaan pembangunan. Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur idealnya dilakukan pada awal rencana pembangunan. Sedangkan yang terjadi saat ini, pemerintah masih memikirkan pembebasan lahan ditengah berjalannya pekerjaan tersebut.

Beberapa aspek seharusnya dijadikan pertimbangan dalam konsep pembangunan itu, diantaranya Aspek Sosial, Lingkungan dan Ekonomi. Ketiga aspek itu sangat penting dan harus benar-benar dikaji, ditelaah sebelum pembangunan berlangsung.

Dalam hal ini, Dinas Bina Marga Indramayu terkesan terburu-buru membangun jembatan pabean. Padahal, konsep dasar pembangunan tidak lepas dari kajian-kajian dan perencanaan, maka bila lahan jembatan itu sebelumnya diketahui kurang mencukupi, oleh pemerintah atau instansi terkait hendaknya dilakukan penambahan lahan secukupnya. “Sekarang sudah terlanjur, pada akhir kenyataan pembangunan jembatan terbengkalai selama dua tahun anggaran berturut-turut lantaran kekurangan lahan. Mungkin sampai akhir jabatan Bupati Indramayu pun belum tentu selesai,” ujar Pemerhati.

Sementara itu, masyarakat yang tinggal disekitar lokasi proyek jembatan, kepada wartawan menuturkan agar pembebasan lahan dilakukan dengan seksama, tertib dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak pemerintah. “Saya tidak tau, kapan pemerintah akan melakukan pembebasan karena sejak dulu ada kabar disini akan ada pembebasan tanah, tetapi sampai sekarang belum ada. Kalau memang benar, Saya harap harga yang diberikan dari pemerintah jangan asal saja, sehingga bisa bermanfaat untuk membangun tempat tinggal lagi,” tutur Warga.  (Bang)

Diduga Lakukan Penganiayaan Dan Pengeroyokan Oknum Wartawan Terancam Dipenjara

Indramayu, Global Post
Tindakan oknum wartawan Herman, warga BTN Margalaksana I, kelurahan Margadadi Kecamatan, Kabupaten Indramayu, terancam dipenjara. Pasalnya, oknum wartawan tersebut bersama dengan kawan kawannya diduga telah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Wahrudi warga Jl. Merak Rt. 002 Rw. 001 kelurahan Lemah Abang kecamatan dan kabupaten Indramayu, yang mengakibatkan Wahrudi menderita luka memar dibagian mata sebelah kanan dan luka pada bagian lengan kanan.

Dengan kejadian tersebut Wahrudi tidak terima hingga akhirnya melaporkan Herman ke Polres Indramayu, sesuai dengan Laporan Polisi, Nomor : LP/1045/B/IX/2014/JABAR/RES IMY, Tanggal 15 September 2014.

Menurut keterangan Wahrudi, penganiayaan dan pengeroyokan terhadap dirinya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2014, malam takbiran hari raya Idul Fitri, sekitar pukul 22.10 Wib, di BTN Margalaksana I, Kelurahan dan Kabupaten Indramayu.

Setelah kejadian tersebut besoknya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2014, sekitar jam 10.00 Wib, Visum ke RSUD Indramayu. Menurutnya awal mula kejadian saat itu dirinya sedang berada di Pos Satpam BTN Margalaksana I, sedang duduk berkumpul bersama dengan 2 (dua) orang Satpam (Scurity) yang bernama Rasmita alias Ewes dan Muhata, tiba-tiba datang Herman dengan berkendara sepeda motor bersama dengan 2 orang tidak dikenal juga mengendarai sepeda motor, tanpa ada teguran atau sapaan Herman langsung menyerang dirinya dengan memukulkan tangan kanan kearah mata sebelah kanan dirinya sebanyak 3 kali dan 2 orang yang tidak dikenal juga ikut mengeroyok dengan ikut memukul dan menendang.

Namun pada saat itu dirinya hanya menghindar dan menangkis, melihat kejadian itu 2 orang Satpam tersebut langsung melerai dan mengamankan. Setelah itu, Herman bersama 2 orang temannya kemudian pergi.

Sementara itu, Kanit I Satreskrim Polres Indramayu, Budi Sukardi ketika dikonfirmasi Global Post diruang kerjanya, Kamis (9/10), membenarkan pihaknya yang menangani kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oknum wartawan bersama dengan kawan kawannya tersebut. Budi mengatakan, berkas perkara tersebut baru kita terima Senin kemarin, jadi kita baru melengkapi mindik, untuk tahap pemanggilan saksi saksi,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Salah satu wartawan Indramayu, mengatakan, kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oknum wartawan Herman bersama dengan kawan-kawannya sesuai laporan polisi dari Wahrudi tersebut, pihak penyidik diharapkan melanjutkan perkaranya, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Supaya terkesan tidak tebang pilih dan tidak ada yang kebal hukum,” tegasnya.

Selain itu, oknum wartawan Herman (Hermanto) tersebut, sedang dalam proses perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Unit III Satreskrim Polres Indramayu, sebagai terlapor. Dan kasus tersebut sudah diketahui pihak Polda Jabar, berdasarkan surat Kapolda Jawa Barat, Nomor : R/692/V/2014/ITWASDA, tanggal 28 Mei 2014,” ungkapnya. (Rudi) 

Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad : Bila Terbukti 17 Tanda Tangan Warga Dipalsukan Pembangunan Dihentikan

Depok, Global Post
Pertemuan warga Perumahan Jatijajar, khususnya RW 11 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Depok terkait rencana pembangunan relokasi Gedung Puskesmas dan rawat inap dengan Lurah Jatijajar, Camat Tapos, Dinas Kesehatan dan  Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok pada Sabtu malam lalu di Lapangan tenis Perum Jatijajar suasananya cukup memanas dan alot. Pasalnya, Lurah jatijajr, Hasan Nurdin bukan saja mengundang dinas terkait, namun ada berberapa elemen masyarakat, ormas yang intinya bertentangan dengan masyarakat Perumahan Jatijajar.

Kesimpulan pertemuan tersebut belum menghasilkan mufakat, sedangkan Lurah, Camat dan dinas terkait terkesan memaksakan kehendak relokasi pembangunan gedung Puskesmas dan rawat inap harus berjalan karena sudah ditenderkan dan ada pemenangnya  adalah Sembilan Bersaudara dengan nilai pembangunan gedung sebesar Rp.700 juta ucap Kabid Sapras Dinkes Kota Depok, Refly.

Merasa tidak ada daya upaya lain masyarakat RW 11 Kellurahan Jatijajar melayangkan surat kepada Walikota Depok dan Dinas terkait untuk menangguhkan pembangunan gedung Puskesmas dan rawat inap di RW 11 dengan berbagai alasan, ucap salah seorang perwakilan warga RW 11, Suyadi. Warga RW 11 bukan menolak pembangunan gedung dan rawat inap Puskesmas namun relokasinya, padahal kan ada alternative lokasi lainnya. Yang membuat kami marah terkesan kami dibohongi, awalnya Ketua RW 11, Pak Suganda menyodorkan blangko kosong kami tulis nama dan tanda tangan untuk persetujuan pembangunan gedung sekolah SMP/MI tetapi berberapa lama kemudian  beredar foto copyan tertulis ada keterangan persetujuan pembangunan  relokasi gedung rawat inap Puskesmas Jatijajar dan  17 orang nama dan tanda tangan warga RW 11 dan dibawahnya ada  nama Lurah Jatijajar dan Kepala Puskesmas Jatijajar juga ditanda tangani untuk itu melaporkan ke walikota Depok, tegasnya.

Wakil walikota Depok Idris Abdul Shomad saat dikonfirmasi wartawan mengatakan kalau memang terbukti 17 tanda tangan warga RW 11 dipalsukan dalam proses awal, pembangunan terpaksa tidak dilaksanakan, tegasnya.

Menurut wakil walikota Depok, pembangunan memang harus terjadi, namun semua harus melalui proses yang baik dan benar. “Kalau terbukti ada penipuan di awal, ya pembangunan puskesmas di lokasi tersebut harus dihentikan,” tandasnya.

Dikatakan Idris telah membicarakan  masalah ini dengan dinas terkait, Dinas Kesehatan, Dinas  Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok. Untuk mendapatkan titik temu yang saling menguntungkan, terkait masalah yang sifatnya tekhnis dilapangan dapat diselesaikan asalkan ada komunikasi yang baik dilakukan secara persuasive, tukasnya. (Jopi)  

Peresmian Pengangkatan dan Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Depok

Depok, Global Post
DPRD Kota Depok menggelar Rapat paripurna Masa Sidang Pertama Tahun 2014-2015 dalam rangka Peresmian Pengangkatan Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Depok masa jabatan Tahun 2014-2019, Rabu (1/10) 2014.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, S.Sos dihadiri oleh para wakil ketua, para Anggota DPRD, Wakil Walikota Depok, Sekretaris Daerah dan unsur Muspida Kota Depok, Kepala instansi Vertikal Kota Depok, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Pimpinan Parpol, Ormas dan Tokoh pemuda serta semua Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Depok.

Berdasarkan Pasal 377 Ayat (4) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur, dan sehubungan dengan telah diterimanya SK Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 170/Kep.1343-Pem, Um/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Depok Masa Jabatan 2014-2919, maka pada hari ini, Rabu, 1 Oktober 2014 dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa  ini.

Unsur Pimpinan yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Kota Depok H. Dwi Sugiharto, SH. MH yaitu: Hendrik Tangke Allo, S.Sos terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI-P yang meraih kursi 11 kursi dan 3 orang wakil ketua DPRD Kota Depok yaitu Yeti Wulandari, SH dari Fraksi Partai Gerinda yang meraih 9 kursi, M. Suparyono, A.Md.Ak dari fraksi PKS yang meraih 6 kursi dan Igun Sumarno Spd. MM dari Fraksi PAN yang meraih 6 kursi.

Ketua DPRD Kota Depok yang baru dilantik Hendrik Tangke Allo, S.Sos mengatakan bahwa saat ini DPRD Kota Depok sedang giat-giatnya bekerja untuk menyusun Peraturan Tata tertib DPRD Kota Depok yang dibahas dalam Pansus Tata tertib  dan telah memasuki  tahapan finalisasi, selain itu saat ini juga sedang dilakukan pembahasan usulan yang disampaikan oleh masing-masing  fraksi yang akan duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu Komisi-komisi dan Badan.

Semua kegiatan ini akan dikebut agar cepat selesai pembahasannya dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan diParipurnakan sehingga Pmpinan dan Anggota DPRD Kota Depok bisa mulai bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tuposi) masing-masing untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

Ketua DPRD Kota Depok menegaskan target kerja 3 bulan  kedepan yakni fasos pada pelayanan public, pendidikan dan kesehatan, selain itu pembenahan pelayanan dan infrastruktur pada RSUD harus diprioritaskan karena masyarakat Kota depok selalu mengeluh soal pelayanan kesehatan pada RSUD yang kurang maksimal, untuk itu penyelesaian pembangunan RSUD perlu segera diselesaikan, DPRD Kota Depok akan berkoordinasi dengan Dinas terkait sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota depok kedepan akan lebih baik lagi.

Wakil Walikota Depok KH Idris Abdul Somad menyampaikan bahwa Pemerintah Kota depok berharap agar pimpinan Dewan yang baru dapat menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya dengan baik sesuai dengan amanah yang telah dititipkan oleh masyarakat Kota Depok.

Mencermati telah disahkankannya Undang-undang MD3 dan juga Undang-undang  Pilkada oleh DPR-RI disampaikan bahwa mari kita menghormati dan menjalankan UU tersebut sesuai etika demokrasi pro dan kontra yang telah terjadi jangan menjadi penghalang untuk tetap fokus bekerja demi kemajuan masyarakat Kota Depok.

Sebelumnya, telah didahului dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor; 17/Kep.1343-Pem.Um/2014 tanggal 25 September 2014 tentang  Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Depok Masa jabatan 2914-2019 oleh Sekretaris DPRD Kota Depok Drs. Muhammad Thamrin, S,Sos.MM.  Pada sidang Paripurna sebelumnya, Senin (15/9) 2014 telah dibentuk  8 fraksi pada DPRD Kota Depok yaitu : 1) Fraksi PDI-P sebagai Ketua Hermanto 2. Fraksi Partai Gerinda ketua H. Iing Hilman, SE. 3) Fraksi PKS ketua Qurtifa Wijaya, S.Ag. 4) Fraksi PAN Ketua Azhari S.Ag. 5) Fraksi Partai Golkar ketua Babay Suhaimi, SE. 6) Fraksi Partai Demokrat Ketua Ir. Edsy Sitorus. 7) Fraksi PPP ketua Hj. Qonita Luftiyati, SE,MM dan 8) Fraksi Restorasi Nurasi Bangsa (RNB) ketua Benhard, SH. (Jopi)

Kematian Natalia Sihombing Siswa SMK Trimulia Bhakti Sorkam Barat Mulai Terkuak

Tapteng, Global Post
Kejadian 18 Agustus 2014 di Ht Ronggang Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi bahan gunjingan masyarakat Pasaribu Tobing.

Pasalnya pada saat korban yang di temukan gantung diri dirumah korban pada 18 Agustus 2014 pukul 12:30 Wib oleh nenek korban langsung meminta tolong kepada warga setempat. Kematian Natalia  perlu penanganan yang serius pada tanggal 29/09 2014 lalu.

Orang tua Natalia, Jonner Sihombing (45) tahun, Rabu (01/10) kepada Wartawan mengatakan sambil membunyikkan rekaman kesurupan terhadap Putrinya Natalia Sihombing melalui saudaranya Murni Simamora (18) yang di Rasuki.tanggal 25/09.

Kala ini konon ucapan dari Roh Natalia melalui Murni Simamora (dirasuki alias kesurupan), dia mengatakan tidak mati gantung diri tetapi dia adalah korban Pembunuhan dan Pemerkosaan. Demikian ucapan yang didapat dalam isi rekaman yang di putar saat itu.  “Roh Natalia merasuki tubuh Murni Simamora.  Dikatakan, Murni saat kesurupan, “saya masih sempat meminta tolong dan tidak ada gunanya. Natalia di diperkosa dan dibunuh sekitar pukul 08 pagi pada 18/Agustus.di kamarnya.  (SHs)

PTPN III Berbagi Kasih Dengan Pakir Miskin

Medan, Global Post
Kantor Direksi PTPN III Medan, peduli terhadap kaum duapa. Dalam rangka perayaan Idul Adha atau juga disebut Hari Raya Kurban melaksanakan berbagi kasih dengan fakir miskin disekitar lingkungannya. Selesai Sholat Idul Adha, dihalaman Mesjid Nurul Hikma Jalan Sei Batanghari No. 2 Medan, menyembelih 10 ekor sapi sebagai hewan kurban.

Menurut Harianto, SH, direktur SDM dan umum, pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan di kantor Direksi PTPN III tersebut nerupakan bentuk suka cita dari karyawan/karyawati yang ingin berbagi kasih di hari Idul Adha. Kegitan tahunan ini ditujukan untuk meningkatkan amal ibadah dan ketakwaan kepada Allah SWT.

“Kami selaku manajemen PTPN III merasa berterima kasih khususnya kepada para karyawan yang berkurban pada tahun 2914 ini dan sangat bersyukur bisa melaksanakan ibadah kurban sebagai perwujudan rasa terima kasih kepada masyarakat di sekitar kantor,” katanya.

Hadir dalam kesempatan itu di antaranyanya Joefly J. Bachroeni, Komisaris Utama, Tengku Syahmi Johan, Direktur Produksi dan Harianto Direktur SDM dan para karyawan PTPN III serta masyarakat sekitarnya. Bertindak selaku Imam sholat Idul Adha Ustad Zaini Lubis dan Khatib Ustad Abu Sai Ourba. (Rahmadsyah) 

Prosesi Pelantikan Ketua DPRD Dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang

Pelantikan Definitif Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Periode 2014 – 2019



Ketua DPRD Kabupaten Malang Drs. Hari Sasongko dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Siadi, SH beserta Istri usai Pelantikan

Malang, Global Post
Rapat Paripurna Istimewa tentang Defenitiv penetapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Periode 2014 – 2019 yang dilaksanakan pada Sabtu  (27/9) dihadiri oleh  Anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Malang, Sekretaris Daerah dan Para Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Anggota DPRD Kabupaten Malang, Ketua KPU Kabupaten Malang,  Ketua Panwaslu Kabupaten Malang, Kepala Instansi Vertikal, BUMD dan Organisasi Kemasyarakatan, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Malang, Pimpinan Perguruan Tinggi, tokoh Masyarakat, tokoh agama, Pemuda dan Partai Politik.

Acara pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.421/610/011/2014 tanggal : 24 September 2014 tentang : Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Malang Masa Jabatan 2014-2019, telah ditetapkan pada hari ini, Jum’at tanggal 26 September 2014, adalah Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda : Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Malang Masa Jabatan 2014-2019.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.421/610/011/2014 tentang peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Malang masa Jabatan 2014-2019 adalah :

Drs. Hari Sasongko (Ketua), sementara Siadi, SH, Ir. H.M Kholiq, dan Unggul Nugroho, S.SI masing-masing sebagai Wakil Ketua.

Pada kesempatan tersebut, Ketua terpilih Drs. Hari Sasongko dalam sambutanya menuturkan, ia sangat berterimakasih  kepada  Bupati Malang atas respon positif terhadap Surat kami nomor 170/1544/421.050/2014 tanggal 12 September 2014 perihal Peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Malang Masa Keanggotaan 2014-2019, untuk di proses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga sampai diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur perihal tersebut. Yaitu memproses penetapan pimpinan DPRD definitiv.

Ke depan, dengan telah terbentuknya pimpinan DPRD definitiv, diharapkan alat kelengkapan DPRD dapat segera ditetapkan, dan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD dapat segera disahkan, mengingat dalam waktu dekat kita harus segera melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang tahun Anggaran 2015.

Dengan dukungan tersebut, kami berharap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang madep Mantep akan semakin ringan. Sasongko juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, yang telah memandu jalannya prosesi acara pengucapan sumpah/janji, semoga hal tersebut dapat dijadikan sebagai titik awal, pedoman dan koridor dasar, dalam melangkah dan menentukan kebijakan, selama memimpin, melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan DPRD sekaligus sebagai anggota DPRD, dalam rangka mewujudkan cita-cita Bangsa dan Negara menuju masyarakat Kabupaten malang yang adil dan makmur. (YP)

Pemkab Bogor Kembali Miliki Pasar Representatif

Bogor, Global Post
Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat serta menambah fasilitas untuk menjadikan daerah promosi kegiatan wilayah di Kec. Cibinong, Pemkab Bogor terus meningkatkannya, kali ini hadir melalui PD Pasar Tohaga yang telah merampungkan pembangunan  Pasar Baru Cibinong, yang di resmikan oleh Wakil Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti, yang bertempat di halaman Pasar Baru Cibinong, pada selasa,(7/10).

Dalam sambutan nya, Wabup mengatakan sangat mengapresiasi telah beroperasi nya pasar baru Cibinong, karena akan menambah fasilitas infrastruktur untuk menjadikan Kecamatan Cibinong menjadi tempat promosi kegiatan wilayah, yang nanti nya akan menaikkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Dengan telah beroperasi nya pasar baru, semakin menguatkan Kecamatan Cibinong menjadi daerah promosi kegiatan wilayah di Kabupaten Bogor yang berimbas akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan juga ini bentuk Pemkab Bogor meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan pasar baru Cibinong akan mendekatkan Kabupaten Bogor untuk menjadi Kabupaten termaju di Indonesia, karena salah satu indicator pencirinya terbangun nya pasar di 40 Kecamatan, hingga kini sudah ada 24 pasar tradisional yang terbangun, walaupun tersisa 16 pasar yang belum terbangun, namun akan diselesaikan secepatnya hingga tahun 2018.

"Secepatnya Pemkab Bogor akan menyelesaikan pembangun pasar di 40 Kecamatan sebelum tahun 2018, ini bukti Kabupaten Bogor tidak main-main dalam menjadikan Kabupaten termaju di Indonesia, " tambahnya.

Nurhayanti juga berharap nantinya pengelolaan Pasar Baru Cibinong di kelola secara profesional walaupun pasar tersebut tradisional dengan menambah segala fasilitas umum seperti secure parking, security cctv, toilet, tempat ibadah dan selalu memperhatikan aspek Kebersihan dan kenyamanan di lingkungan pasar, sehingga kesan pasar tradisional yang kumuh, kotor dan macet dapat dihindari hingga menyamai pasar modern. "Saya berharap pasar baru cibinong di kelola secara profesional, tambah fasilitas untuk umum, cerminkan kepada masyarakat aspek kebersihan, tong pas aya Wabup hungkul pasar ieu bersih, berikan kenyaman kepada masyarakat seperti di pasar modern," harapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, Cahya Vidiadi mengatakan pembanguun pasar baru cibinong dilakukan dengan sistem BTO (Built Transfer Operate) selama 5 tahun yang berkerjasama dengan PT Rimba Artha Pertiwi memiliki luas lahan 8.010m2 dengan jumlah kios 970 kios terdiri dua lantai dan selaku leading sector pengelolaan pasar traditional di Kabupaten Bogor akan terus berinovasi guna mengikuti laju perkembangan indeks pendapatan masyarakat (IPM) yang berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat di daerah maju.

"Tantangan saat ini kami pasar tradisional bersaing dengan pasar modern, tetapi kami yakin dengan fasilitas yang nyaman akan lebih meningkatkan pengunjung untuk datang ke pasar tradisional," ungkapnya.

Hadir pada peresmian pasar baru cibinong, Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman, Wakil Ketua DPRD Kab. Bogor, Iwan Setiawan dan seluruh Kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Pada kesempatan tersebut juga di tandai dengan penyerahan bibit tanaman, santunan kepada anak yatim piatu, penyerahan kunci kepada pedagang dan peguntingan yang di lanjutkan dengan meninjau keadaan pasar. (dauri)

Penambang Pasir Liar Masih Beroperasi di Wilayah Hukum Mojo


Fenomena sedot pasir di Sungai Brantas desa Mlati Mojo(8/10)

Kab. Kediri, Global Post
Keberadaan sedot pasir di wilayah Kecamatan Mojo dan ternyata masih saja berlangsung. Kecamatan yang dilalui sungai Brantas itu memang setiap harinya selalu ada aktivitas penyedotan pasir liar. Hilang satu tumbuh yang lain, ditangkap aparat sudah biasa bahkan juga ada yang pernah masuk penjara toh demikian tidak membuat mereka jera untuk mengais rejeki yang dibilang itu merupakan bentuk pelanggaran.

Undang-undang minerba bukanlah momok atau hal yang menakutkan bagi para penyedot pasir, bahkan dengan oknum aparat yang memanfaatkan situasi ini yang diduga juga mengadakan pungutan kepada para penyedot pasir. Itu semua menurutnya bisa diatur, baginya yang penting disiapkan uang bensin bagi mereka yang datang sehinga menurutnya kalau ada oknum  aparat yang datang cukup diberikan uang saku atau uang bensin. Bentuk pungli yang dilakukan oknum aparat dengan pelaku sedot pasir sudah bisa dikata simbiosis mutualisme.

Kapolsek Mojo AKP Sochib saat dihubungi via handphone mengatakan bahwa dia masih orientasi keluar untuk menggali informasi karena menurutnya dia masih baru menjabat di wilayah hukum kecamatan Mojo. “Masih orientasi mas, kami masih orientasi keluar terkait adanya penambang pasir liar yang marak kembali di wilayah hukum Mojo,” katanya.

Pantauan media ini saat mengambil gambar serta konfirmasi kepada pelaku penyedotan pasir satupun dari mereka tidak ada yang mengaku sebagai pemilik. Hal ini membuat penasaran wartawan koran ini untuk melakukakan telisik, siapa sebenarnya pemilik sejumlah sedotan tersebut. “Kurang tahu mas pemilik sedotan pasir itu,” kata Rudi warga bantaran sungai Brantas. Di Desa Mlati Mojo.

Ternyata proses penegakkan hukum  dalam penanganan penyedotan pasir liar yang berada diwilayah Mojo masih belum optimal. Bahkan Undang-Undang yang mengatur hal ini yakni UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu Bara masih belum ada realisasi penerapan yang berarti karena masih adanya para penyedot pasir liar yang bisa merusak ekosistem sungai Brantas itu sendiri.

Berdasarkan informasi dari sejumlah warga bahwa memang benar bahwa ada penyedotan pasir yang truknya setiap hari lewat, tetapi ironisnya mengapa hal ini tampak dibiarkan bahkan tutup mata dari aparat penegak hukum yang ada di wilayah Mojo tersebut.

Berharap pihak terkait baik penegak perda maupun penegak hukum segera melibas habis para penambang pasir liar yang masih beroperasi di sungai brantas. (Gemboz)

Letkol Inf. Purnomosidi S.IP Gantikan Letkol Inf. Heriyadi Dalam Sertijab Dan Dim 0809 Kediri


Letkol Inf. Purnomosidi, S.IP bersama Istri saat berikan sambutan(22/09)

Kota Kedirin Global Post
Sertijab Dandim 0809 Kediri yang berlangsung khidmat dari Letkol inf Drs. Heriyadi, M.Si yang dipindahkan ke Wakapendam V Brawijaya digantikan Letkol Inf Purnomosidi, S.IP dari Dan Yonif 511 Blitar yang dipimpin  Danrem 082 Citra Panca Yudha Jaya Kolonel CZI Suparjo di Gedung Setia Santosa Makodim 0809 Kediri.

Acara yang di hadiri sejumlah pimpinan institusi baik kota maupun kabupaten Kediri Seperti Bupati Kediri dr. Hj Haryanti, walikota Abu Bakar, Kapolres Kediri dan Kapolresta, Kepala SKPD kota Kediri, para pengusaha dan pimpinan perusahaan, FKPPI, Purnawirawan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tamu undangan.
Acara Sertijab diwarnai dengan penyerahan cendera mata dari berbagai instansi pimpinan perusahaan serta pimpinan institusi dan pimpinan daerah baik Kota maupun Kabupaten Kediri.

Letkol Inf Drs. Heriyadi, M.Si bertugas di Kodim 0809 selama 1 tahun 10 bulan, waktu yang sangat singkat itu cukup untuk sang komandan mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk Kabupaten Kediri. Yang paling sulit dilupakan ketika Bencana Gunung Kelud 13 Pebruari Tahun 2014 melanda Kabupaten Kediri.

Dan Dim 0809 Kediri ditunjuk sebagai Incedent Commander semua kemampuan, tenaga dan pikirannya terfokus pada bagaimana mengatasi bencana ini mulai persiapan, penanggulangan hingga recovery pasca bencana. Hasil penanggulangan bencana Gunung Kelud banyak mendapat pujian dari berbagai Daerah di Indonesia juga dari manca Negara, karena dengan dahsyatnya letusan, semua warga lereng Gunung Kelud dapat diselamatkan tanpa menimbulkan korban jiwa.  

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno sangat berterima kasih kepada Dandim 0809 Letkol Inf Drs. Heriyadi, M.Si yang telah banyak berjasa untuk Kabupaten Kediri dan Ibu Bupati berharap kedekatan dan kerjasama ini terus berlanjut tidak berhenti sampai disini saja, juga berpesan agar dandim 0809 krasan ditempat tugas yang baru.

Kepada Dandim 0809 yang baru Letkol Inf Purnomosidi, SIP. Ibu Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno mengucapkan selamat bertugas di Kediri, semoga apa yang telah dicapai oleh Dandim 0809 yang lama mampu diteruskan dan dijalankan dengan lebih baik. Kerja sama yang terjalin selama ini tetap terjaga dan lebih ditingkatkan lagi khususnya dalam pembinaan teritorial, sosial politik, persatuan dan kesatuan serta keamanan daerah. tambah dr. Haryanti Sutrisno.

Dandim 0809 Letkol Inf Drs. Heriyadi, M.Si mengatakan sangat bangga dan terhormat bisa bertugas di Kediri selama bertugas 1 tahun 10 bulan tidak ada kata yang sedih hanya senang karena Kabupaten Kediri merupakan miniatur Indonesia, semua Agama dan Kepercayaan ada disini dan tidak pernah ada konflik sama sekali, Kediri memang sangat luar biasa.

Saya mengucapkan terimakasih Kepada Ibu Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno yang beberapa waktu lalu memberikan kehormatan kepada saya untuk menjalankan amanah yang luar biasa bagi saya. Imbuh Letkol Inf Drs. Heriyadi mengakiri sambutannya.

Usai acara untuk membuat refress keseluruhan anggota  dihibur orkes dangdut dengan joget bersama dengan diselingi sedikit pancingan semangat yakni bagi-bagi duit. (Gemboz)

Aksi Demo FPRKB Tuntut Bupati Kediri Mundur



Puluhan anggota FPRKB Start demo dimulai dari monumen SLG menuju ke Gedung Dewan

Kab. Kediri, Global Post
Puluhan warga yang mengatasnamakan diri FPRKB (Front Perjuangan Rakyat Kediri Bersatu) menginginkan agar permasalahan terkait sengketa tanah antara petani penggarap lahan Simbar Lor Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten dengan pemkab Kediri agar segera dituntaskan. Mereka berkumpul di bundaran SLG (Simpang Lima Gumul) untuk bergerak menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kediri, Rabu (24/09).

Mereka menganggap hak-hak para petani telah diserobot, sehingga petani penggarap lahan tersebut sampai sekarang belum mendapatkan ganti untung atas kelakuan pihak Pemkab Kediri yang pada tanggal 16 Maret 2014 lalu telah merusak dan menghancurkan tanaman milik petani dengan menggunakan alat berat. Dimana menurutnya lahan seluas 170 hektar yang telah ditanamai petani Simbar Lor berhasil dirampas dari tangan petani dan saat ini telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, sedangkan kondisi petani sekarang sangat menderita tanpa mendapat bantuan dan perlindungan dari siapapun dan pihak manapun.

Saat didepan pintu gerbang masuk Dewan (Pintu Barat pemkab Kediri) Fajar Kustarjo korlap aksi demo mengungkapkan bahwa saat dewan masih mencalonkan diri saja pasti merayu-rayu masyarakat tetapi saat sudah menjadi dewan mau menemui saja sulitnya minta ampun. “Waktu pemilu mereka merayu masyarakat agar memilihnya tetapi setelah jadi mau menemui saja sulit setengah mati,” ungkapnya.

Aksi selama kurang lebih 2 jam tersebut gagal untuk menemui ketua DPRD Kabupaten Kediri dan Bupati Kediri sehingga mereka lalu menyerahkan binatang kelelawar yang disebutnya binatang keblek ini kepada satuan kepolisian yang menjaga yang menurutnya sebagai simbol kurang tanggapnya anggota dewan yang telah dipilihnya sebagai penampung aspirasi masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Koirul Anam sebagai orator aksi bahwa binatang kelelawar itu ditangkap oleh paranormal untuk diserahkan kepada anggota dewan.

“Binatang kelelawar identik dengan binatang pesugihan karena anggota dewan hanya sibuk mencari uang sehingga lupa mewakili aspirasi rakyatnya,” unkapanya.

Kabag Ops Polres Kediri Kompol Sunardi mengatakan didepan pintu gerbang dihadapan para pengunjuk rasa bahwa pimpinan dewan dan bupati Kediri tidak ada ditempat sehingga mereka tidak bisa menemuinya.
Sementara masa meminta agar segera menghentikan tindakanya untuk memonopoli dan merampas hak-hak petani penggarap lahan Simbar Lor dan juga menuntut agar menaikan harga produk pertanian.

Selain tuntutan tersebut pemkab Kediri juga secepatnya untuk menyelesaikan konflik agraria dan DPRD juga dituntut untuk segera membentuk komisi bidang pertanahan dan sumber kekayaan alam yang nantinya bisa mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan yang melaksanakannya. (Gemboz)

Awas “Kawanan Bajing Luncat” Beraksi di Pantura Subang

Subang Pantura, Global Post 
Kawanan Bajing Loncat kembali beraksi lagi di jalur pantura Subang tepatnya di Dusun Batang Desa Mandalawangi Kecamatan Sukasari, Rabu (24/9/2014) subuh pekan lalu.

Dalam menjalankan aksinya kawanan ini biasanya selalu menguras isi barang yang ada di dalam truk dan memindahkannya ke truk bawaannya dalam waktu sesingkat mungkin.

Tetapi ini agak aneh dan jarang terjadi. Informasi yang dihimpun, supir truk colt disel bernomor polisi B 9465 UYV bernama Ahmad Sonet (51) warga Semarang dari Jakarta dengan tujuan Semarang membawa sepeda motor Vario sebanyak 36 unit seorang diri.

Saat masuk daerah Batang Kecamatan Sukasari waktu sudah malam. Sonetpun berinisiatif untuk istirahat karena lelah dan mengantuk. Sekitar pukul 05.30, Sonet terbangun.

Saat dirinya memeriksa bawan kendaraan, Sonet dibuat kaget. Sebab bungkusan dus berisikan 36 accu, 32 kunci busi dan 36 spion lenyap. Sonetpun melaporkan kejadian ini ke Polsek Pamanukan. Anggota reskrim yang melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian.

Saat ini aksi bajing loncat itu ditangani pihak kepolisian setempat. "Usai menjalani pemeriksaan supir truk yaitu Sonet langsung melanjutkan perjalanannya ke Semarang," kata Kapolres Subang AKBP Harry Kurniawan melalui Kapolsek Pamanukan Kompol Sudjoko. (Herdi)

Alkaline Green, Air Isi Ulang Berkhasiat Untuk Kesehatan

Subang, Global Post
Bisnis isi ulang air minum di Subang Kota menjamur. Namun untuk mendapatkan air minum dengan khasiat menjaga tubuh tetap bugar dan sehat, baru ada di Alkalin Green.

Diproses melalui tekhnologi ultrafiltrasi dan ozon, air minum Alkalin Green yang berada di Jl. MT. Haryono No. 27 Subang (eks Radio NKs) memiliki manfaat untuk kesehatan selain fungsi sebagai air minum. Alkalin Green milik H. Agus Jayusman ini adalah air minum yang memiliki khasiat kesehatan dan mencegah sejumlah penyakit. "Isi ulang Air Minum "Alkaline Green" ini merupakan air berenergi yang sangat kaya ion negative dan berkhasiat menjaga tubuh tetap bugar dan sehat serta mencegah exim, jantung, liver, ginjal, usus besar, limpa dan masalah pencernaan," kata H. Agus Jayusman kepada Global Post.

Selain manfaat tersebut, H. Agus memaparkan, air minum Alkalin ini memiliki tujuh keunggulan dibanding air minum lainnya. Keunggulan air minum isi ulang ini diantaranya nano filtrasi membran atau dalam tekhnlogi Jepang disebut tekhnologi tinggi TiO2 pionir.

Hal itu juga diakui Pa Galung yang saat itu ada di tempat mengatakan dirinya sudah 4 bulan sebagai pelanggan Alkalin Green, memang benar khasiatnya sangat bermanfaat, selama ini  setiap hari badan saya lemas tak bergairah, belum lagi pegal pegal, tetapi setelah saya mencoba minum Air ini, badan saya terasa ringan dan enak, Jelas Pa galung Kepada Global Post.

Hal yang sama juga dikatakan Bang Frison sebagaimana penuturan pemiliknya H. Agus Jayusman dan pengalaman Pa Galung, saya pribadi juga yang sudah mengkomsumsi Air Alkalin sekitar 2 bulan sudah merasakan sangat Keunggulannya, dan saya sehari meminum rutin1 Botol ukuran 8 ml lainnya, dan bahkan di rumah keluarga air minum sehari hari ya air Alkalin. Jadi tidak diragukan air Alkalin ini, tegas Bang Frison yang warga Medan tinggal di Subang ini kepada Global Post.

H. Agus Jayusman pemilik sekaligus owner Air Alkalin ini mengatakan lagi. Bahwa pihanya juga mengutamakan kwalitas air, pihak Alkaline Green juga mengutamakan kebersihan dan kesehatan. Baik alat, karyawan dan lingkungan. Mereka juga memiliki Standar Operational Procedur (SOP), seperti memastikan kebersihan galon dan air minum, pembersihan alat produksi, pengawasan membran 1 x dalam seminggu, karyawan selalu bersih, rapih, dan mengenakan masker, Jelas H. Agus.

Bahkan bila melihat prospek ke depan karena semakin banyaknya pelanngan yang mengkomsumsi Air ini, kita akan membuka cabang, untuk memudahkan pelayanan pelanggan, kata Agus, pihaknya juga  memberi peluang untuk membuka cabang di seluruh daerah di Kabupaten Subang. (Herpan)

Rona Mairansyah : Kesbangpol Subang akan lakukan pembinaan OKP dan LSM

Rona Mairansyah :
Kesbangpol Subang akan lakukan pembinaan OKP dan LSM

Subang, Global Post
Kepala kantor Kesbangpolinmas Kab. Subang Rona Mairansyah mengatakan akan terus melakukan pembinaan LSM, OKP yang ada di kabupaten Subang, dan tentu kita juga selama ini sudah melakukan pendekatan dan pemahaman ketika OKP dan LSM tersebut mendaftarkan ke Kantor Kesbangpol, terkait LSM tidak terdaftar atau tidak,  kita tidak bisa mendata yang tidak terdaftar, namun yang terdaftar bisa kita informasikan, jadi menurut Rona LSM tidak terdaftar (bodong) tidak akan mungkin kita bubarkan karena kita tidak ada datanya,  jelas Rona.

Lebih lanjut Rona mengatakan kalau masyarakat meminta data terkait data LSM OKP yang terdaftar kita punya dan dapat kita informasikan, namun yang tidak terdaftar kita jelas tidak punya data. Hal itu dikatakan Rona terkait beredarnya foto copi surat dari Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Subang yang memohon agar Kesbangpolinmas segera membubarkan OKP, LSM, ORMAS dan Media, lain lagi  Beni Rudiono mengatakan bahwa pihaknya akan menindak lanjutinya untuk memanggil yang bersangkutan.

Diskusi  yang dilaksanakan, Senin (22/9) di sekretariat PWI Perwakilan Subang ini dihadiri anggota DPRD Subang Benni Rudiono (PDIP), Benni menegaskan, Pejabat jangan merasa ketakutan ketika didatangi kontrol sosial dan aktifkan Hand Pone agar terbangun komunikasi dan perbaiki jalinan silaturahmi dengan lembaga kontrol.

Lebih lanjut  Beni mengatakan, jangan merasa terusik apalagi merasa ketakutan ketika menghadapi lembaga kontrol, justeru guna kenyamanan kerja pejabat mesti terbuka lebar untuk menerima kontrol jangan malah menjauhinya yang nantinya akan menjadi masalah bagi pejabat itu sendiri. “Marilah kita Perbaiki jalinan silaturahmi, apabila tidak ada sempat waktu untuk menemui agar aktifkan HP, karena HP lah salah satu alat komunikasi ketika tidak sempat ketemu,"

Benni mempertegas dan memberikan spirit terhadap lembaga kontrol untuk lebih profesional dan bisa menjaga dan menjalin komunikasi dengan pejabat sembari mengatakan akan menindak lanjutinya untuk memanggil yang bersangkutan.

Sementara itu hasil diskusi public forum bersama peserta OKP, LSM, ORMAS dan MEDIA Kabupaten Subang ini salah satu Ketua LSM Protes Subang Dadus Sunaryo, menanggapi terkait beredarnya surat dari Kadis Bimair Subang tentang permohonan kepada Kesbangpol membubarkan yang tidak terdaftar dan membina LSM ada.

Dadus mengatakan bahwa hal ini tidak perlu dibesar-besarkan. Benar atau tidak surat itu, mari kita LSM OKP dan Media menanggapinya dengan tidak berlebihan, sepanjang kita punya LSM berjalan sesuai dengan Tupoksinya saya rasa tidak akan ada gesekan dengan siapa pun, jelas Dadus.

Jadi bagi kami hal ini adalah bagian dari pada Demokrasi, tidak bisa kita pungkiri mungkin ada oknum yang melakukan penekanan dimaksud, tambah Dadus.

Diskusi selama 3 jam yang situasinya terjadi pro kontra yang cukup panas dan alot, Budi santoso wartawan Pasundan Ekpres mengatakan percuma Forum Diskusi ini dilakukan tanpa menghadirkan kadis Bimair dan Bupati, tegas Budi yang anggota PWI Perwakilan Kab Subang itu. Walaupun alot dan panas tetapi dapat ditarik kesimpulan  Birokrasi, Legislatif, LSM OKP dan Pers harus Bersatu demi Kemajuan Subang. (Rasjaya)

Dewan Pimpinan DPRD Subang Terbentuk Jumlah Fraksi DPRD Subang Bertambah


Tampak Dari Kiri kekanan : Ketua.  Ir. Benni Rudiono (PDIP), Wakil ketua. H. Ahmad Rizal (Demokrat), Wakil ketua.  H, Agus Masykur (PKS), Wakil Ketua. Hendra Purnawan (Golkar)

Subang, Global Post - Jumlah fraksi DPRD Subang periode 5 tahun ke depan bertambah dari periode sebelumnya. Dari enam fraksi, pada periode kali ini jumlah fraksi sebanyak delapan fraksi.

Kedelapan fraksi itu adalah PDIP, Golkar, PKS, Demokrat, Gerindra, PKB, dan dua Fraksi gabungan yakni PAN dengan PPP dan Hanura dengan Nasdem.

Sementara itu komposisi Pimpinan ditempati oleh empat partai dengan menempatkan PDIP menjadi partai terbanyak perolehan suara, sebagai pucuk pimpinan. Komposisi Pimpinan DPRD Subang Ketua Beni Rudioni (PDIP), Wakil Ketua 1 Hendra Purnawan (Golkar), Wakil Ketua 2 Agus Masykur Rosyadi (PKS) dan Wakil Ketua 3 Ahmad Rizal (Demokrat).

Untuk pelantikan Pimpinan DPRD itu, pihak Sekretariat Dewan hari ini melayangkan surat ke Bupati Subang untuk mendapatkan surat pengantar sebelum dikirimkan ke Gubernur untuk persetujuan.

"Kita harus mendapatkan dulu surat pengantar dari bupati. Hari ini kirim suratnya. Setelah itu baru ke ke Gubernur untuk mendapat persetujuan. Mudah-mudahan seminggu sudah beres," kata Sekwan Suwarna Murdias. (Herpan)